Jumat, 30 Oktober 2009

Sembilan Sektor Ekonomi Utama 2009 2014

Kamis, 29/10/2009 21:15 WIB
National Summit Bahas Masalah Pada 9 Sektor Ekonomi
Ramdhania El Hida - detikFinance


Jakarta - Pertemuan National Summit yang diadakan pemerintah untuk melakukan dialog dan pembahasan dengan seluruh para pihak pemangku kepentingan (stakeholders ) di Indonesia menghasilkan permasalahan-permasalahan pada 9 sektor ekonomi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dengan masukan yang didapat ini pemerintah akan langsung merespon dengan cepat untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah tersebut.

"Dalam laporan kami besok sudah sangat rinci terkait dengan masukan-masukan yang akan direspon oleh pemerintah," ujar Hatta dalam jumpa pers di acara tersebut, Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Kamis (29/10/2009).

Sembilan sektor ekonomi yang dibahas dalam pertemuan hari pertama ini adalah pertama di bidang infrastruktur . Hatta mengatakan isu yang mengemuka di bidang infrastruktur ini adalah pengadaan tanah.

"Rekomendasi yang disampaikan adalah landasan hukum, peraturan yang lebih kuat dan merevisi beberapa peraturan dan perundangan yang ada. Lalu agar proses pengadaan tanah dipercepat saat ini diperlukan Perppu. Kemudian permasalahan pengelolaan dana BLU (Badan Layanan Umum), tanah, dan land caping sebaiknya ada di satu tangan," tutur Hatta.

Permasalahan di bidang infrastruktur ini memang cukup banyak, selain pengadaan tanah masalah kerjasama pendanaan pemerintah dan swasta lewat Public Private Partnership (PPP) juga dibahas.

Kedua di bidang revitalisasi industri dan jasa , dimana isu yang mengemuka adalah soal energi. "Perbaikan kinerja PLN agar potensi pemadaman black out diminimalisir hingga nol persen. Kemudian perbaikan kinerja PGN agar suplai ke industri stabil," ujar Hatta.

Lalu yang ketiga bidang ketenagakerjaan dimana masalah infrastruktur transportasi di beberapa pelabuhan besar masih menjadi keluhan pengusaha. "Usulannya modernisasi Tanjung Priok, Tanjung Mas, Cirebon, Tanjung Perak menjadi pelabuhan internsional, menambah kemampuan bongkar muat dari 20 kontainer per jam menjadi 50 kontainer per jam," kata Hatta.

Keempat bidang pariwisata , yang menjadi keluhan adalah pengurusan visa di bandara. Kelima di bidang energi , para pengusaha dan investor meminta pemerintah untuk memberikan jaminan pasokan energi.

"Usul konkrit penerbitan PP, Permen ESDM tentang pasokan batubara dalam negeri (DMO/Domestic Market Obligation ), merevisi Perpres No.71 tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu, menerbitkan Perpres tentang proyek percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap II," kata Hatta.

Lalu keenam adalah bidang energi terbarukan , menurut Hatta khusus hal ini pemerintah dan pengusaha harus berkomitmen untuk mengakselerasi komitmen menggunakan campuran fosil dan bioenergi agar komitmen untuk mengurangi emisi karbon betul-betul dapat tercapai.

"Khusus untuk renewable energy , menerbitkan peraturan menkeu tentang pemberian insentif untuk pemanfaatan renewable energy berupa keringanan pajak, melimpahkan perijinan kepada Pemda, menerbitkan Perpres untuk penurunan pajak 5% dalam jangka waktu 15 tahun untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi," tuturnya.

Ketujuh adalah bidang pemberdayaan UMKM , dimana rekomendasi yang diminta kepada pemerintah adalah pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM) dengan merancang UU LKM ini. "Kemudian ada masukan agar prosedur KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan LKM harus segera diselesaikan karena melalui perbankan dan merekomendasikan penurunan tingkat bunga KUR, pencapaian target penyaluran KUR, dan merelaksasi persyaratan KUR," papar Hatta.

Lalu kedelapan di bidang transportasi , pemerintah dikatakan Hatta diminta menyusun cetak biru transportasi multimoda, menyelesaikan kerangka regulasi logistik di antaranya menyusun jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di kota-kota besar," katanya.

Kemudian terakhir adalah di bidang pangan dimana diusulkan penelaahan kembali peraturan terkait tata ruang dan ketersediaan lahan termasuk hutan.

"Lalu pembentukan lembaga pembiayaan yang didedikasikan untuk melayani pangan dan pertanian, harmonisasi PPN (Pajak Pertambahan Nilai), kebijakan promosi pemanfaatan teknologi, rekayasa genetika, pembentukan sea and coast guard di Indonesia, dan peraturan untuk mempromosikan investasi peran swasta di bidang pangan," tutup Hatta.

National Summit ini diadakan mulai hari ini 29 Oktober 2009 hingga 31 Oktober 2009.

(dnl/dnl)

Rabu, 28 Oktober 2009

Fluktuasi Perdagangan di Bursa Efek


Rabu, 28/10/2009 17:24 WIB
IHSG Merosot Gara-gara Faktor Regional
Whery Enggo Prayogi - detikFinance



Jakarta - Indeks Harga Pasar Gabungan (IHSG) terus merosot dengan cepat sepanjang pekan ini. Pelemahan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh respons terhadap kabinet baru, namun juga dipengaruhi oleh faktor regional.

Demikian dikatakan Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan di Hotel Gran Melia Jalan HR. Rasuna Said Jakarta Rabu (28/10/2009).

"Minggu ini bursa saham Asia anjlok. Nilai mata uang di beberapa negara seperti Ruppe,Yuan, Bath, Peso melemah. Ini membawa dampak negatif bagi pasar saham kita,yang masih 1 kawasan," katanya.

Pada perdagangan Rabu (28/10/2009) sesi I, IHSG merosot hingga 64,582 poin (2,66%) ke level 2.360,619. Indeks LQ 45 juga melemah 13,444 poin (2,82%) ke level 462,589. Sementara rupiah ditutup merosot hingga 9.690 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya di 9.585 per dolar AS.

Fauzi menerangkan, pengenaan pajak 2% atas pasar saham di Brazil juga mempunyai dampak terhadap terhadap Indonesia. Secara keseluruhan, pasar merespons negatif atas pasar saham di negara berkembang.

Menurutnya, IHSG sudah mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 110% hingga telah berada di titik tertinggi. Ini menjadikan indeks mempunyai valuasi yang terlalu mahal. Ditambah lagi, pasar saham di regional pun mempunyai kecenderungan menurun.

"Jadi bukan mutlak dari kabinet. Kita hanya apes saja, disaat yang sama bursa saham Asia anjlok dan pasar saham dunia terkoreksi," papar Ichsan.

Merahnya IHSG juga berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah. Hari ini mata lokal sempet menyentuh level Rp 9600 per US$. "Ini tentu terkait satu sama lain," imbuhnya.

Secara teori pada semester II 2009,lanjut Ichsan, nilai dolar Amerika harusnya melemah. Namun akibat pasar saham regional yang anjlok maka Dollar AS mengalami rebound.

"Dalam 2 minggu terakhir indeks regional anjlok, terjadi capital flight yang menyebabkan rupiah melemah. Akibatnya investor menjual saham (dengan mata uang lokal), kemudian menukarkannya dengan dollar (AS)," tambahnya.

(wep/qom)

Rabu, 28/10/2009 18:08 WIB
Sri Mulyani: Dominasi Dolar Belum Bisa Digeser
Ramdhania El Hida - detikFinance


Foto: Reuters

Jakarta - Meskipun negara-negara di dunia berusaha untuk mengurangi ketergantungannya kepada dolar AS dalam perdagangan internasional, namun dominasi dolar tetap belum bisa digeser.

Karena itu menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kondisi perekonomian di AS masih memiliki pengaruh yang besar bagi dunia sampai saat ini.

"Banyak yang mengatakan akan melakukan diversifikasi dalam currency (mata uang) tapi dominasi mata uang AS masih di atas 70% dari total penggunaan currency (mata uang) dunia," ujarnya ketika ditemui di Komplek Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (28/10/2009).

Dengan kondisi seperti ini, menurut Sri Mulyani kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah AS maupun The Fed pasti akan mempengaruhi persepsi dan proyeksi terhadap nilai dolar.

"Dolar relatif menguat karena suku bunga berpotensi naik di sana (AS), maka relatif menjadi melemah dari mata uang lainnya termasuk kita. Kalau harga saham yang selama ini terus menerus kita harapkan bahwa pergerakan harga saham itu paling baik kalau diikuti fundamental," tuturnya.

Sementara itu mengenai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Sri Mulyani berharap pergerakan IHSG terus diikuti dengan fundamental yang sesuai dengan kondisi emiten-emiten di bursa.

"Kalau emiten mengumumkan ekonomi dunia membaik maka terjadi bullish kemudian membeli sahamnya dan berharap banyak, namun setelah good news -nya lewat mereka akan lihat lagi ke fundamental," jelasnya.

Menurutnya, kenaikan IHSG beberapa saat lalu merupakan sebuah optimisme yang berlebihan dari para pelaku pasar dan berbeda dengan fundamental yang sebenarnya, sehingga terjadi koreksi pada saat ini.

"Kalau rupiah terus terkena sentimen negatif maka yang bisa menopang supaya tidak terkoreksi tajam adalah informasi yang akurat dari emiten-emiten itu sendiri," jelasnya.

Pemerintah berjanji untuk terus menjaga sentimen positif pada bursa saham dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif.

"Dengan demikian dia akan memberikan suasana dan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan itu untuk tumbuh sehat, dan demikian fundamentalnya bisa menopang harga sahamnya secara wajar," katanya.
(dnl/qom)

Selasa, 27 Oktober 2009

Indonesia alami Deindustrialisasi

27/10/2009 - 15:15

MS Hidayat Diterjang Deindustrialisasi
Ahluwalia

MS Hidayat
(inilah.com /Vina)

INILAH.COM, Jakarta - Kabinet baru, menteri perindustrian baru, namun soal industri tetap masalah lama yang memusingkan, yakni gejala deindustrialisasi. Bisakah MS Hidayat mengatasi soal ini?

Menteri Perindustrian MS Hidayat harus bekerja cerdas dan ekstra keras karena perekonomian Indonesia mengalami proses deindustrialisasi. Industri manufaktur menghadapi berbagai hambatan internal dan eksternal, sehingga tidak dapat tumbuh secara optimal. Kendala eksternal tak kalah banyaknya. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, fisik dan nonfisik, kurang memadai.

Ekonom Faisal Basri mengingatkan bahwa pasokan energi (bahan bakar minyak, listrik, dan gas) dimonopoli badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki kebijakan tidak selalu sejalan dengan kebijakan energi nasional. Kebijakan ekspor energi kurang mempertimbangkan kebutuhan di dalam negeri. Contoh, gas diekspor, sementara kebutuhan bahan baku industri petrokimia, keramik, dan lain-lain belum terpenuhi.

Tak mengherankan setelah peran industri manufaktur dalam menciptakan nilai tambah mencapai puncaknya pada 2004 dengan kontribusi 28,1% pada PDB, kini cenderung merosot. Sejak 2004, perannya terus turun hingga tinggal 27,1% pada 2007 dan sedikit meningkat menjadi 27,9% pada 2008.

Penurunan peran akan terus berlanjut sejalan dengan pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Banyak pihak menuding perbankan nasional kurang 'bersahabat' dengan industri. Perbankan lebih senang menyalurkan kredit ke sektor nonindustri yang memiliki risiko investasi tinggi, dan masa pengembalian investasi lama, ketimbang sektor lain yang lebih 'instan' dan berisiko rendah. Perbankan lebih tertarik pada pembiayaan konsumsi dan pembangunan properti.

Penyaluran kredit perbankan ke sektor industri secara nominal memang tetap tumbuh, tetapi persentasenya makin rendah. Pada 1985, hampir 40% kredit perbankan disalurkan ke sektor industri pengolahan. Pada 2008, industri manufaktur hanya memperoleh 16% kredit perbankan.

"Perbankan nasional hanya memberikan 16% dari total kredit ke sektor manufaktur, dan lebih condong mengucurkan kredit ke sektor konsumsi dan properti berisiko rendah," kata ekonom A Tony Prasentiantono dari Universitas Gadjah Mada.

Akibatnya, pertumbuhan PDB negeri ini sekitar 60% didorong sektor konsumsi. Konsumsi mendorong impor yang menguras devisa. Total impor pangan mencapai Rp55 triliun/tahun, termasuk impor garam sekitar Rp900 miliar.

Data dari Visi 2030 dan Roadmap 2015 menyebutkan, sejak krisis ekonomi (2000-2009), industri manufaktur nonmigas rata-rata tumbuh 5,7%. Sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang 5,2%. Pertumbuhan sektor manufaktur 2004-2008 hanya 5,6%.

Gejala deindustrialisasi ini juga terlihat dari konsumsi BBM industri yang terus turun sejak 2000, juga konsumsi listrik industri. Per 2008, peran industri manufaktur tinggal 27,9% dari PDB setelah sempat mendekati 35%.

Untuk mengejar pertumbuhan 7%, pemerintah tak bisa lain harus mengutamakan sektor riil, khususnya manufaktur, pertanian, dan UKM. Manufaktur tak bisa lain revitalisasi industri serta membangun infrastruktur yang kini sangat tidak memadai.

Sejak krisis ekonomi 1997-1998, industri manufaktur mengalami penurunan pertumbuhan sangat drastis. Pada 10 tahun menjelang krisis (1987-1996), industri manufaktur nonmigas tumbuh rata-rata 12%/tahun, lima poin lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada waktu itu (6,9%). Setelah krisis (2000-2008), industri manufaktur nonmigas rata-rata tumbuh 5,7%/tahun, sedikit lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDB (5,2%).

Belakangan, pertumbuhan industri manufaktur cenderung turun, bahkan menjadi lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Inilah tantangan bagi Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam memetakan masalah dan memecahkan problemnya.

Dalam periode 20 tahun ke depan, menurut Kadin, Indonesia dapat diciptakan sebagai negara industri maju dan bangsa niaga tangguh yang makmur dalam keadilan dan kemakmuran melalui kebangkitan kekuatan rekayasa, rancang bangun, manufaktur, dan jaringan penjualan produk industri nasional. Ini terutama dengan cara menghasilkan barang dan jasa berkualitas unggul yang menang bersaing dengan produk negara-negara di kawasan Asia, seperti Vietnam, Malaysia, dan Cina, baik di pasar domestik maupun regional.

Kebangkitan kekuatan industri nasional pengolah hasil sumber daya alam dengan produk olahan bermutu terjamin sehingga dapat tercapai swasembada pangan secara lestari dan berkemampuan ekspor.

Menteri Perindustrian MS Hidayat harus bergerak ke arah sana. [mor]

Rabu, 21 Oktober 2009

Intelijen dan Etika Bisnis

Kamis, 22/10/2009 11:15 WIB
AS Diguncang Skandal Insider Trading Hedge Fund Terbesar
Nurul Qomariyah - detikFinance


Rajaratnam saat ditangkap (Foto: Reuters)

New York - Pasar finansial Amerika Serikat (AS) kembali diguncang skandal insider trading hedge fund terbesar. Kasus ini melibatkan salah satu jutawan AS yang masuk dalam jajaran orang terkaya dunia versi Forbes.

Raj Rajaratnam, pemimpin Galleon Management LP kini kini harus menghadapi tuntutan 20 tahun penjara karena diduga menerima informasi dari orang dalam dari sejumlah perusahaan-perusahaan besar seperti Google, IBM dan Hilton. Setelah pemiliknya menghadapi tuntutan, Galleon kini harus ditutup.

Kurang dari seminggu setelah Rajaratnam ditangkap di kediamannya di New York, melalui sebuah surat, dia menyatakan kepada para investor dan karyawan bahwa Galleon Fund akan diakhiri. Padahal awalnya dia berniat untuk mempertahankan perusahaan yang sudah berusia selama 12 tahun itu secara utuh.

"Saya telah memutuskan bahwa saat ini demi kepentingan terbaik bagi investor dan karyawan kami untuk menutup Galleon's Fund sementara kami akan mencari alternatif lain bagi bisnis kami," jelas jutawan berusia 52 tahun itu dalam suratnya, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (22/10/2009).

Perusahaan milik Rajaratnam yang berbasis di New York mengelola dana hingga US$ 3,7 miliar hingga akhir pekan lalu. Galleon Group berhasil mencatat return yang mengesankan hingga September dan menarik sejumlah pembeli potensial.

Jaksa Federal menuduh Rajaratnam dan 5 orang lainnya secara ilegal memperdagangkan informasi non publik dalam sebuah skema hingga bisa menjaring US$ 20 juta.

Penutupan Galleon ini sangat mengejutkan karena investor hedge fund tersebut sangat bervariasi mulai dari dana-dana kumpulan hingga milik orang-orang kaya. Mereka meminta uangnya dikembalikan, sementara 130 orang karyawan harus mencari pekerjaan lain.

"Saya membayangkan akan sangat sulit untuk melanjutkan bisnis ketika Anda berhubungan dengan isu seperti ini. Jadi saya sangat terkejut," ujar Dick DelBello, partner senior dari Conifer Securities.

Hingga Senin, investor yang meminta dananya dikembalikan mencapai US$ 1,3 miliar. Untuk mendapatkan uang tunai, para pialang Galleon kini mulai memasang posisi jual sejak pekan ini. Namun karena dana-dana investor umumnya ditanam oleh Galleon di perusahaan-perusahaan besar dan likuid seperti Apple Inc, Google Inc dan Bank of America, maka kemungkinan dana mereka baru bisa dikembalikan awal Januari.

Rajaratnam menduduki peringkat 559 dari jajaran orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Rajaratnam sendiri bebas berkat dana jaminan US$ 100 juta.

(qom/qom)

Kamis, 15 Oktober 2009

Telkom akan Akuisisi Scicom


16/10/2009 - 08:10

Telkom Tingkatkan Kepemilikan Scicom Hingga 51%
Susan Silaban

INILAH.COM, Jakarta - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) bakal meningkatkan kepemilikan sahamnya di Scicom Berhard Malaysia hingga 51%. Memang, Telkom sudah memiliki 9,9% di Scicom.

Demikian diuraikan Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, tadi malam.

"Kami berminat untuk meningkatkan porsi saham di Scicom supaya menjadi mayoritas hingga 51%," ungkapnya.

Menurutnya, saat ini jumlah kepemilikan saham emiten berkode TLKM di perusahaan Malaysia itu hanya sekitar 10%. Jumlah itu didapat Telkom melalui akuisisi di bulan Februari 2009 lalu oleh.

Akuisisi perusahaan outsourcing itu sebelumnya dilakukan oleh PT Telkom Internasional. Memang, Telkom telah bertemu dengan pihak Scicom dalam rangka mengutarakan niatnya tersebut.

Ia mentargetkan, aksi korporasi tersebut bisa rampung sebelum tahun 2009 berakhir. Sedangkan mengenai masalah pendanaan, pihaknya sudah mengalokasikan sebagian dana dalam belanja modal atau capital expenditure (capex) perseroan tahun ini. [san/cms]

Rabu, 14 Oktober 2009

Dukung Merek Indonesia


Gaikindo Minta Dilibatkan dalam Produksi Mobil Murah

Kompas.com/Zulkifli BJ
Rabu, 14/10/2009 | 08:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam rencana pemerintah menyiapkan paket kebijakan untuk mendorong produksi mobil murah dan ramah lingkungan di Indonesia, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) ingin segera dilibatkan. Pasalnya, faktor krusial justru ada pada para pelaku industri sehingga kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran.

Seperti diketahui, kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan ini di tingkat Departemen Perindustrian (Depperin) selaku perumus kebijakan sudah dalam bentuk draf. Bahkan, berbagai insentif juga telah disiapkan, seperti penghapusan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) untuk mobil bermesin kecil.

"Sampai hari ini belum ada usulan apa-apa dari Gaikindo. Kita tak pernah dilibatkan secara resmi. Seharusnya pemerintah membentuk tim. Saya sudah bilang. Cuma, sampai sekarang belum dilakukan. Jangan cuma mengajak pihak-pihak tertentu saja, tapi kami secara keseluruhan," ujar Ketua Umum Gaikindo Bambang Trisulo dalam acara Halal-Bihalal Gaikindo di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (13/10) malam.

Terkait usulan ini, Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika Depperin Budi Darmadi mengatakan, pihaknya akan melibatkan Gaikindo secara proporsional pada saatnya nanti. Kini, pemerintah tengah menangkap arus balik atau feed back dari semua pihak yang terkait kebijakan ini.

"Sekarang ibaratnya masih pra-konsep. Nanti kalau sudah kelihatan, kita akan panggil Gaikindo. Pemerintah punya mekanisme tersendiri, seperti membuat undang-undang saja, langkah-langkahnya jelas," papar Budi.

Rencananya, kebijakan pemerintah akan disiapkan menjelang akhir tahun ini. Dengan begitu, para investor yang tertarik menggarap segmen ini sudah bisa bergerak mulai tahun depan.

AGK

Kamis, 01 Oktober 2009

Agresivitas yang Mencelakakan


Belajar dari Bakrie Life

KOMPAS/RIZA FATHONI
Anggota staf bagian keamanan menjaga kantor Bakrie Life yang telah kosong, dengan status dijual, di ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta, Rabu (30/9). Sejumlah kantor cabang Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) ditutup menyusul terjadinya gagal bayar sejak akhir tahun lalu. Bakrie Life sejak awal 2008 sudah diperingatkan untuk mengurangi agresivitasnya dalam membeli saham dan memasarkan produk tertentu.

Artikel Terkait:
Bakrie Life Tetap Bayar -
Tak Ada Peringatan soal Bakrie Life -
Tahun Ini Bakrie Life Siapkan Asuransi Syariah.

Jumat, 2 Oktober 2009 | 09:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus gagal bayar yang terjadi di Bakrie Life harus jadi pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam industri asuransi Indonesia. Belakangan ini, industri asuransi justru lebih fokus pada bisnis investasi daripada bisnis memberikan perlindungan atau proteksi.

Kepala Biro Riset InfoBank Eko B Supriyanto, Kamis (1/10) di Jakarta, mengatakan, sekalipun telah mengalami peningkatan, harus diakui bahwa sampai saat ini masyarakat Indonesia masih enggan membeli produk asuransi karena merasa rugi untuk membayar premi.

”Biasanya orang baru merasa tidak rugi membayar premi atau menyadari pentingnya asuransi saat sedang sakit atau mendapat musibah,” kata Eko.

Untuk menyikapi pola pikir masyarakat Indonesia yang masih seperti itu, lanjut Eko, perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia menciptakan produk asuransi yang dikombinasikan dengan produk investasi.

Produk ini menarik bagi masyarakat karena memberikan imbal hasil investasi sehingga premi yang dibayar dianggap tidak sia-sia bila di kemudian hari pemegang polis tidak menderita sakit atau mendapat musibah.

Bahkan, perusahaan asuransi terkesan berlomba-lomba memberikan imbal hasil yang tinggi, seperti yang ditawarkan produk asuransi Diamond Investa Bakrie Life, yaitu 13 persen per tahun. Dalam hal itu, lanjut Eko, baik perusahaan asuransi maupun masyarakat yang membeli produk itu telah menyalahi falsafah produk asuransi sebagai pelindung atau proteksi terhadap jiwa, kesehatan, ataupun harta benda.

”Untuk mendapatkan perlindungan itu memang harus ada biayanya berupa premi. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Bukan dengan menyiasati pola pikir masyarakat yang masih menganggap rugi untuk bayar premi,” ujar Eko.

Perusahaan asuransi Bakrie Life tahun 2005 meluncurkan Diamond Investa yang merupakan kombinasi produk asuransi jiwa dan investasi. Produk ini menawarkan imbal hasil investasi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 13 persen per tahun. Untuk dapat memberikan bunga sebesar itu, Bakrie Life menginvestasikan lebih dari dari 80 persen dana nasabah di pasar saham.

Kejatuhan harga saham menyusul krisis global akhir tahun 2008 mengakibatkan Bakrie Life rugi cukup besar. Sejak Juli lalu, Bakrie Life tidak mampu membayar bunga dan pokok investasi nasabah yang jatuh tempo akibat kesulitan likuiditas.

Selain menuntut pengembalian pokok investasi segera mungkin, para nasabah juga memprotes kebijakan manajemen Bakrie Life yang menginvestasikan dana 80 persen lebih di pasar saham. Menurut sejumlah nasabah, sebelumnya manajemen Bakrie Life menyatakan 90 persen dana nasabah akan diinvestasikan ke pasar obligasi, 5 persen ke saham, dan 5 persen dalam bentuk deposito.

Direktur Utama Bakrie Life Timoer Soetanto mengatakan, apa yang disampaikan manajemen Bakrie Life untuk menginvestasikan 90 persen dana nasabah di obligasi tidak mengingat dan tidak ada dalam perjanjian. Karena itu, kerugian Bakrie Life dalam investasi saham menjadi tanggung jawab perusahaan.

Adapun bila komposisi penempatan dana nasabah diatur dalam perjanjian nasabah dan perusahaan, Timoer mengatakan, kerugian investasi akan ditanggung oleh nasabah. Perjanjian seperti ini biasanya ada pada produk asuransi unit link.

Timoer menambahkan, kebijakan perseroan untuk menempatkan lebih dari 80 persen dana nasabah di pasar saham juga tidak menyalahi aturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang penting, dana nasabah yang ditempatkan dalam satu jenis saham tidak lebih dari 20 persen.

Bakrie Life belum dapat memastikan kapan dana nasabah dapat dikembalikan. Penjadwalan pembayaran dana nasabah yang mekanismenya sedang disusun manajemen langsung ditolak para nasabah dan meminta dana mereka dibayarkan segera karena telah jatuh tempo. (REI)