Kamis, 27 Mei 2010 pukul 08:35:00

Seimbangkan Fiskal-Moneter

Fundamental ekonomi masih kuat.

JAKARTA — Kesimbangan kebijakan fiskal dan moneter dibutuhkan dalam mengantisipasi kemungkinan dampak krisis keuangan di Yunani terhadap perekonomian Indonesia. Secara global, aliran krisis akan mempengaruhi tiga hal yakni perdagangan, makro ekonomi, dan pasar uang.

“Keseimbangan fiskal dan moneter menjadi kunci utama mengatasi dampak negatif krisis Yunani,” kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah, di sela seminar "Map ping Anatomi BUMN Menuju World Class Company", Rabu (26/5).

Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, meyakinkan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat terkait krisis di Eropa. Cadangan devisa, kata dia, sebagai salah satu indikator, terus bertambah, mencapai 80 miliar dolar AS.

Pada sisi lain, Abubakar menegaskan kondisi pasar modal juga tetap stabil, meski sempat mengalami penurunan. ''Perdagangan kita dengan Eropa, dan khususnya dengan Yunani, sangat kecil. Jadi, tidak terlalu berdampak.''

Lebih jauh, Firmanzah, krisis di Yunani tidak secara langsung berpe ngaruh terhadap perekonomian Indonesia, karena neraca perdagangan kedua negara tidak terlalu besar dan investasi Yunani di Indo nesia juga relatif kecil. Namun, bila krisis Yunani berpengaruh besar terhadap pasar di Eropa, maka kemungkinan efeknya akan sampai di pasar dalam negeri. “Pasar Eropa menjadi salah satu pasar ekspor barang-barang Indonesia. Ini yang perlu diantisipasi karena akan menurunkan porsi ekspor,” katanya. Ia menjelaskan, jika pasar Eropa terpuruk akan berpengaruh terhadap perusahaan beorientasi ekspor.

Secara global, papar Firmanzah, aliran krisis akan mempengaruhi tiga hal yakni perdagangan, mak ro ekonomi, dan pasar uang. Nilai ekspor Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) memang relatif kecil atau mencapai 11 persen. Hal ini berbeda dengan Singapura yang mencapai 30-35 persen PDB.

Dari sisi makro ekonomi, krisis keuangan regional akan membuat likuiditas perekonomian suatu negara kering, karena investasi dari luar negeri merosot. Demi kian halnya, di pasar uang akan terjadi gejolak nilai tukar, sekaligus jatuhnya harga saham.

"Jika harga saham merosot di pasar regional, sangat rentan mengimbas pada pasar saham dalam negeri. Sentimen pasar anjlok karena investor keluar," kata Firmanzah.

Firmanzah menegaskan, perlu koordinasi yang tegas antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam membuat kesetaraan antara fiskal dan moneter. “Perlu kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang mengacu pada kondisi pasar, yang disesuaikan dengan target-target ekonomi pemerintah,” katanya.

Kebijakan fiskal dan moneter yang longgar akan mengakibatkan inflasi tinggi. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu ketat mengakibatkan sektor riil tidak bisa berjalan.

BI bertugas menjaga likuiditas terkait dengan suku bunga kredit untuk dapat menggerakkan sektor riil. "BI juga selalu siap melakukan intervensi pasar uang untuk menjaga nilai tukar agar stabil pada kisaran tertentu," tegasnya.

Rupiah
Nilai rupiah dilaporkan sempat menurun. Deputi Gu benur Bank Indonesia (BI), Budi Mulia, mengatakan pelemahan rupiah da lam sebulan terakhir merupakan dinamika temporer dipicu situasi ekonomi global terkait krisis Yunani. Namun, menurut dia, fundamental ekonomi Asia jauh lebih bagus dari pada Eropa yang kini bergejolak.

Ini fenomena global, dipicu krisis utang Yunani dan perkembangan terakhir dipicu permasalahan bank di Spanyol, kata Budi, Rabu.

Karena itu, ujar dia, pelemahan rupiah yang terus terjadi harus dilihat bukan sebagai masalah domestik. Budi menegaskan, krisis Eropa berdampak keseluruh dunia, karena kecemasan para pemilik dana.

Pelemahan rupiah harus bisa dibedakan antara tempo rer karena sentimen tertentu seperti sepanjang bulan ini atau karena ada masa lah fundamental. Dibanding Eropa, katanya, Asia Profil pengelolaan fiskalnya jauh lebih baik.

Mata uang euro terjun bebas ke titik terendah selama delapan setengah tahun terha dap yen dan titik terendah hampir empat tahun melawan dolar AS, Selasa. Merosotnya nilai euro ini diduga sebagai dampak Pemerintah Spanyol yang mengambil alih sebuah bank kecil. palupi annisa/cepi setiadi/teguh firmansyah/c03, ed: yeyen rostiyani

(-)

Konflik Kepentingan Pejabat Pengusaha

Sri Mulyani Beberkan Konflik Kepentingan Pejabat Pengusaha

Rabu, 19 Mei 2010 | 09:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Di hadapan para tokoh nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani tadi malam bicara blak-blakan seputar konstelasi politik di balik alasan pengunduran dirinya. Ia pun membeberkan adanya pejabat tinggi negara yang terlibat konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya menguntungkan mereka atau kerabatnya.

“Banyak yang menyesalkan saya mundur sebagai kekalahan,” kata Sri. “Tapi, di forum ini, saya ingin menegaskan bahwa saya menang, karena tidak berhasil didikte oleh siapa pun yang tidak menginginkan saya di sini.” Penegasan itu disampaikan oleh Sri dalam kuliah umum bertajuk “Kebijakan Publik dan Etika Publik”, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) di Jakarta tadi malam.

Puluhan tokoh nasional hadir di sana, antara lain Rahman Tolleng, Wimar Witoelar, Yenny Wahid, Erry Riyana Hardjapamekas, Marsillam Simanjuntak, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohamad, Teten Masduki, dan penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyetujui pengunduran diri Sri, yang akan menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia per 1 Juni mendatang dan berkantor di Washington, DC, Amerika Serikat.

Soal pengunduran dirinya, Sri mengakui keputusan itu dibuat tak lepas dari kondisi politik di dalam negeri. “Ini sebuah kalkulasi politik bahwa sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi dikehendaki dalam sistem politik di mana perkawinan keputusan itu begitu sangat nyata,” ujarnya.

“Orang bilang itu kartel, saya menyebutnya kawin saja.” Pernyataan Sri itu seolah menjawab lontaran yang disampaikan oleh Rocky Gerung dari P2D dalam sambutannya saat membuka acara. Menurut dosen filsafat Universitas Indonesia itu, politik Indonesia kini tidak lagi diwarnai politik akal sehat, melainkan politik kartel.

Yang dimaksudkannya tak lain adalah Presiden Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang kini bersepakat membentuk Sekretariat Gabungan Partai Koalisi.
Dalam sistem politik seperti ini, menurut Sri, tidak lagi ada etika berpolitik.

“Orang seperti saya tidak mungkin bisa lagi eksis. Saya memang bukan politikus dan bukan dari partai politik, tapi tidak berarti saya tak mengerti politik.” Itu sebabnya, ia pun merasa telah diperlakukan tidak adil dalam kasus penyelamatan Bank Century yang dipersoalkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. “Apakah proses politik yang ditunggangi oleh suatu kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi, bahkan divonis terhadap dirinya tanpa melalui pengadilan?” ucapnya. “Sedemikian pandainya proses politik itu sehingga dibebankan pada satu orang,” ujarnya lagi.

Hal lain yang juga disentil oleh Sri adalah soal saratnya konflik kepentingan sejumlah “pejabat pengusaha” dalam proses pengambilan keputusan di kabinet. Ia mengaku, sepanjang kariernya sebagai menteri selama lima tahun, ada sejumlah kasus yang dengan jelas menggambarkan perilaku itu.

Menurut Sri, meski para pejabat itu mengaku kepada publik telah meninggalkan segala urusan soal usahanya, keluarganya masih terlibat dalam usaha. Ada kebijakan, kata Sri, yang dibuat, dan dari keputusan itu ternyata yang mendapat keuntungan adalah salah satu perusahaan milik si “Pejabat Pengusaha”.

“Bagaimana mungkin rapat untuk kebijakan publik dilakukan dengan orang yang akan menikmati kebijakan itu?” kata Sri. “Selalu dibilang, yang penting pemerintahan efektif. Ternyata yang impor perusahaan keluarga dia.”

● METTA DHARMASAPUTRA | RIEKA RAHADIAN

FREN Konversi Utang ke Saham

Selasa, 20/04/2010 09:06 WIB
BEI Evaluasi Aksi FREN Konversi Utang ke Saham
Whery Enggo Prayogi - detikFinance

(foto: dok FREN)

Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) masih melakukan evaluasi terhadap aksi korporasi yang dilakukan PT Mobile-8 Tbk (FREN) dalam rangka menerbitkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar 4.147.836.803 lembar, sebagai pengganti utang kepada 9 kreditur sebanyak Rp 209.060.974.564.

Demikian disampaikan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Eddy Sugito dalam perbincangannya dengan detikFinance di Jakarta, Senin (19/4/2010) malam.

"Kita masih lakukan evaluasi. Memang ini bagian dari mereka dalam langkah-langkah restrukturisasi," ujar Eddy.

Bursa bersama Bapepam-LK akan melakukan koordinasi serta komunikasi untuk melakukan penilaian atas aksi perusahaan jasa telekomunikasi ini. Seperti diketahui, FREN mencatat kinerja yang buruk selama tahun 2009.

Sampai akhir Desember lalu, perseroan tercatat mengalami rugi bersih sebesar Rp 724,398 miliar, dengan rugi usaha sebanyak Rp 676,50 miliar. Triwulan I-2010 pun FREN masih mencatat rugi bersih Rp 197,73 miliar dengan rugi usaha Rp 210,72 miliar.

Sebagai langkah restrukturisasi, perseroan berencana melakukan konversi saham atas beban hutang FREN kepada 9 kreditur. Sebanyak 4.147.836.803 lembar saham baru akan dikeluarkan melalui mekanisme non-HMETD.

Total saham baru yang akan diterbitkan, diambil dari saham seri B dengan pelaksanaan harga konversi tersebut sebesar RP 50,40 per lembar saham, dengan nilai nominal Rp 50 per saham.

"Kita akan lihat, sepanjang ada opportunity itu ada. Belum ada rencana pemanggilan juga," jelasnya.

Untuk meminta persetujuan dari pemegang saham, perseroan akan menggelar RUPSLB yang rencananya diselenggarakan pada 29 April 2010.

Jumlah utang kepada sembilan kreditur ini, tidak secara utuh akan dikonversi menjadi saham oleh perseroan. Tercatat perseroan masih memiliki utang kepada mereka sebanyak Rp 58,71 miliar. Pihak manajeman FREN pun meminta kepada seluruh pemegang saham (lama) untuk mendukung aksi korporasi ini. Pasalnya, langkah ini bertujuan agar dapat meningkatkan kinerja perseoan.

"Kami sudah mencapai kesepakatan dengan sembilan kreditur, untuk melakukan pembayaran utang yang dikonversi menjadi saham. Sisa utang yang tidak dikonversi menjadi saham, akan dibayar secara bertahap di 2010 atau 2011 ini. Penyelesaian utang perseroan melalui konversi utang menjadi saham perseroan merupakan hasil maksimal yang diperoleh perseroan dari negosiasi dengan para kreditur ini," ucap Sekretaris Perusahaan FREN Chris Taufik beberapa waktu lalu.





(wep/dro)

Alasan Chairul Tanjung Beli Carrefour

Jumat, 16/04/2010 18:14 WIB
Alasan Chairul Tanjung Beli Carrefour
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Chairul Tanjung melalui Para Group resmi menjadi juragan baru PT Carrefour Indonesia. Mengapa Chairul Tanjung akhirnya masuk ke bisnis ritel, setelah selama ini sudah memiliki gurita bisnis televisi, bank hingga waralaba?

Pengusaha yang baru saja masuk dalam daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes itu mengaku masuk ke bisnis ritel dengan mengakuisisi Carrefour bukan karena ingin mencari uang dari bisnis tersebut. Chairul Tanjung mengaku alasannya membeli Carrefour adalah masalah idealisme.

"Kalau saya dibilang mencari uang dari ritel itu salah, ritel itu kecil marginnya," kata Chairul Tanjung dalam acara konferensi pers di Gedung Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (16/4/2010).

Ia memiliki idealisme bahwa perusahaan lokal pun bisa menjadi perusahaan yang bisa bersinergi dengan perusahaan-perusahaan multi nasional seperti Carrefour. Selain itu sektor ritel pun menjadi sektor yang penting karena menyangkut 9 kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang baik maka bisa menjadi pengontrol inflasi.

"Perusahaan nasional Indonesia bisa berdiri sendiri, dan jadi tuan rumah dinegeri sendiri," katanya.

Selain itu kata dia, sektor ritel yang dimasuki oleh Para Group akan membuka peluang kesempatan memberikan pembinaan bagi pelaku petani, peternak, nelayan dan lain-lain dalam menggerakan ekonomi usaha kecil dan menengah.

Mengenai proses pembelian Carrefour ia mengatakan prosesnya hanya berlangsung tiga bulan mulai dari pembahasan awal sampai terjadi kesepakatan. Ia mengaku MoU pembelian saham Carrefour sudah diteken pada tanggal 12 Maret 2010 di Perancis. Pihak yang pertama kali menawarkan adalah pihak Carrefour.

"Mereka (Carrefour) yang datang ke kita," ungkap Chairul.

Seperti diketahui, Chairul Tanjung melalui kelompok usahanya, Para Group mengakuisisi 40% saham PT Carrefour Indonesia senilai lebih dari Rp 3 triliun. Akuisisi itu dilakukan Trans Corp melalui PT Trans Ritel, sebuah anak perusahaan Trans Corp dibawah Para Group.

Setelah akuisisi oleh Trans Corp ini, maka komposisi pemegang saham PT Carrefour Indonesia adalah Trans Ritel (40%), Carrefour SA 39%, Carrefour Netherland BV 9,5%, dan Onesia BV 11,5%.

Chairul yang kini menjadi komisaris utama Carrefour Indonesia itu juga berniat menyelesaikan masalah kasus monopoli yang diputuskan oleh KPPU beberapa waktu lalu. Chairul akan segera menemui KPPU yang kini sedang mengajukan kasasi ke MA setelah keputusannya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


(hen/qom)

Chairul Tanjung Beli 40% Saham Carrefour Lebih dari Rp 3 Triliun

Jumat, 16/04/2010 15:37 WIB
Chairul Tanjung Beli 40% Saham Carrefour Lebih dari Rp 3 Triliun
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Chairul Tanjung melalui kelompok usahanya, Trans Corp membeli 40% saham PT Carrefour Indonesia senilai US$ 300 juta atau lebih dari Rp 3 triliun. Salah satu orang terkaya di dunia itu membeli Carrefour dari dana pinjaman sejumlah sindikasi bank.

"Jumlah tepatnya untuk US$ di atas US$ 300 juta, untuk rupiah di atas Rp 3 triliun," jelas Chairul Tanjung soal nilai akuisisi Carrefour, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (16/4/2010).

Chairul menjelaskan, dana akuisisi tersebut berasal dari pinjaman konsorsium Credit Suisse, Citibank, JP Morgan, dan ING. Akuisisi itu dilakukan Trans Corp melalui PT Trans Ritel, sebuah anak perusahaan Trans Corp di bawah Para Group.

Setelah akuisisi oleh Trans Corp ini, maka komposisi pemegang saham PT Carrefour Indonesia adalah Trans Ritel (40%), Carrefour SA 39%, Carrefour Netherland BV 9,5%, dan Onesia BV 11,5%.

Chairul Tanjung sendiri kini bisnisnya sudah menggurita mulai dari bank, televisi dan hiburan, hingga waralaba. Majalah Forbes pada bulan lalu menempatkan Chairul Tanjung sebagai salah satu dari 1.000 orang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan sekitar US$ 1 miliar atau Rp 9 triliun. (qom/dnl)

Rhenald Kasali: Lokasi Menara Jakarta Kurang Menjual

Rabu, 24/03/2010 14:29 WIB
Rhenald Kasali: Lokasi Menara Jakarta Kurang Menjual
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Lokasi pendirian Menara Jakarta yang berlokasi di Kemayoran Jakarta Pusat dianggap kurang maksimal jika dilihat dari sudut pandang marketing. Banyaknya wilayah pendukung Kemayoran yang masih harus dibenahi terutama di bidang infrastruktur dan keruwetan lokasi disekitar Kemayoran menjadi kendala utama.

Pakar marketing Rhenald Kasali mengatakan, keberadaan pembangunan Menara Jakarta di Kemayoran tidak berorientasi pasar, namun masih berorientasi pada suplai mengenai ketersedian lahan yang masih kosong di Kemayoran.

Padahal kata dia, orientasi pada pasar sangat penting dalam mengembangkan pembangunan proyek besar seperti Menara Jakarta. Kemayoran saat ini hanya ditopang oleh keberadaan pusat hiburan Ancol dan kawasan Mangga Dua sebagai pusat belanja.

"Saya melihanya tidak lengkap, tidak utuh, sebagai tata ruang tidak maksimal," kata Rhenald saat dihubungi detikFinance, Rabu (24/3/2010).

Dikatakannya, secara nilai jual, wilayah-wilayah pendukung Kemayoran seperti kawasan Galur Senen, Gunung Sahari masuk dalam wilayah kumuh dengan tingkat keruwetan transportasi yang tinggi. Sehingga masih perlu waktu dan dana yang besar untuk mengembangkan wilayah-wilayah sekitar Kemayoran dalam rangka menopang keberadaan menara tersebut.

"Jadi masih melihatnya hanya supply side karena masih banyak tanah kosong di Kemayoran, bukan market side," katanya.

Sehingga, kata dia, untuk kepentingan wisata pun lokasi Kemayoran kurang mendukung sebagai pusat wisata. Bahkan, untuk kepentingan pusat menara telekomunikasi, lokasi Menara Jakarta tidak berada di pusat kota.

Menurutnya, lokasi yang cocok untuk Menara Jakarta antara lain di wilayah segi tiga mas Jakarta yaitu Sudirman dan Kuningan karena telah memiliki infrastruktur yang kuat dan berada di pusat Jakarta. Sementara itu wilayah Jakarta Selatan seperti lingkar luar Simatupang justru masih dianggap memiliki nilai jual karena memiliki banyak akses.

Rencana pembangunan Menara Jakarta kembali dibahas pada Januari 2010 lalu, dengan target pada tahun 2012 sudah bisa berdiri. Menara yang menelan dana minimal Rp 2,1 triliun ini akan berdiri hingga 588 meter yang dikomandani oleh konglemerat Prajogo Pangestu.

(hen/ang)

RI-Hong Kong Hindari Pajak Berganda

Selasa, 23/03/2010 18:35 WIB
RI-Hong Kong Hindari Pajak Berganda
Ramdhania El Hida - detikFinance


Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Hong Kong menandatangani persetujuan penghindaran pajak berganda. Dengan perjanjian ini, diharapkan adanya kepastian di bidang investasi oleh kedua belah pihak bisa dibina.

"Dengan cara meniadakan atau mengurangi hambatan yang terkait dengan perpajakan sehingga hal tersebut akan menggalakkan hubungan perekonomian antara kedua belah pihak," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya dalam acara penadatanganan tersebut di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (23/3/2010).

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Hong Kong Special Administrative Region (SAR) Republik Rakyat China John Tsang akan berisi rincian pertukaran informasi wajib pajak, termasuk informasi perbankan antara otoritas.

"P3B ini akan memperkuat integritas sistem perpajakan Indonesia dengan difasilitasinya pertukaran informasi Wajib Pajak," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, dengan perjanjian tersebut, kedua belah pihak akan terus melanjutkan upaya-upaya internasional untuk meningkatkan transparansi sistem keuangan dan mencegah penghindaran dan pengelakan pajak di luar negeri.

Direktur Peraturan Perpajakan I Syarifuddin Alsjah menyatakan salah satu isi dari perjanjian ini adalah pengurangan 15% Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengusaha asal Hongkong yang menanamkan investasinya di Indonesia.

"Tarif normal 25% untuk dividen jadi 10% untuk normal," jelasnya.

Sedangkan untuk investasi langsung dengan 25% kepemilikan saham, maka akan dikenakan PPh sebesar 5% dari dividen. Untuk pengusaha yang memiliki cabang di Indonesia maka dikenakan pajak 5%. Begitu pula dengan royalti yang didapat pengusaha Hong Kong tersebut di Indonesia akan dikenakan pajak sebesar 5%. Pajak atas bunga yang sebelumnya sebesar 20%, dengan perjanjian ini turun menjadi 10%.

"Kepentingan wajib pajak akan diatur dalam perjanjian ini," ujarnya.

Syarifuddin menyatakan pada tahun 2009, nilai perdagangan Indonesia dengan Hong Kong sebesar US$ 4,5 miliar dengan rata perumbuhan sebesar 9% per tahun sejak tahun 2005 sampai 2009.

Sedangkan, nilai perdagangan Indonesia yang melalui Hong Kong mencapai US$ 2,5 milliar. Dengan perjanjian tersebut, Syarifuddin mengharapkan bisa tumbuh hingga double digit hingga 5 tahun mendatang.

"Pasti ini akan mendorong investasi dan perdagangan. Saya harapkan kita bisa double digit dalam 5 tahun mendatang, bahkan lebih cepat," ujarnya.

Rencananya, penerapan dari peraturaan perpajakan tersebut akan berlaku paling cepat pada awal Januari tahun depan. Untuk kompensasi pengusaha Indonesia yang menanamkan investasinya di Hong Kong, terdapat kemungkinan perhitungan yang sama tetapi terdapat beberapa bagian yang berbeda dengan perhitungan di Indonesia.

(nia/dnl)