Google Yang Maha Kuasa

Refleksi Abdul Rahman

Abdul Rahman - detikNews

Rabu, 25/01/2012 12:14 WIB 

 Jakarta - Marc Andreessen itu genius. Anak sekarang mungkin tak banyak yang mengenal dia tetapi dulu semua orang yakin dia akan menjadi penguasa Internet. Waktu itu belum ada Sergei Brin (Google) apalagi Mark Zuckerberg (Facebook).

Dunia virtual yang kita kenal sekarang, dialah yang memulai membangunnya. Tim Berners Lee memang pencipta HTTP/HTML, tapi Marc-lah yang mewujudkan melalui browser yang diciptakannya bersama Eric Bina, Mosaic, browser Web pertama di dunia. Ketika itu dia hanyalah mahasiswa S1 berumur 21 tahun dari Universitas Illinois.

Setelah lulus, Marc (bersama Jim Clark) mendirikan Netscape Communications untuk mengkomersialisasikan temuannya seluruh dunia menyambut dengan gegap gempita. Web diperkirakan bakal menjadi landasan untuk pengembangan macam-macam aplikasi dan Netscape akan banjir uang dengan menjadi penjahit utamanya. Aneka teknologi web seperti Secure Sockets Layer (SSL) dan JavaScript, Netscape-lah yang menciptakannya. Ketika tak sampai 2 tahun kemudian (1995) Netscape go public, harga sahamnya langsung berlipat 3 di hari pertama.

Jerry Yang juga mahasiswa, dan sepertinya tak sepintar Marc. Tapi dia tekun. Dengan telaten bersama David Fillo dia telusuri jaringan jagad jembar (world wide web) yang baru mulai terbentuk. Mereka kumpulkan alamat-alamat situs web, mereka pilah-pilah secara hierarkis dalam kategori-ategori, mereka taruh di server sekolah mereka. Jadilah sebuah katalog yang mereka sebut “David and Jerry’s Guide to the World Wide Web”. Untuk mengakses katalog tersebut orang harus mengetik alamat panjang ini di browser: http:akebono.stanford.edu/yahoo.

Seperti Marc, Jerry/David lalu juga mengkomersialkan jerih payah mereka, dan lahirlah Yahoo! kira-kira 6 bulan sesudah Netscape. Cita-cita Yahoo! tak sehebat Netscape: cuma ingin jadi tempat orang datang untuk mendapatkan link ke konten-konten yang mereka cari, sebuah layanan yang kemudian dikenal sebagai portal. Uangnya dari mana? Tak muluk-muluk: jualan iklan.

Tak sampai sepuluh tahun kemudian, Netscape – pelopor teknologi, diisi orang-orang pintar – sudah tak ada lagi, lenyap dicaplok AOL. Yahoo! – diisi pekerja jenis petugas perpustakaan -- terus berkembang dan dalam waktu cukup lama menjadi penguasa baru Internet.

Mengapa? Netscape salah model bisnis. Uang, di Internet, ternyata lebih banyak datang dari iklan ketimbang jualan teknologi. Kalau saja Marc dan Jim mengambil ide Jerry dan David serta membuat katalog Internet, katalog Netscape mungkin saja akan jauh lebih banyak dikunjungi dari Yahoo! karena saat ini praktis Netscape adalah satu-satunya browser yang tersedia.

Status sebagai calon penguasa Internet pun pindah ke Yahoo! Perusahaan ini tumbuh cepat bersama perkembangan pesat Internet karena semakin banyak konten di Internet semakin butuh penggunanya akan layanan yang bisa memudahkan mereka mengakses konten-konten tersebut. Dan Yahoo! berada jauh di depan di bidang itu. Pada suatu ketika, sekitar 60% orang pengguna Internet mengunjungi Yahoo tiap harinya.

Kita tahu Yahoo juga kemudian terpeleset. Konten Internet menjadi begitu banyak dan kompleks sehingga katalog yang dibuat Yahoo menjadi terlalu ruwet dan susah dipakai, semakin lama dibutuhkan semakin banyak klik untuk sampai ke tujuan. Sudah begitu, cara manual Yahoo! tak sanggup berkejaran dengan pertumbuhan konten dan situs baru. Dengan cepat katalog Yahoo! ketinggalan. Dalam kondisi seperti itu, mestinya Yahoo! mengembangkan mesin pencari dan mengindeks Internet menggunakan mesin.

Tapi tidak. Yahoo! jadi serakah: tak puas hanya dengan menyediakan akses ke konten, Yahoo! memilih menyediakan konten sendiri di situsnya dengan cara sindikasi dan kemitraan dengan media lain. Mesin pencari dia serahkan ke mitra (Altavista kemudian Google). Maka muncullah Yahoo! News, Yahoo Finance, Yahoo Games, bahkan Yahooligans, situs untuk anak-anak.

Kita tahu apa yang terjadi kemudian. Orang ternyata lebih butuh mesin pencari. Setelah kerjasama dengan Yahoo! berakhir dan Google berdiri sendiri, popularitas situs ini dengan cepat melewati bekas mitranya. Konten dan kerja keras para pustakawan Internet Yahoo! tak sanggup menghadapi algoritma Google. Pangsa pengguna Yahoo melorot jadi hanya belasan persen belakangan ini sementara Google terus naik sampai di atas 50%.

Yang membuat dominasi Google semakin lengkap adalah dia berhasil menciptakan mesin uang yang luar biasa itu: AdWords. AdWords memberi kemudahan pemasang iklan untuk memasang iklan di mana pun tak cuma di Google, menentukan sendiri berapa ia mau bayar, dan hanya membayar kalau iklannya menarik pengguna (diklik). Efektivitas AdWords begitu luar biasa sehingga berbondong-bondong pemasang iklan datang. Dalam waktu singkat, belanja iklan internet tersedot Google. Pendapatan iklan Yahoo yang dulu nomor 1 tahun lalu cuma 1/10 Google (US $ 4 miliar dibanding US$ 38 miliar).

Google memakan belanja iklan dari seluruh dunia, bukan hanya dari Amerika. Sebagai gambaran hebatnya AdWords yang belakangan juga dilengkapi model iklan per view untuk iklan display seperti banner, tahun lalu pendapatan Google hampir mencapai 50% total belanja iklan online di seluruh dunia dan 70% Amerika! Dalam sejarah industri media tak ada perusahaan yang cengkeramannya di pasar sehebat ini.

Dan itu belum semuanya. Pada akhirnya nanti, hampir semua kegiatan industri media – termasuk TV dan Film -- akan dilakukan lewat Internet. Dengan demikian belanja iklan pun akan lari ke Iternet – dan sebagian besarnya melalui Google.

Yang lebih menakutkan adalah Google juga punya Youtube. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa nantinya, dengan semakin lebarnya pita internet, Youtube, situs nomor 3 terpopuler (setelah Google dan Facebook, kini Yahoo cuma nomor 4), bisa berkembang menjadi seperti operator TV berbayar (seperti Indovision) dengan jangkauan dunia dan dengan ribuan kanal, menyediakan konten untuk segala macam selera orang; dari video-video amatir sampai film-film yang dikerjakan secara prrofesional dengan biaya besar. Saat itu terjadi stasiun-stasiun TV seperti RCTI bakal terpaksa memilih apakah akan ikut jaringan Google atau tergerus pendapatan iklannya.

Pertanyaannya tentu saja: seberapa banyak yang tersisa buat kita, para pemain media di Indonesia, nantinya?
*) Abdul Rahman, pendiri detikcom, Dirut PT Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom)

Mobil MPV tetap kuasai pasar

http://www.bisnis.com/articles/mobil-mpv-tetap-kuasai-pasar

Rabu, 25 Januari 2012 | 19:17 WIB 

Multi-purpose vehicle tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen roda empat tahun lalu.
Hampir semua jenis ini menguasi 10 besar mobil terlaris. Toyota Avanza menjadi merek pilihan dan
posisinya cukup  jauh meninggalkan lawan-lawannya. Posisi ke-2 ditempati 'kembarannya" yakni,
Daihatsu Xenia.

SENGKETA BISNIS: Akhirnya, Bogor Internusa Plaza Dipailitkan

Oleh Erwin Tambunan

Rabu, 18 Januari 2012 | 21:48 WIB

JAKARTA:Majelis Hakim Pengadilan Niaga akhirnya mempailitkan debitur PT Bogor Internusa Plaza, karena selama 45 hari tidak berhasil mengajukan proposal rencana perdamaian dengan kreditur separatis dan kreditur konkurennya.

“Selama 45 hari sejak diputuskan PKPU Sementara, debitur BIP tidak pernah mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur, majelis hakim menolak perpanjangan PKPUS dan menyatakan PT BIP dalam pailit,”ungkap Ketua Majelis Hakim  Lydia Sasando Parapak, Rabu 18 Januari 2012.

Majelis hakim dalam putusan pailitnya itu merujuk hasil pemungutan suara yang dimenangkan kreditur separatis yang memiliki tagihan sebesar Rp83 miliar. “Hasil pemungutan suara, seluruh suara kreditur separatis menolak adanya perpanjangan PKPUS yang diajukan debitur BIP.”

Dalam putusannya itu, majelis hakim sempat menyebutkan jumlah suara yang menolak perpanjangan PKPUS kreditur konkuren sebanyak 11.516 suara yang berasal dari 69 kreditur konkuren. “Hakim dalam memutuskan perkara ini merujuk pada Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU,”katanya.

Meskipun majelis hakim sudah menyatakan PT BIP dalam keadaan pailit dengan kewajiban membayar utang sebesar Rp83 miliar kepada kreditur separatis dan utang kepada kreditur konkuren sebesar Rp115 miliar. “Putusan pailit ini bukan harga mati karena para kreditur konkuren yang tidak puas dengan putusan majelis hakim bisa meminta debitur BIP untuk mengajukan keinginan investor baru yang ingin mengambil alih kewajiban membayar utang PT BIP,”kata Lydia Sasando Parapak.

Sebelum membacakan putusannya, hakim ketua berupaya membujuk salah seorang perwakilan kreditur konkuren Welly Situmorang yang berulang-ulang menginterpsi agar majelis hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan pailit yang merugikan sebagian besar kreditur konkuren yang memiliki tagihan terhadap debitur BIP.

“Berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Kepailitan, jika kreditur separatis menolak perdamaian yang diajukan debitur, sebenarnya masih ada kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya dengan kreditur konkuren,”katanya.

Dia meminta hakim agar tidak terpaku pada aturan hokum kepailitan saja. “Hari ini kan masih hari yang ke 45, apa salahnya kalau majelis hakim juga mendengarkan debitur yang sudah menunjuk investor baru menyelesaikan kewajiban utang PT BIP.”

Namun, majelis hakim tetap bersikukuh membacakan putusan dengan alasan jika debitur BIP mengajukan investor baru harus ada kajian appraisal resmi tentang kemampuan investor baru mengambil alih utang PT BIP. Sebelum disampaikan kepada kurator dan hakim pengawasnya.

Investor yang berminat untuk menyelesaikan utang PT BIP diungkapkan Direktur Utama PT Hasil Karya Raya Utama Sugiono Dusman yang mengatakan akan megambil alih utang PT BIP yang seluruhnya bisa mencapai Rp117 miliar. Perincian kewajiban pembayaran kepada kreditur separatis sebesar Rp45 miliar, kreditur konkuren Rp36 miliar dan kewajiban pembayaran kepada Pemda Bogor dari sektor pajak Rp7 miliar dan kewajiban lainnya, termasuk fee pengurus PKPUS.(bas)
 -------------

 http://www.bisnis.com/articles/sengketa-bisnis-akhirnya-bogor-internusa-plaza-dipailitkan 

Accor ambil alih Hotel Nikko Jakarta

Oleh Rochmad Fitriana

Kamis, 12 Januari 2012 | 12:35 WIB

• 

JAKARTA: Accor, operator hotel terbesar di Asia Pasifik akan mengambil alih pengelolaan operasional Hotel Nikko Jakarta, sekaligus akan re-branding hotel tersebut menjadi Hotel Pullman Jakarta Indonesia pada 19 Januari 2012.

Menurut Gerard Guillouet, Vice President Accor Malaysia-Indonesia-Singapore, inisiatif re-branding ini merupakan terobosan yang penting bagi Accor di Indonesia.

“Ini mencerminkan komitmen kami untuk mengembangkan brand upscale Accor di Indonesia dan untuk memperkokoh posisi Accor sebagai operator hotel internasional terkemuka yang mencakup seluruh segmen pasar di negara ini,” katanya, hari ini.

Hotel Nikko Jakarta akan menjadi Hotel Pullman kedua di Jakarta, menyusul Pullman Jakarta Central Park yang diluncurkan pada November 2011 dan Pullman Bali Legian Nirwana yang diresmikan pada Februari 2011.

Pullman Jakarta Indonesia akan memperkokoh posisi Accor sebagai operator hotel terbesar di Indonesia yang hingga kini mengoperasikan 45 hotel di seluruh Indonesia.

“Inisiatif ini juga mencerminkan prioritas Accor dalam mengembangkan brand Pullman yang telah berkembang hingga lebih dari 70 hotel di seluruh dunia hanya dalam periode tiga tahun,” ungkap Gerard.

Berkaitan dengan re-branding ini, Hotel Nikko Jakarta akan dijadwalkan untuk proses dekorasi ulang besar-besaran yang mencakup kamar-kamar hotel, lobi, restoran, serta penambahan ruangan meeting dan ballroom yang akan mampu mengakomodasi hingga 1.000 tamu untuk keperluan rapat, konvensi atau acara lainnya.

Saat ini, Accor, operator hotel internasional sekaligus pemimpin pasar di Eropa berada di 90 negara dengan 4.200 hotel dan lebih dari 500.000 kamar.

Portofolio hotel brand Accor yang beragam, seperti Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, Ibis, All Seasons atau Ibis Styles, Etap Hotel/Ibis Budget, Hotel F1 dan Motel 6, menyediakan penawaran yang beragam mulai dari yang berkelas hingga terjangkau.

Dengan 145.000 karyawan di seluruh dunia, Group Accor menghadirkan pengalaman dan keahlian hampir selama 45 tahun bagi para klien dan mitranya. (Bsi)

Pangeran Arab Jual Hotel Four Seasons Jakarta

Minggu, 15 Januari 2012 | 16:03 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses menyulap Hotel Regent Jakarta menjadi Four Seasons dan membuatnya menjadi hotel bergengsi yang ramai, kini Pangeran Al Waleed bin Talal menjual seluruh kepemilikannya itu. Saham Four Seasons Jakarta itu dia jual US$ 93 juta atau Rp 837 miliar.

"Penjualan ini adalah bagian dari rencana investasi Kingdom Hotel Investment," kata Al Waleed.

Al Waleed menguasai 82 persen saham Four Seasons Jakarta melalui perusahaannya, Kingdom Hotel Investment, yang juga merupakan anak perusahaan dari Kingdom Holding Company. Penjualan Four Seasons Jakarta ini, seperti dilansir Arabnews, berbarengan dengan penjualan sahamnya di Movenpick Dar es Salaam di Tanzania. Di hotel ini, Al Waleed memiliki saham hingga 96 persen.

Pangeran Arab yang juga dikenal karena menjadi pemegang saham utama Citicorp itu membeli Four Seasons Juli 2007. Hotel bintang lima yang terletak di Jalan HR Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta, ini, dulu bernama Regent.

Kala itu hotel ini citranya ambruk gara-gara banjir besar Jakarta merendam hotelnya. Turis-turis asing saat itu panik karena air masuk ke kawasan hotel. Al Waleed saat itu membeli dengan harga murah, US$ 48 juta atau Rp 432 miliar. Setelah empat tahun, kini dia menjualnya dengan keuntungan dua kali lipat.

CEO Kingdom Hotel Sarmad Zok sangat puas atas hasil penjualan hotel itu. "Kami akan terus meningkatkan nilai investasi pada 2012 ini," kata Sarmad.

Al Waleed punya banyak hotel di Indonesia. Yang berada di bawah payung Kingdom Holding antara lain Four Seasons Resort Bali di Sayan, Four Seasons Resort Bali di Jimbaran, Raffles Hotel Bali di Jimbaran, dan Raffles Jakarta yang kini sedang dalam tahap pembangunan.

King Holding juga memegang saham Four Seasons berpartner dengan Bill Gates. Rinciannya, 47,5 persen saham dimiliki King Holding, 47,5 persen saham dimiliki Bill Gates, dan 5 persen dimiliki Isadore Sharp.

BS

MARTIONO HADIANTO: Potret usaha tambang baru sebatas jualan konsesi 

Oleh Firman Hidranto

Rabu, 28 Desember 2011 | 09:45 WIB 

JAKARTA: Menjelang tutup tahun 2011, tercatat sedikitnya ada 8.000 izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan. Dari total izin sebanyak itu, 6.000 IUP berpotensi terjadi tumpang tindih satu sama lain.
Munculnya kondisi itu tidak terlepas dari kewenangan izin yang berada di daerah sesuai dengan amanat UU No. 4.2009 tentang Mineral dan Batu bara. Pemberian kewenangan itu juga sebagai wujud merespon semangat UU No. 34/2004 mengenai Otonomi Daerah.
Berkaitan dengan itu, Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Martiono Hadianto menyoroti potret industry pertambangan khususnya mineral di penghujung tahun dan kebijakan yang perlu diperbaiki ke depannya pada satu perbincangan di bilangan Mega Kuningan, akhir pekan lalu. Berikut petikannya;

Apa yang Anda amati mengenai industri pertambangan secara umum?

Saya sebagai pelaku industri pertambangan cukup surprised ketika mengetahui kini ada sedikitnya 8.000 IUP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pasca UU No. 4/2009. Padahal, dari 398 kabupaten di Indonesia, hanya sekitar 30 kabupaten yang memiliki potensi tambang. Artinya, setiap kabupaten yang memiliki potensi tambang itu ada sekitar 267 IUP.
Dari sisi jumlah, izin yang dikeluarkan bisa dikatakan luar biasa. Pada konteks ini ada beberapa pertanyaan yang muncul, apakah izin yang dikeluarkan itu sudah memenuhi persyaratan, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang bersangkutan atau tidak?, Pada tataran itu, kita bisa mengetahuinya dari perusahaan yang mengajukan izin itu masuk katagori perusahaan besar, menengah atau kecil?
Pertanyaan berikutnya, bagaimana mereka melakukan eksplorasi dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan UU seperti kewajiban reklamasi atau CSR (corporate social responsibility)? Saya tidak yakin perusahaan yang memiliki IUP saat ini memiliki kemampuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu. Saya yakin mereka memiliki motif ekonomi yang sesaat, ambil untung cepat, yakni jualan konsesi saja.

Artinya, menurut pandangan Anda, ada yang salah dalam UU Minerba itu?

Pada tataran regulasi, kewenangan izin yang diserahkan kepada pemda telah menyebabkan terjadinya obral pemberian izin. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 sangat jelas menjelaskan kekayaan itu dikuasai oleh Negara. Dengan pendekatan itu, potret industri pertambangan masih jauh dari harapan, yakni menciptakan pertumbuhan ekonomi. Implikasi lanjutan lainnya adalah kerusakan lingkungan semakin massif.
Pemerintah kini sedang melakukan verifikasi atau audit terhadap 6.000 IUP yang berpotensi tumpang tindih. Apakah ini akan menyelesaikan masalah?
Saya tidak yakin bisa dituntaskan segera. Investor memiliki izin legal sesuai dengan UU, yakni izin dari pemda. Memang persoalan tumpang tindih pada akhirnya berakhir ke pengadilan. Namun sampai berapa lama. Saya berpendapat perlu terobosan. Bentuk yang menarik bisa kita contoh dalam praktik usaha di sector perkebunan, berupa konsep inti-plasma. Ini bisa menyelesaikan persoalan izin di sector pertambangan.
Pada tataran regulasi, rezim perizinan harus dikembalikan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, ada alat control terhadap izin itu. Pemda bisa memberikan usulan bahkan menarik investor, namun izin itu tetap ada di pusat. Begitu juga dengan adanya kewenangan di daerah, saya meragukan kemampuan perangkat yang dimiliki satu pemda untuk memverifikasi kemampuan investor, pertama kemampuan SDM dalam konteks pertambangan, data soal kekayaan SDA, dan kemampuan analisa perusahaan. Itu semua tidak dimiliki oleh pemda. Akibatnya, mereka bisa didikte oleh investor. Ujungnya bisa kita lihat terjadinya obral konsesi.
Begitu juga pada UU Minerba, harus dipisahkan regulasi yang menyangkut usaha pertambangan batu bara dan mineral. Meskipun sama-sama usaha pertambangan, kedua tambang itu memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain.

Pemerintah juga kini sedang melakukan renegosiasi. Alasannya, kontrak pertambangan di masa lalu dinilai tidak adil dan menciderai asas keadilan bagi rakyat. Sampai sejauh ini, bagaimana perkembangannya dari renegosiasi tersebut?

Inti dari renegosiasi itu adalah bersifat sukarela. Namun, dalam beberapa kali perundingan dengan pemerintah, renegosiasi itu sudah mencapai beberapa kemajuan yang sangat berarti. Tentunya, renegosiasi kontrak itu jangan sampai menjadi disinsentif bagi iklim investasi di sektor tambang, yang kini saya nilai belum menarik. Bandingkan dengan China memberikan semua fasilitas karena tujuan akhir dari datangnya investor itu adalah tersedianya lapangan kerja. (faa)

http://www.bisnis.com/articles/martiono-hadianto-potret-usaha-tambang-baru-sebatas-jualan-konsesi 

Tegakkan Terus Etika Bisnis

Monday, December 19th, 2011
oleh : Harmanto Edi Djatmiko

Tak konsistennya penerapan Good Corporate Governance telah menyeret Amerika Serikat dan Eropa ke jurang krisis. Sialnya, semua negara harus menanggung dampaknya. Saatnya etika bisnis kian ditegakkan.

Tanpa motif mencari laba, jangankan tumbuh besar, sekadar bertahan pun sulit bagi suatu perusahaan. Bersumber dari laba, perusahaan bisa melakukan banyak hal penting: menggaji karyawan, membayar pajak, meningkatkan kualitas produk dan layanan, dan seterusnya. Dari laba pula, perusahaan berpeluang melakukan ekspansi usaha sehingga membuka kesempatan kerja lebih luas dan membayar pajak lebih besar ke kas negara. Perusahaan jelas beda dari yayasan atau bentuk-bentuk semacamnya yang sedari awal menyatakan diri organisasi nirlaba (nonprofit organization), walaupun dalam praktiknya sering dipakai sejumlah oknum untuk menimbun kekayaan pribadi. Perusahaan, sejak kelahirannya, menyatakan diri sebagai profit organization.

Kendati karena sifatnya itu perusahaan sering dijuluki budak ekonomi kemajuan suatu negara dan bangsa sangat ditentukan oleh kehebatan perusahaan kebanggaan mereka. Bahkan dewasa ini, untuk mengukur maju-tidaknya suatu negara, secara mudah bisa dilihat dari ada-tidaknya perusahaan mereka yang mampu bicara di kancah internasional. Tak usahlah menyebut korporasi sekelas Unilever (Belanda), Mercedes (Jerman) atau Citibank (AS). Di tingkat Asia Tenggara saja, Malaysia kini cukup disegani karena punya Petronas. Singapura punya Singapore Airlines. Thailand memiliki Charoen Pokphand. Filipina terkenal berkat San Miguel. Sayangnya, setidaknya sampai saat ini, rasanya belum ada perusahaan atau brand asal Indonesia yang bisa seterkenal itu di pergaulan bisnis global. Padahal, Indonesialah yang menggagas berdirinya ASEAN.

Walaupun awalnya sekadar mencari laba, dalam perjalanannya, banyak perusahaan raksasa terbukti berperan besar mendinamisasi kehidupan sosial masyarakat. Di Hiroshima, Jepang, misalnya, peran Mazda sangat sentral dalam pemulihan ekonomi dan pembangunan kota itu dari puing-puing kehancuran pascaserangan bom atom pada Perang Dunia II. Di Korea Selatan, selain Hyundai, Samsung dan raksasa sekelasnya yang sumbangannya sangat nyata bagi bangsa Korea, bangkitnya industri kreatif di negara itu juga telah menderaskan arus wisatawan asing untuk sekadar diarahke tempat syuting serial drama cinta Winter Sonata. 

Yang harus selalu dicermati, tentu saja, bagaimana atau dengan cara seperti apa suatu perusahaan beroperasi untuk meraih laba. Sebetulnya, belajar dari perusahaan yang mampu bertahan puluhan bahkan ratusan tahun, seperti tertuang dalam buku Good to Great karya Jim Collins, rumusnya simpel saja: selain sangat disiplin di aspek finansialnya, mereka selalu menjadi warga yang baik di masyarakat tempat mereka beroperasi. Dalam bahasa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), kehadiran suatu perusahaan mestinya mampu memberikan maslahat maksimal dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingannya (stakeholder). 

Sebaliknya, banyak perusahaan yang buruk penerapan GCG-nya terbukti berakhir dengan bencana. Krisis finansial yang belum lama ini memorakporandakan perekonomian AS juga bersumber dari perilaku perusahaan raksasanya (seperti kasus Enron) yang melanggar prinsip GCG. Begitu pula, bencana serupa yang kini melanda negara-negara Eropa. Para ahli dan praktisi bisnis pun sependapat, kini saatnya semua pemangku kepentingan di AS dan Eropa mawas diri, teristimewa perihal pengelolaan utang dan fiskal yang selama ini memang kurang hati-hati. Terkait krisis finansial kawasan Eropa saat ini, kondisi dan kinerja institusi keuangan di sana belakangan memang terus merosot kualitasnya yang berbuntut krisis kepercayaan dan diikuti krisis likuiditas yang parah.

Di tengah prahara finansial yang kini melanda Eropa, sungguh tepat waktunya SWA mengingatkan lagi pentingnya penerapan GCG secara konsisten. Tahun ini, untuk ke-9 kalinya SWA bekerja sama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, menggelar survei Corporate Governance Perception Index (CGPI). Tahun lalu (2010), ada 13 aspek yang diukur mencakup: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan (fairness), komitmen, kompetensi, misi, kepemimpinan, kolaborasi, moral etika, strategi, dan budaya. Tahun ini (2011), tetap 13 aspek, tetapi aspek budaya diganti aspek iklim etikal. Ini untuk menunjukkan kesungguhan dewan komisaris dan direksi dalam menciptakan suasana kondusif agar para anggota perusahaan bertindak jujur, menepati janji, serta menjunjung tinggi tata nilai dan norma yang selaras dengan prinsip GCG dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

Dari hasil survei tersebut, ditampilkan sejumlah perusahaan yang sejauh ini konsisten menerapkan prinsip GCG. Tujuannya agar semakin banyak perusahaan di negeri ini yang mengikuti jejak mereka. Toh, telah terbukti, sejumlah perusahaan yang rajin berpartisipasi dalam survei CGPI sejak awal hingga kini, mengelaborasi prinsip GCG menjadi budaya dalam perilaku sehari-hari perusahaan. Jadi, mereka tahu do dan don’t perusahaan sangat terpercaya,G. Suprayitno, Ketua Juri GCG 2011, menandaskan. Dia mengambil contoh PT Aneka Tambang yang telah melakukan revitalisasi budaya perusahaan. Juga, PT Adhi Karya yang tadinya hanya bergerak di bidang konstruksi, kini menjadi beyond construction disesuaikan dengan perkembangan bisnis terkini.

Kabar baik juga, partisipan survei GCG tahun ini meningkat, dari 28 peserta (2010) menjadi 34 peserta (2011). SWA sangat menghargai perusahaan yang berani berpartisipasi dalam survei GCG ini kendati mungkin mereka bukanlah perusahaan yang 澱ersih Justru di sinilah krusialnya peran para pemangku kepentingan untuk terus menyorot, mencermati sekaligus mengkritisi sepak terjang mereka. Begitu juga para investor, terlebih regulator. Hanya dengan cara itu, etika bisnis bisa ditegakkan dan berkelanjutan di negeri ini.

 http://swa.co.id/2011/12/tegakkan-terus-etika-bisnis/