40% Cadangan Panas Bumi Ada di Indonesia

VIVAnews - Energi panas bumi telah dikembangkan sejak 30 tahun lalu. Namun, hingga kini Indonesia baru memanfaatkan 1.198 megawatt atau empat persen dari potensi panas bumi nasional.

Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Hadiyanto, mengatakan, potensi panas bumi sebesar itu bisa dimanfaatkan hingga Indonesia menjadi kiblat panas bumi dunia. "Pengembangannya masih terbuka lebar," kata Hadiyanto dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Panas Bumi Indonesia di Jakarta, Selasa 22 Februari 2011.

Menurut Hadiyanto, potensi panas bumi sebesar 28.000 megawatt, menempatkan Indonesia di posisi teratas dalam cadangan panas bumi terbesar di dunia. "40 persen cadangan panas bumi dunia saat ini berada di Indonesia," tuturnya.

Pemerintah berharap energi panas bumi bisa dikembangkan maksimal. Selain murah, panas bumi merupakan energi yang bersih dan rendah emisi karbon. "Filipina saat ini menjadi produsen panas bumi terbesar kedua di dunia," katanya.

Untuk mempercepat pengembangan panas bumi, tahun ini pemerintah mengalokasi dana sebesar Rp350 miliar guna melakukan mitigasi risiko hulu dengan melakukan pemboran di Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. "Pemerintah tahun ini mengalokasikan Rp350 miliar untuk memitigasi risiko hulu pengembangan panas bumi," ujarnya. (art)

http://bisnis.vivanews.com/news/read/205867--40--cadangan-panas-bumi-ada-di-indonesia-

Obama Datang, RI-AS akan Sepakati Kerjasama di 6 Sektor

Selasa, 23/02/2010 10:47 WIB
Obama Datang, RI-AS akan Sepakati Kerjasama di 6 Sektor
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Dalam kunjungan delegasi Presiden AS Barack Obama pada akhir Maret 2010 nanti akan disepakati setidaknya 6 bidang kerjasama antara Indonesia dan AS.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (23/2/2010).

"Akan ada 6 agreement (perjanjian)," kata Hatta.

Keenam sektor dalam kerjasama tersebut antara lain bidang investasi, pendidikan, kehutanan, pertanian, migas, dan lainnya. Sayangnya Hatta tidak merinci kesepakatan apa saja dari keenam sektor tersebut.

"Mereka menyediakan investasi yang cukup besar," katanya.

Ia mengungkapkan di bidang investasi tren minat investasi di Indonesia pasca krisis terus menunjukan tren yang meningkat dari banyak negara termasuk dari AS. Menurutnya yang paling penting saat ini Indonesia harus mengambil peluang tersebut.

"Investasi memang bukan hanya minatnya saja, tapi realisasi bisa didorong," katanya.

(hen/dnl)

Walau defisit Meningkat Pemerintah tidak Nambah Hutang

Defisit APBN-P Naik Jadi 2,2 Persen
Senin, 22 Februari 2010 | 13:01 WIB

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang-bincang dengan Kepala Badan Analisa Fiskal (BAF) Departemen Keuangan RI Anggito Abimanyu.


JAKARTA, KOMPAS.com - Defisit anggaran dipastikan bakal membengkak menjadi 2,2 persen dalam APBN-P 2010 yang akan diajukan oleh pemerintah kepada Dewan sebelum memasuki masa reses.

Defisit tersebut lebih besar dibanding yang terdapat dalam APBN 2010 yaitu 1,6 persen atau setara dengan Rp 98 triliun.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Anggito Abimanyu, naiknya defisit tersebut sehubungan dengan perkembangan ekonomi terkini. Salah satu faktor yang mendorong naiknya defisit anggaran ini dipicu oleh kenaikan belanja subsidi energi (BBM dan listrik) menyusul kenaikan asumsi harga minyak.

"Pertama karena ada revisi pendapatan, kedua untuk kebutuhan stabilitas harga dan ketiga untuk belanja program prioritas," ujar Anggito, di sela-sela talk show Membedah APBN 2010, di Gedung Kementrian Keuangan, Senin ( 22/2/2010 )

Anggito melanjutkan, kendati defisit dinaikkan bukan berarti asumsi pertumbuhan ekonomi akan serta-merta dinaikkan. Sejauh ini, pemerintah masih akan mematok asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen dalam APBN-P 2010 nanti. "Memang potensi pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,5 persen ada, tetapi sampai sekarang kami belum memiliki data," tuturnya.

Meski defisit naik, namun menurut Anggito, pemerintah belum berencana untuk menambah utang guna membiayai defisit ini.

Pertumbuhan Ekonomi 2010 Tak Terkoreksi AC-FTA

Selasa, 12/01/2010 19:07 WIB
Pertumbuhan Ekonomi 2010 Tak Terkoreksi AC-FTA
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) memastikan pengaruh perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) terhadap pertumbuhan ekonomi tak akan berpengaruh signifikan.

"Kita optimis, secara keseluruhan relatif tidak akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi (2010)," kata Ketua LP3E Faisal Basri dalam acara konferensi pers di kantor Kadin, Jakarta, Selasa (12/1/2010).

Menurutnya perdagangan bebas AC-FTA tahun 2010 hanyalah penurunan tarif bea masuk dari 5% ke 0% dalam jadwal Normal Track 1 (NT 1). Faisal menambahkan di luar itu, Indonesia semenjak tahun 1998 lalu secara sukarela sudah menurunkan bea masuk secara bertahap dan hanya melindungi secara khusus untuk produk-produk sensitif seperti gula dan beras.

Sementara itu anggota LP3E Pande Raja Silalahi menambahkan seharusnya kalangan dunia usaha di Tanah Air tidak perlu khawatir dengan adanya AC-FTA. Ia mengharapkan dunia usaha dan masyarakat jangan terbelunggu dengan pemikiran barang China akan deras setelah adanya AC-FTA.

"Pengaruhnya tidak terlau berpengaruh, yang jadi persoalan adalah barang yang masuk secara ilegal," katanya.

Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi 2010

Sebagai bentuk optimisme dunia usaha dalam negeri pada tahun ini, Kadin telah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun 2010 ke arah yang lebih optimis dari proyeksi roadmap kadin sebelumnya yaitu dari 5,4%-5,9% menjadi 5,4%-6,5%.

"Target pemerintah 4,5% menjadi 5,5% itu alamiah karena alamiahnya seperti itu, tapi harus lebih tinggi pertumbuhan ekonomi (6,5%)," kata Faisal.

Faisal menjelaskan optimisme ini didasarkan dari optimisme pertumbuhan proyeksi investasi sebesar 8,6% dari roadmap Kadin yang hanya 7,5%.

Hal ini ditopang oleh adanya proyeksi pertumbuhan kredit perbankan hingga 20% dari pelaku perbankan, peningkatan arus penanaman modal asing langsung, perbaikan kualitas belanja modal pemerintah dan percepatan proyek-proyek infrastruktur.

Perubahan asumsi pertumbunan ekonomi 2010 versi Kadin ini juga mempengaruhi proyeksi pertumbuhan sektor lainnya seperti manufaktur dari 3,9% menjadi 5%, sektor konstruksi dari 6,9% menjadi 7,5%, hotel dan restoran dari 5,7% menjadi 6,5%, namun yang turun hanya sektor finansial yang diturunkan dari 7,4% menjadi 6,9%.

"Ini sebenarnya kita mau menunjukan kepada pemerintah kalau dunia usaha optimis," kata Faisal.

(hen/dnl)

Para Menteri 'Main Ping Pong' Hadapi Renegosiasi AC-FTA

Selasa, 12/01/2010 14:45 WIB
Para Menteri 'Main Ping Pong' Hadapi Renegosiasi AC-FTA
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Sebanyak 228 pos tarif sektor-sektor industri tengah disiapkan untuk direnegosiasi ulang dalam kerangka modifikasi tarif perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA). Hal ini sesuai dengan usulan kementerian perindustrian dan dunia usaha.

Hingga saat ini perkembangan terhadap langkah renegosiasi tersebut belum ada tanda-tanda yang menggembirakan. Para menteri yang terkait renegosiasi terkesan saling lempar.

"Tanya sama dia (Menko Perekonomian Hatta Rajasa), karena dia ketua timnya (Tim Penanggulangan Masalah Industri dan Persaingan atau Persaingan Global)," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/1/2010).

Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa di tempat yang sama saat dimintai keterangan yang sama, justru melempar masalah tersebut kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

"Tanya Bu mendag yah," kata Hatta singkat.

Sedangkan Mendag Mari Elka Pangestu terkesan selalu mengelak saat dimintai keterangan mengenai hal tersebut. Saat detikFinance mencoba menanyakan melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak mendapat respons.

Dalam kerangka renegosiasi itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjadi ketua tim penanggulangan masalah industri dan persaingan atau persaingan global yang membawahi kalangan dunia usaha yang bertugas menindak lanjuti usulan renegosiasi 228 pos tarif untuk dimodifkasi atau ditunda.

Sementara itu anggota tim, dari perwakilan Apindo dan Kadin Franky Sibarani mengatakan saat ini langkah renegosiasi masih dalam pembahasan tim, namun ia tidak dapat memastikan kapan proses renegosiasi bisa berlangsung ke tingkat ASEAN termasuk China.

"Tim ini bertugas menyelesaikan pos tarif yang diusulkan dimodifikasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam negeri. Dua hal itu yang menjadi konsen dalam tim ini," jelas Franky.

Namun ia menegaskan langkah proses negosiasi akan terus diupayakan oleh tim, mengingat pembahasan di kantor menko perekonomian terhadap 228 pos tarif sudah dilakukan setidaknya dua kali.

(hen/qom)

Investasi Jepang Tak Terpengaruh AC-FTA

Selasa, 12/01/2010 13:33 WIB
Investasi Jepang Tak Terpengaruh AC-FTA
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan para investor Jepang tidak terpengaruh dengan adanya implementasi perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) ASEAN-China yang mulai bergulir sejak 1 Januari 2010 (bidang manufaktur).

Dalam pertemuan pemerintah Indonesia dengan delegasi Menteri Keuangan Jepang tak disebut-sebut kekhawatiran Jepang terhadap FTA. "Mereka tidak comment soal itu (FTA China)," kata Hidayat saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (12/1/2010).

Terlepas dari masalah tersebut, menurutnya hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Jepang relatif sudah kuat karena sudah ditopang oleh perdagangan bebas secara bilateral kedua negara melalui Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).

"Kan ada perjanjian bilateral IJ-EPA," katanya.

Seperti diketahui dalam pertemuan delegasi Jepang dengan Menteri Perindustian kemarin, beberapa permintaan masing-masing negara terungkap khususnya dalam kerjasama ekonomi dan investasi. Di antaranya Indonesia meminta bantuan pengembangan investasi industri perkapalan, baja, dan otomotif (mobil murah).

Sementara pihak Jepang dengan tegas meminta kepada Indonesia untuk memperpanjang kerjasama proyek Asahan dalam pengolahan aluminium, yang akan berakhir pada tahun 2013.

(hen/dnl)

Perkiraan Inflasi 2009

Sabtu, 11/07/2009 13:01 WIB

Potensi Inflasi 4% di 2009 Besar
Wahyu Daniel - detikFinance



Jakarta - Laju inflasi tahun 2009 yang diperkirakan pemerintah sebesar 4% cukup besar bisa dicapai, terutama karena harga barang-barang komoditi yang menurun menjadi salah satu pemicu terbesar rendahnya laju inflasi tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Perencanaan Makro Bappenas Bambang Prijambodo kepada detikFinance , Sabtu (11/7/2009).

"Jika kita lihat saja laju inflasi dalam satu semester dari Januari sampai Juni 2009 adalah sebesar 0,21%, maka dengan sisa hanya 6 bulan lagi potensi laju inflasi 4% cukup besar terjadi," ujarnya.

Kemudian jika melihat data inflasi di bulan Juni sebesar 3,7% (yoy ) jika dibandingkan Juni 2008, maka rendahnya inflasi 2009 memang sudah terlihat.

"Pada bulan-bulan yang biasa memberi tekanan pada inflasi seperti pada bulan puasa dan lebaran, juga natal dan tahun baru, harga kebutuhan pokok harus bisa kita kendalikan, jadi inflasi di bawah 4,5% bahkan 4% di 2009 bisa terjadi," katanya.

Jika inflasi 4% terealisir di 2009, Bambang memperkirakan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) sampai akhir 2009 bisa menyentuh level 6% dari level saat ini sebesar 6,75%. "Sebab kita lihat rupiah juga sudah mulai stabil terjaga di level Rp 10.000-10.500/US$," ujarnya.

Selain itu untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi, Bambang menyatakan pertumbuhan ekonomi di 2009 memang di targetkan sebesar 4-4,5% dengan nilai tengah 4,3% yang menjadi acuan pemerintah saat ini.

"Kalau kita lihat progres ekonomi sampai Juni 2009, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3% sangat bisa dicapai. Di Asia perekonomian tidak tumbuh karena konteks ekonomi dunia tidak tumbuh. Jadi jika Indonesia bisa mencapai 4,3% itu memperlihatkan ketahanan ekonomi Indonesia yang cukup baik," paparnya.

(dnl/dnl)