Ekonomi Beralih ke China

10 Negara Bagian Kehilangan Pekerjaan Terparah (2)

Oleh: Th. Asteria

Ekonomi - Sabtu, 24 September 2011 | 17:00 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Murahnya biaya produksi di China, memicu peralihan ekonomi besar-besaran dari AS ke negara Tirai Bambu ini dalam satu dekade terakhir. Siapa sangka dampaknya ternyata sangat besar.

Economic Policy Institute (EPI) menunjukkan, AS dalam sepuluh tahun belakangan sudah kehilangan 2,8 juta pekerjaan. Hal ini karena defisit perdagangan yang terjadi, dimana impor AS dari China lebih besar ketimbang ekspor ke negara tersebut.

Bahkan 24/7 Wall St. menemukan 10 negara bagian di AS yang paling tertekan dengan masalah peralihan ekonomi AS ke China ini.

10. Georgia

Perubahan pekerjaan secara bersih turun 87.700, dimana pekerjaan hilang mencapai 101.200 dan pekerjaan yang diperoleh sebesar 13.500. Georgia secara historis dikenal dengan industri tekstil dan bertahan sebagai salah satu negara bagian penghasil kapas terbesar AS. Saat ini, Georgia kehilangan sejumlah besar pekerjaan, terutama industri komputer dan komponen elektronik, tekstil dan pakaian, serta furniture.

9. Massachusetts

Perubahan pekerjaan secar bersih turun 88.600, dimana pekerjaan hilang mencapai 99.300 dan pekerjaan yang diperoleh sebesar 10.700. Beberapa distrik di Massachusetts juga terimbas, dengan distrik Lowell, salah satu pusat tekstil pertama AS dan Lawrence, asal produsen tekstil dan elektronik. Demikian juga distrik yang mencakup Worcester, terkenal dengan kota tekstil, yang kini sudah meningkatkan industri teknologinya.

8. Ohio

Perubahan pekerjaan secara bersih turun 103.500, dengan pekerjaan hilang mencapai 124.100 dan pekerjaan yang diperoleh 20.600. Ohio merupakan salah satu negara bagian manufaktur terbesar di AS, sekaligus rumah bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Procter & Gamble dan AK Steel Corporation.

Namun, sektor manufaktur disni anjlok lebih cepat ketimbang secara nasional. Sektor otomotif telah mencatatkan pertumbuhan pengangguran tertinggi sejak 2007, walaupun perusahaan di sektor lain juga berkontribusi mengirim pekerjaan ke luar negeri.

7. Pennsylvania

Perubahan pekerjaan secara bersih turun 107.000, dengan pekerjaan yang hilang mencapai 127.200 dan pekerjaan yang diperoleh sebesar 20.200. Menurut National Association of Manufacturers , industri di Pennsylvania memproduksi 12,5% dari total negara bagian ini dan memperkerjakan 10% angkatan kerja.

Politisi telah blak-blakan bicara tentang dampak China terhadap perekonomian di Pennsylvania.

Senator Bob Casey baru-baru ini menyatakan bahwa praktek perdagangan China yang tidak sehat, membahayakan bisnis Pennsylvania dan mengurangi kemampuan untuk menciptakan pekerjaan.

6. North Carolina

Perubahan pekerjaan secara bersih turun 107.800, dengan pekerjaan yang hilang mencapai 122.400 dan pekerjaan yang diperoleh sebesar 14.600. North Carolina merupakan daerah bagi tiga distrik yang terpukul di AS. Tekstil dan furniture adalah dua industri yang anjlok karena peralihan pekerjaan ke China.

Anggota kongres North Carolina Kongres Howard Coble adalah pendukung RUU 639 terntang Currency Reform for Fair Trade Act, yang mencoba mengatasi masalah ini. "RUU ini setidaknya akan memaksa China untuk bersaing dengan produsen AS," Coble seperti dikutip dari Winston-Salem Journal .

5. Florida

Perubahan pekerjaan secara berih turun 114.400, dengan pekerjaan yang hilang mencapai 134.500 dan pekerjaan yang didapat sebanyak 20.100. Florida biasanya tidak dipertimbangkan sebagai negara bagian manufaktur besar, meskipun unggul di beberapa daerah, seperti manufaktur perangkat medis . Namun, sejak 2001-2010, Florida telah kehilangan pekerjaan hampir 115.000.

Gubernur Rick Scott adalah pendukung hubungan bisnis dengan China, tetapi para politisi lokal lainnya tidak setuju. Pada 2007, Walikota John Mazziotti dari Palm Bay mengusulkan larangan barang yang dibuat di China, menyatakan bahwa kota itu kehilangan pekerjaan karena mereka.

4. Illinois

Perubahan pekerjaan secara bersih tercatat turun118.200, dengan pekerjaan yang hilang sebesar 139.400 dan pekerjaan yang didapat mencapai 21.200. Illinois adalah kekuatan manufaktur tradisional yang telah kehilangan sejumlah besar pekerjaan.

Robert Scott, direktur manufaktur dan penelitian kebijakan perdagangan untuk EPI mengatakan, di Illinois, ada sejumlah besar perusahaan yang terlibat industri produksi suku cadang mobil dan produk pembuat logam. Industri ini sangat terluka pertumbuhan impor dari China. Apalagi China banyak mengekspor elektronik dan baja khusus, industri yang pernah menjadi sektor utama di Illinois.

3. New York

Perubahan pekerjaan secara bersih turun 161.400, dengan pekerjaan hilang mencapai 183.300 dan pekerjaan yang diperoleh 21.900. "New York telah kehilangan 140 ribu pekerjaan manufaktur, terutama dengan upah menengah beberapa tahun terakhir, akibat praktek tenaga kerja yang tidak adil di China," kata James Parrott, wakil direktur dan kepala ekonom di Fiscal Policy Institute di New York.

Sementara Senator New York Chuck Schumer telah berupaya mendorong China untuk lebih menghargai mata uangnya.

2. Texas

Perubahan pekerjaan secara bersih tercatat melemah 232.900, dimana pekerjaan hilang mencapai 269.300 dan yang diperoleh 36.400. Texas sangat tertekan defisit perdagangan dengan China, terutama karena keunggulan industri komputer dan komponen elektronik di negara bagian tersebut. Empat distrik di negara bagian ini mengalami kerugian terbesar atas beralihnya pekerjaan ke China.

Banyak perusahaan China memiliki hubungan dekat dengan Texas. Misalkan dua perusahaan, Huawei dan ZTE , yang telah menyiapkan kantor pusar AS di negara bagian tersebut. Perusahaan minyak CNOOC juga telah membeli jumlah yang sangat besar hak mineral di negara bagian tersebut dalam rangka mengekstrak minyak serpih.

1. California

Perubahan pekerjaan secara bersih anjlok 454.700, dimana pekerjaan hilang mencapai 519.000 dan pekerjaan yang diperoleh 64.300. California telah kehilangan hampir setengah juta pekerjaan, terutama di sektor komputer dan industri komponen elektronik. Selain itu, delapan dari 20 distrik yang paling terpukul ada di sini.

Gubernur Jerry Brown telah mengusulkan cara-cara mendapatkan kembali pekerjaan dari China di luar sektor komputer, salah satunya teknologi hijau. Dalam perebutan kursi gubernur, Brown mengatakan ia akan menciptakan ribuan pekerjaan energi bersih, menggantikan keunggulan China dengan ekonomi teknologi hijau." [ast/habis]

Mereka Pergi ke China

Bagian Ekonomi yang Hilang Dari AS (1)

Oleh: Th. Asteria

Ekonomi - Sabtu, 24 September 2011 | 09:05 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Pekerjaan, unit pekerja, politisi dan ekonom di AS beberapa tahun ini menghilang. Mereka semua beralih ke China. Apa penyebabnya?

Alasannya ternyata sederhana, yakni disparitas biaya yang jauh lebih rendah. Bayangkan saja, ketika pekerja di sektor manufaktur AS dibayar US$50 per jam, termasuk tunjangan dan gaji, para pekerja di pabrik China hanya membutuhkan beberapa ratus dolar lebih per bulannya, untuk melakukan hal yang sama.

Tak heran bila perusahaan-perusahaan AS memindahkan operasinya ke China dan perusahaan taraf global menyukai barang buatan China yang lebih murah.

Menurut Economic Policy Institute (EPI), AS dalam satu dekade terakhir bahkan sudah kehilangan 2,8 juta pekerjaan.

Lebih dari sepuluh tahun silam, impor AS dari China telah tumbuh lebih banyak dari yang bisa diekspor. Hal ini menyebabkan kehilangan pekerjaan yang sangat besar. “Antara 2001 dan 2010, defisit perdagangan dengan China mengurangi 2,8 juta pekerjaan,”ungkap EPI dalam laporan yang dirilis bulan ini.

Adapun sebanyak 1,9 juta pekerjaan, atau hampir 70%-nya bergerak di sektor manufaktur. Kerugian terbesar terjadi di industri komponen komputer dan elektronik. Serta beberapa barang jadi dari sektor pakaian, kendaraan bermotor dan unitnya.

China mampu memiliki keunggulan biaya produksi, dengan memindahkan jutaan pekerja dari daerah pedesaan ke kota-kota dengan fasilitas yang baru dibangun. Bahkan perusahaan-perusahaan Amerika seperti Walmart tidak mampu membeli barang-barang yang dibuat di AS, ketika China membuat barang-barang jauh lebih efisien dan tentu saja, jauh lebih murah.

Tenaga kerja murah mungkin menjadi alasan utama keuntungan manufaktur China, tetapi adanya manipulasi mata uang berarti lain. Sementara biaya tenaga kerja mempengaruhi ekspor China, manipulasi mata uang yang terjadi mendistorsi impor. Meskipun China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada 2001.

Di sisi lain, pembuat kebijakan Amerika telah lama memperkirakan, dengan naiknya kelas menengah China, penjualan perusahaan-perusahaan AS untuk konsumen baru ini juga akan tumbuh. Tapi hal itu ternyata tidak berjalan sesuai ekspektasi.

Akibat manipulasi mata uang China dan praktek-praktek distorsi perdagangan lainnya, termasuk kelanjutan subsidi, hambatan legal dan ilegal untuk impor, dumping serta penindasan upah dan hak-hak pekerja, aliran ekspor AS ke China tidak terjadi "Ditambah keuntungan biaya tenaga kerja, manipulasi mata uang ini telah menghancurkan banyak perusahaan AS.”

Penelitian EPI tidak membuat perkiraan yang tepat dari berapa banyak pekerjaan Amerika yang mungkin hilang, karena keuntungan biaya manufaktur Cina dan kebijakan perdagangan yang dipertanyakan.

Dan kerugian itu, tentu saja, tidak tiba-tiba berakhir pada 2010, tapi terus berlangsung. Bahkan, hampir setengah juta pekerjaan hilang atau salah tempat pada 2008-2010.

Masalah pengangguran di AS begitu parah, sehingga setiap erosi tambahan pada kesempatan kerja dari faktor eksternal, akan membuat pemulihan ekonomi AS lebih sulit. [mdr/bersambung]

Tujuh Pabrik Komputer Lokal Gulung Tikar

Jakarta, Kompas - Dalam tiga tahun terakhir jumlah pabrik komputer di Indonesia terus menyusut. Dari semula 12 perusahaan, kini tinggal 5 perusahaan saja. Penerapan bea masuk nol persen bagi produk komputer jadi menjadi pemicu utamanya. Pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan tersebut.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Didie W Soewondho di Jakarta, Selasa (14/3).

”Bagaimana tidak kolaps kalau bea masuk komputer jadi diturunkan hingga nol persen. Industri kita belum bisa bersaing. Mereka memilih menutup usaha daripada melanjutkannya dengan penjualannya sangat rendah,” paparnya.

Beberapa merek lokal yang saat ini masih eksis adalah Zyrex, Advan, Byon, dan Ion. Membanjirnya produk komputer impor sekaligus komputer selundupan telah mengubah semangat industri menjadi semangat dagang.

”Para pemilik usaha komputer lokal akhirnya hanya menjadi pedagang saja. Semangatnya untuk menjadi industrialis sudah padam,” tuturnya.

Menurut Didie, pemerintah seharusnya membebaskan bea masuk impor untuk komponen komputer. Namun yang terjadi, pemerintah justru menerapkan bea masuk sebesar 5-10 persen bagi komponen komputer rakitan. Padahal, pemain komputer rakitan sangat banyak dan hampir semuanya merupakan UKM.

Di Indonesia, jumlah UKM yang bergerak di perakitan komputer berkisar 5.000 unit. Sebagian besar komputer yang digunakan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, adalah jenis rakitan. ”Kalau bea masuknya saja 5-10 persen, bagaimana mereka bersaing dengan komputer jadi yang bea masuknya nonpersen,” katanya.

Didie mengatakan, pihaknya akan segera melaporkan masalah tersebut ke menteri perekonomian. Dia berharap menteri perekonomian bisa berkoordinasi dengan kementerian yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Kebutuhan komputer di Indonesia per tahun mencapai 12 juta unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 60 persen dipenuhi dari produksi dalam negeri, baik rakitan maupun komputer jadi. Sisanya dari komputer impor, terutama dari China. Dibandingkan jumlah penduduk, yang sudah menembus 230 juta, angka penetrasi komputer di Indonesia masih sangat rendah, yakni berkisar 5 persen.

”Ke depan, pangsa komputer masih sangat terbuka lebar. Di Thailand, penetrasi komputer tiap tahun sekitar 55 persen dari total jumlah penduduk,” katanya.

Harus diperkuat

Menurut Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, sektor industri komputer harus dipersiapkan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015.

”Industri dalam negeri harus diperkuat. Jika tidak, pasar potensial kita akan diambil negara lain. Banyak negara yang mengincar pasar Indonesia karena potensi jumlah penduduk yang cukup banyak,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN saat ini seharusnya Indonesia bisa lebih banyak melakukan pembenahan internal untuk menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN.

”Jadi, fokusnya jangan hanya pada regional, tetapi juga internal sendiri,” katanya. (ENY)

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/16/0355555/tujuh.pabrik.komputer.lokal.gulung.tikar

Amerika Butuh Asia untuk Mobil Hybrid

HOUSTON, KOMPAS.com — Soal pengembangan teknologi otomotif, terutama mengarah ke mobil hybrid atau listrik, ternyata Amerika tertinggal jauh dibandingkan negera-negara Asia. Itu karena, baterai lithium-ion, yang menjadi salah satu komponen utama kendaraan ramah lingkungan, yang dibutuhkan para produsen mobil di negeri Paman Sam sangat bergantung pada produk luar.

Seperti dilaporkan Dow Jones (9/3), tingginya harga minyak dunia mencapai 100 dollar AS per barrel, memaksa prinsipal mobil Amerika seperti General Motors dan Ford Motors tidak bisa tidak harus memasarkan kendaraan hibrida pada 2012. Tujuannya agar efisiensi bahan bakar bisa lebih tinggi, mengingat teknologi hibrida perpaduan mesin bensin dan listrik.

Bila sampai terdesak segera memasarkan kendaraan ramah lingkungan, GM, Ford, dan produsen mobil AS lainnya berada pada posisi kurang menguntungkan. "Mereka sangat bergantung pada baterai atau mengimpor teknologi dari Jepang, China, dan negara-negara Asia lainnya untuk pengadaan baterai lithium-ion," ungkap Menahem Anderman, Presiden dari perusahaan riset Advance Automotive Baterries.

Dalam konferensi energi IHS CERA, Selasa (8/3), Anderman menegaskan, kalau ada perlombaan bikin baterai untuk mobil listrik atau hibrida, Amerika menduduki peringkat keempat berada di belakang China, Jepang, dan Korea Selatan. Amerika tergolong terlambat dalam mengalokasikan dana R&D untuk komponen tersebut.

Apalagi, GM dalam dua tahun ke depan akan memproduksi 175.000 unit Chevy Volt (hybrid). "Ketika perusahaan mulai mengembangkan mobil hibrida dua tahun lalu, mereka harus melihat ke Asia yang banyak persediaan baterai, menambah waktu dan uang untuk pengembangannya," ujar Britta Gross, Direktur Sistem Enegi Global GM. Ia menambahkan, untuk Volt ini, GM harus pergi ke Korea Selatan untuk menemukan bahan lithium sel.

China menjadi salah satu penyedia baterai lithium-ion terbesar di dunia. Para pabrik pembuat komponen tersebut menikmati keuntungan, baik dari segi keuangan maupun tenaga kerja.

Editor: Bastian

http://otomotif.kompas.com/read/2011/03/09/10581890/Amerika.Butuh.Asia.untuk.Mobil.Hybrid

14 Sektor Industri Dapat Insentif Bea Masuk di 2010

Kamis, 11/03/2010 13:37 WIB
14 Sektor Industri Dapat Insentif Bea Masuk di 2010
Ramdhania El Hida - detikFinance


Jakarta - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,53 triliun untuk 14 jenis industri yang diusulkan untuk memperoleh fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) dalam APBN-P tahun 2010.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu menyebutkan, insentif tersebut diberikan kepada 5 kuasa pengguna anggaran (KPA). Sektor industri yang akan menikmati insentif tersebut antara lain (1) industri sorbitol, kemasan plastik dan karung plastik dengan pagu Rp 151,79 miliar, kemudian (2) industri pembuatan dan perbaikan kapal, komponen kendaraan bermotor, kabel serat optik, komponen elektronika, dan peralatan telekomunikasi dengan pagu Rp 769,26 miliar.

Sektor lainnya adalah (3) industri komponen PLTU, kawat ban (steel cord), ballpoint, alat besar, karpet berbahan baku plastik yang mendapatkan pagu sebesar Rp 281,89 miliar. Adapun untuk (4) industri perawatan pesawat terbang akan mendapatkan pagu sebesar Rp 312 miliar dan (5) industri kemasan infus mendapatkan pagu sebesar Rp 15,19 miliar.

"Pemberian fasilitas BM-DTP pada sektor tertentu ini bertujuan agar sektor-sektor tersebut bisa meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujarnya dalam MoU Pemberian insentif fiskal berupa bea masuk bagi industri sektor tertentu untuk Tahun Anggaran 2010 di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, siang ini (11/3/2010).

Pada kesempatan yang sama, hal senada juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, pemerintah memberikan insentif berupa BM-DTP untuk tahun 2010 ini dalam rangka mendorong sektor riil, dan membantu industri yang selama ini membutuhkan bahan baku impor. Dia menyebutkan, untuk bisa mendapatkan fasilitas
BM-DTP ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh perusahaan terkait.

Keempat kriteria tersebut pertama industri tersebut harus memenuhi penyediaan barang dan atau jasa untuk kepentingan umum dikonsumsi oleh masyarakat luas dan melindungi kepentingan konsumen. Kedua, suatu industri harus meningkatkan daya saing industri nasional. Ketiga, suatu industri merupakan penyerap tenaga kerja, dan yang keempat bisa meningkatkan pendapatan negara.

"Artinya jika industri tersebut berkembang bisa berkontribusi balik melalui peningkatan penerimaan pajak,”jelasnya.

Selain keempat kriteria tersebut, kata Sri Mulyani, ada juga persyaratan mengenai ketentuan spesifikasi barang dan bahan baku yang dimaksud belum diproduksi di dalam negeri.

"Atau jika sudah diproduksi tapi belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan atau juga sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum memenuhi kebutuhan industri,” ujarnya.

Kendati penyerapan insentif fiskal pada beberapa sektor industri tahun lalu tidak maksimal atau sekitar 20%. Sri Mulyani mengingatkan, dalam pemberian insentif kali ini, para penerima diharapkan bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal melalui penyerapan yang optimal.

Merujuk pada pemberian fasilitas BM-DTP dalam dua tahun terakhir, Sri Mulyani menilai pelaksanaannya tidak memuaskan karena realisasi penyerapan yang sangat minimal. Alasan tidak optimalnya penyerapan tersebut, lanjutnya, lantaran perangkat peraturan yang belum rampung seluruhnya. Selain itu juga ada sebagian sektor industri yang rencana bisnisnya berubah-ubah.

"Saat ini pemerintah sudah mempercepat semua regulasi yang menyangkut hal ini, maka tak ada alasan lagi untuk terlambatnya penyerapan,"ujarnya.

Jika masih juga tak terserap, sebagai punishment, pemerintah akan memotong anggaran insentif sebanyak anggaran yang tidak terserap. Selain itu, tahun depan sektor industri tersebut tak akan lagi mendapatkan insentif tersebut.

"Kalau tidak bisa diserap maka anggarannya akan dipotong sebanyak yang tidak bisa diserap itu. Tahun depan kalau hasilnya baik, sesuai kriteria, ya kita akan teruskan. Kalau tidak, ya sektor itu tahun depan tidak usah dikasih insentif lagi kan," tegas Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga mengkaji 4 jenis industri untuk memperoleh fasilitas BM-DTP. Keempat jenis industri tersebut adalah perfilman, perikanan, pertambangan, dan perhubungan.

"Ada 4 lagi yang dikaji. Perikanan, perfilman masih membutuhkan, pertambangan, perhubungan," ungkap Anggito.

Menurut Anggito, penambahan industri ini terkait adanya sisa pemberian insentif sebesar Rp 500 miliar. Dalam APBN-P terdapat pagu anggaran sebesar Rp 2 triliun. Sedangkan, yang sudah jelas alokasinya sebesar Rp 1,53 triliun untuk insentif BM-DTP 14 jenis industri.

Rencananya, evaluasi terhadap jenis industri yang akan menerima insentif BM-DTP bisa selesai pada akhir bulan depan.

"Itu nanti berdasarkan usulan. Berdasarkan masukan kita evaluasi kira-kira satu bulan lagi," tegas Anggito. (nia/dnl)

Menkominfo Bersikukuh Asing Tak Boleh Masuk Menara Telekomunikasi

Rabu, 17/03/2010 16:35 WIB
Menkominfo Bersikukuh Asing Tak Boleh Masuk Menara Telekomunikasi
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Berbeda dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring menegaskan sektor menara telekomunikasi harus tertutup untuk pelaku asing. Selama ini, belanja modal (capex) bidang komunikasi (ICT) sebanyak 92% sudah dikuasai oleh asing.

Hal ini disampaikan oleh Menkoinfo Tifatul Sembering di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (17/3/2010).

"Capex kita untuk sektor ICT Rp 300 triliun per tahun, 92% belanja kita ke luar negeri ke asing, peluang kita hanya 8% di menara. Apakah ini kita berikan juga," katanya.

Tifatul juga mengatakan jika dibuka untuk asing, justru para pemilik operator telekomunikasi ini lebih banyak melakukan divestasi menara-menara lama. Ia juga optimis pendanaan dalam negeri mampu mendorong pembangunan menara-menara baru di berbagai daerah.

"Sekarang ini jumlah menara 20.000, kita masih butuh 50.000 dalam waktu 5 tahun lagi," katanya.

Menurut Tifatul, sikap kementeriannya untuk bersikukuh tetap tidak membuka sektor menara telekomunikasi agar pelaku usaha domestik tetap diberikan kesempatan. Ia mengakui saat ini banyak usulan agar sektor ini dibuka hingga 51% untuk asing.

"Jadi soal DNI (Daftar Negatif Investasi) itu, ini belum final, masih diskusikan," katanya.

Sebelumnya Kepala BKPM Gita Wirjawan menegaskan, dibukanya sektor menara telekomunikasi untuk asing sangat penting dalam rangka menopang bertambahnya menara telekomunikasi di Tanah Air. Selama ini pelaku lokal masih belum maksimal menambah jumlah menara di berbagai daerah untuk menekan wilayah blank spot.

(hen/dnl)

Pemerintah Susun Insentif Sektor Industri

Kamis, 04/02/2010 09:34 WIB
Hasil Rapat Cipanas
Pemerintah Susun Insentif Sektor Industri
Suhendra - detikFinance


(foto: dok detikFinance)

Jakarta - Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun mengungkapkan hasil rapat Cipanas telah memutuskan untuk menyusun insentif-insentif yang akan diberikan kepada sektor industri pengolahan di dalam negeri. Hal ini dalam rangka mendorong pertumbuhan industri pengolahan.

"Untuk meningkatkan industri pengolahan maka perindustrian diperintahkan untuk mengidentifikasi insentif-insentif apa saja untuk menumbuhkan," ucap Alex saat ditemui disela-sela acara raker Kementerian Perindustrian, Rabu malam (3/2/2010).

Alex menjelaskan salah satu sektor industri pengolahan yang akan menjadi fokus pemerintah adalah pengembangan industri pengolahan rumput laut. Sektor ini dianggap sangat potensial karena Indonesia menjadi salah satu pengekspor rumput laut terbesar di dunia namun masih didominasi dalam bentuk barang mentah.

"Untuk industri rumput laut masalahnya adalah pajak. Kenapa Indonesia lebih suka jadi pedagang?, karena masalah pajak. Makanya banyak yang kirim langsung (ekspor mentah). Ini harus di benahi misalnya pajak harus diturunkan (PPN)," ucapnya.

Ia mengakui masalah perpajakan menjadi momok bagi industri pengolahan rumput laut, banyak pelaku usaha yang beranggapan sudah mendapatkan nilai lebih hanya dengan mengekspor langsung. Sedangkan jika diolah didalam negeri meski memiliki nilai tambah justru terganjal pajak (PPN) yang memberatkan.

"Kita juga akan mengidentifkasi industri pengolahan apa saja. Dengan insentif ini akan memicu pertumbuhan industri pengolahan," katanya.

DPR Desak SBY Negosiasi Ulang FTA China

Kamis, 10/12/2009 20:02 WIB
DPR Desak SBY Negosiasi Ulang FTA China
Wahyu Daniel - detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta - Komisi VI DPR meminta Presiden SBY melakukan renegosiasi ulang perjanjian kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area ) dan menunda pemberlakuan ratifikasi perjanjian tersebut.

Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima detikFinance , Kamis (10/12/2009).

"Kami meminta Presiden menunda pemberlakuan ratifikasi perjanjian itu, terutama bagi sektor-sektor yang terkait perdagangan bebas FTA ASEAN-China," tuturnya.

Permintaan ini sudah disampaikan kepada Presiden melalui surat bernomor TU.001/0021?DPR-RI/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009.

"Surat sudah kami sampaikan. Kalau tidak, industri dalam negeri akan hancur," tandas Airlangga.

Menurutnya, masalah FTA ini adalah masalah serius, karena jika tidak memperhatikan daya saing industri dalam negeri, maka industri akan makin terpuruk.

Kemudian, Komisi VI telah mengkaji dan menemukan kemungkinan akan hancurnya industri dalam negeri bila FTA ini diberlakukan.

"Ini bukan soal siap atau tidak siap menjalankan FTA, namun pemerintah harus melihat lebih detil tentang daya saing, kapasitas, keseimbangan hulu dan hilir, serta kebijakan makro industri lainnya yang belum siap," jelasnya.

Adapun 11 sektor industri yang belum siap dalam penerapan FTA ASEAN-China ini adalah:

1. Tekstil dan produk tekstil
2. Makanan dan minuman
3. Petrokimia
4. Alat-alat dan Hasil Pertanian
5. Alas kaki
6. Sintetik Fibre
7. Elektronik (Kabel, peralatan listrik)
8. Industri Permesinan
9. Jasa Enginering dan sektor-sektor lain yang terkena dampak
10. Besi dan baja
11. Industri komponen manufaktur otomotif
(dnl/dnl)

FTA ASEAN-China 3 Pekan Lagi, RI Masih Ribut Tidak Siap

Senin, 07/12/2009 19:30 WIB
FTA ASEAN-China 3 Pekan Lagi, RI Masih Ribut Tidak Siap
Suhendra - detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta - Sekitar kurang lebih 3 pekan lagi pelaksanaan perdagangan bebas atau ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) maupun AFTA (ASEAN) pada 1 Januari 2010, namun Indonesia masih sibuk dengan ketidaksiapan.

Bahkan dalam acara rapat dengar pendapat antara dunia usaha dengan Menteri Perindustrian bersama Departemen Perdagangan hari ini di kantor Departemen
Perindustrian, jumlah sektor industri yang menyatakan meminta penundaan perdagangan bebas semakin bertambah.

Setidaknya ada 14 sektor yaitu tekstil, baja, ban, mebel, pengolahan kakao, industri alat kesehatan, kosmetik, aluminium, elektronika, petrokimia hulu, kaca lembaran, sepatu, mesin perkakas, dan kendaraan bermotor.

Padahal sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan ada kurang lebih 10 sektor industri yang menyatakan untuk dilakukan penundaan FTA ASEAN China.

"Saya tadinya cuma mengundang 20 orang, yang hadir 100 orang, ini artinya persoalannya serius, kira-kira dari 10 asosiasi, sebagian besar meminta penundaan dengan reasonnya masing-masing," kata MS Hidayat di kantornya, Jakarta, Senin (7/12/2009).

Sedangkan untuk perdagangan bebas AFTA setidaknya dari 928 pos tarif yang sebelumnya disepakati untuk dihapuskan tarif bea masuknya pada 1 Januari 2010, ada 784 pos tarif CEPT yang diminta untuk ditunda oleh beberapa sektor seperti kimia hulu dan hilir, logam, makanan minuman, mesin, tekstil. Elekttonika, dan lain-lain.

"Nanti akan direspon, mereka saya minta bikin reason -nya, dan mereka sudah mengemukakan, ada yang reasonable , plastik hilir mereka minta kalau di hulunya dilindungi, di hilirnya juga dilindungi, sebab mereka juga yang dirugikan, karena itu yang diperlukan harmonisasi kebijakan," kata Hidayat.

Namun hingga acara selesai pemecahan masalah terhadap usulan-usulan tersebut masih sebatas ditampung belum ada keputusan yang signifikan. Departemen

Perindustrian pun belum secara rinci dan resmi menyatakan sektor apa saja yang akan diajukan penundaannya. Sementara pihak Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan yang diwakili Badan kebijakan Fiskal (BKF) yang turut hadir belum berani memutuskan langkah-langkah nyata terhadap usulan-usulan tersebut.

"Besok saya melapor ke rapat menko perekonomian, kemudian berkonsultasi dengan presiden, setelah diputuskan, negosiator kita bicara dengan ASEAN," kata Hidayat.

Seperti diketahui dalam Common Effective Preferential Tariff (CEPT) AFTA diatur mengenai jadwal penurunan tarif secara bertahap yaitu:

1. Inclusion list (IL) yang terdiri dari 8626 pos tarif

ASEAN 6 yaitu pada tahun 2003 60% pos tarif bea masuknya 0%, tahun 2007 80% pos tarfi bea masuknya 0% dan mulai tahun 2010 sebanyak 100% pos tarif tingkat bea masuknya 0%

ASEAN plus (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) Untuk Kamboja yaitu pada tahun 2010 60% total pos tarif bea masuk 0%, tahun 2015 100% pos tarif tingkat bea masuknya 0%.

Untuk Loas dan Myanmar tahun 2008 60% pos tarif bea masuknya 0%, tahun 2012 80% pos tarif bea masuknya 0% dan tahun 2015 100% pos tarif bea masuk 0%.

Untuk Vietnam tahun 2006 60% pos tarif bea masuknya 0%, tahun 2010 80% pos tarif bea masuk 0% dan tahun 2015 100% pos tarfi bea masuknya 0%.

2. Non Inclusion list

Mencakup Temporary Exception list /TEL sebanyak 16 pos tarif, sensitive list yang mencakup sensitive list yaitu seperti beras, highly sensitive list yaitu seperti gula dan general exception list sebanyak 96 pos tarif.

Sedangkan dalam konteks ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) telah ditandatangani pada November 2002, disepakati mengenai penurunan atau penghapusan tarif bea masuk terbagi dalam tiga tahap yaitu:

Tahap pertama yaitu early harvest programme (EHP) yaitu penurunan atau penghapusan bea masuk seperti produk pertanian, kelautan perikanan, makanan minuman dan lain-lain, yang dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 2004 hingga 0% pada 1 Januari 2006.

Tahap Kedua, yaitu Normal Track 1 (NT 1) dan NT 2. Khusus untuk NT 1 yaitu penurunan bea masuk sejak 20 Juli 2005 hingga menjadi 0% pada 2010. Sedangkan untuk NT 2 diterapkan hingga 0% pada tahun 2012.

Tahap ketiga adalah sensitive track (ST) dan Highly Sensitive Track (HST), yaitu untuk produk kategori ST penurunan hingga 0%-20% dilakukan mulai 2012 sampai dengan 2017 dan selanjutnya menjadi 0%-5% pada tahun 2018. Untuk kategori HST sampai dengan 0%-50% mulai dilakukan pada tahun 2015.
(hen/dnl)

FTA ASEAN-China Dorong Industri Beralih Jadi Pedagang

Kamis, 10/12/2009 18:30 WIB
FTA ASEAN-China Dorong Industri Beralih Jadi Pedagang
Suhendra - detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta - Pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) diperkirakan justru akan menguntungkan para industriawan lokal yang pragmatis alias mudah beralih jadi pedagang daripada jadi industriawan.

Beberapa sektor industri yang berpeluang terjadinya pergeseran antara lain seperti sektor paku, elektronik makanan dan minuman dan lain-lain.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Tetap Bidang Distribusi dan Keagenan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Natsir Mansyur dalam acara rapat dengar pendapat dunia usaha soal FTA di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (10/12/2009).

"Dengan adanya FTA orang yang biasa berdagang akan menjadi lebih happy . FTA ini membahayakan sekali ini pemerintah harus tahu ini," kata Natsir.

Dikatakannya selama 5 tahun terakhir masyarakat Indonesia sudah dimanjakan dengan produk China yang terkenal murah meriah. Dengan adanya FTA dimana bea masuk dikenakan 0% barang-barang China akan lebih murah.

"Di sektor paku sudah terjadi, sektor elektronik paling gampang, mamin pun begitu," katanya.

Ia mengatakan ditengah krisis saat ini memungkinkan dunia usaha industri yang pragmatis lebih memilih menutup pabriknya dan beralih jadi pengusaha pedagang karena produk-produk impor lebih murah. Sedangkan keuntungan sudah diperoleh tanpa harus bersusah payah mengelola industri.

"Kalau ini terus terjadi akan semakin minus neraca perdagangan kita," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Distribusi Kadin Benny Soetrisno mengakui adanya kemungkinan hal itu dimana pelaku usaha bermacam-macam dari banyak sektor.

"Semua sektor ada saja, kalau pedagang itu jika untung dia dagang kalau nggak untung dia tidur. Kalau industri ada atau tidak ada yang beli tetap produksi," katanya.

(hen/dnl)

ASEAN-India Teken FTA

Kamis, 13/08/2009 18:40 WIB
ASEAN-India Teken FTA
Nurul Qomariyah - detikFinance


Foto: Reuters

Bangkok - ASEAN dan India akhirnya menandatangani kesepakatan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA), setelah 6 tahun melakukan negosiasi. FTA India-ASEAN ini diharapkan menaikkan nilai perdagangan antara kedua kawasan menjadi US$ 60 miliar pada 2016.

Namun kesepakatan ini tidak termasuk FTA untuk software dan teknologi informasi. Perjanjian ini akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2010.

Seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/8/2009), FTA ini akan mengeliminasi tarif untuk produk-produk termasuk elektronik, kimia, tekstil dan permesinan yang mencakup lebih dari 80% dari total perdagangan barang-barang antara dua kawasan.

Tarif untuk produk-produk yang masuk dalam FTA ini akan dikurangi menjadi nol persen antara 2013 hingga 2016. Tarif untuk produk-produk yang sensitif akan dikurangi menjadi 5% pada 2016, sementara tarif untuk 489 produk-produk yang sangat sensitif akan dipertahankan.

"FTA ASEAN-India akan menjadi mekanisme yang penting untuk negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat dan mengembangkan perdagangan dan investasi dengan India. Kesepakatan ini datang pada saat yang tepat di saat krisis ekonomi global saat ini,' ujar Menteri Perdagangan Thailand Porntiva Nakasai dalam pernyataannya.

Total perdagangan antara ASEAN dan India pada tahun lalu mencapai US$ 47 miliar, dan diharapkan bisa meningkat menjadi US$ 60 miliar dengan adanya FTA.

ASEAN beranggotakan Brunai Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. (qom/dnl)

FTA ASEAN-India Diteken, RI Tetap Lindungi Sejumlah Produk

Jumat, 14/08/2009 10:27 WIB
FTA ASEAN-India Diteken, RI Tetap Lindungi Sejumlah Produk
Suhendra - detikFinance


Foto: Reuters

Jakarta - Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) ASEAN dan India sudah diteken. Namun Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan, Indonesia tetap melindungi sejumlah produk-produk yang sangat sensitif.

Mendag menjelaskan, dari kepentingan defensif yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak kalangan di dalam negeri, Indonesia hanya memberikan komitmen pembukaan akses pasar komoditi impor asal India sebesar 42,5% hingga tahun 2013 dari total pos tarif nasional.

Sebagian besar lainnya akan berada dalam kelompok sensitive track yang umumnya hanya diturunkan tarifnya menjadi 5% dengan batas waktu terakhir tahun 2019.

"Hal tersebut berarti akan ada cukup waktu untuk melakukan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan," tegas Mari dalam siaran persnya, Jumat (14/8/2009).

Mendag menambahkan, posisi defensif Indonesia tersebut ditujukan untuk kelompok produk yang cukup sensitif antara lain tekstil produk tekstil (TPT), besi dan baja, mesin, otomotif, produk aneka, kimia dan produk kimia serta beberapa komoditi pertanian seperti daging, produk perikanan dan buah-buahan.

FTA ASEAN-India diteken bersamaan dengan pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN (AEM). Penandatanganan persetujuan ini memiliki arti yang sangat penting bagi ASEAN selain karena telah melalui proses negosiasi yang cukup memakan waktu dan tenaga sejak tahun 2005.

Perundingan ini juga memperhatikan posisi India yang selama ini dikenal sebagai salah satu pasar dengan struktur tarif yang tinggi, rata-rata tingkat tarif bea masuk impornya diatas 30%-40% dan bahkan banyak komoditi yang memiliki tarif 80-90%.

Mendag menambahkan, bagi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN, persetujuan ini akan melengkapi berbagai kerjasama FTA yang selama ini telah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Target yang diharapkan dengan terbentuknya ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) adalah meningkatnya hubungan perdagangan ASEAN dan India secara signifikan dengan saling menguntungkan.

"Khusus bagi Indonesia dan India, keduanya telah sepakat untuk mentargetkan nilai perdagangan bilateral kedua negara agar dapat menembus angka 2 digit atau US$ 10 miliar pada tahun 2010," ungkap Mendag.

Selain itu, AIFTA diharapkan memberikan peluang lebih besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke India, karena bila melihat realisasi dagang pada tahun 2008 yang telah mencapai US$ 9,57 miliar dengan posisi surplus di pihak kita sebesar US$ 4,6 miliar, artinya target US$ 10 miliar pada tahun 2010 sudah
tercapai pada tahun 2008.

Dari kepentingan ofensif perdagangan Indonesia, kesepakatan yang dicapai dalam AIFTA memberikan arti yang strategis bagi peningkatan ekspor berbagai komoditi unggulan di tanah air. Hal ini tercermin dari komitmen India yang akan menurunkan dan menghapuskan sebagian besar tarifnya (±85% dari total pos tarifnya) dalam kurun waktu 2010-2019.

Sebagai gambaran, akses pasar ekspor ke India akan meningkat secara tajam dengan adanya program penghapusan tarif atas 70,18% dari total pos tarifnya pada tahun 2013 dan akan terus meningkat menjadi 79,35% pada tahun 2016.

Menurut Mendag, AIFTA akan membuka peluang bagi peningkatan ekspor Indonesia khususnya untuk komoditi-komoditi seperti sayuran, buah-buahan, lemak dan minyak nabati, coklat, pupuk, bahan samak dan celup, plastik, produk karet, produk kulit, kertas, tekstil dan produk tekstil, batubara, biji tembaga, kaca, perkakas, mesin, otomotif dan lainlain.

"Bagi Indonesia, AIFTA memiliki arti penting karena India bersedia untuk menurunkan tarif bea masuk komoditi CPO dan RPO yang selama ini tidak pernah berhasil disepakati untuk diturunkan baik dalam kerangka perundingan bilateral ataupun regional," tambahnya.

Dengan adanya AIFTA maka bea masuk produk yang cukup sensitif di India tersebut akan diturunkan secara bertahap menjadi 37,5% dan 45% pada tahun 2019 (saat ini bound tariffs India untuk kedua komoditi ini adalah 80% dan 90%). Demikian pula untuk batubara, yang merupakan komoditi ekspor utama kedua Indonesia ke pasar India, Indonesia akan menikmati tarif 0% mulai 1 Januari 2013.

(qom/dnl)

Menperin: FTA Harus Ditunda

Selasa, 18/08/2009 11:33 WIB
Menperin: FTA Harus Ditunda
Suhendra - detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta - Menteri Perindustrian Fahmi Idris menegaskan pelaksanaan perdagangan bebas (Free Trade Agreement /FTA) ASEAN dengan negara-negara lainnya harus ditunda, untuk melindungi industri di dalam negeri terutama untuk sektor yang daya saingnya masih lemah.

Hal ini disampaikan oleh Fahmi Idris di sela-sela acara pameran Jacraft di kantor Departemen Perindustrian, Jakarta, Selasa (18/8/2009).

Fahmi mengatakan FTA yang paling mengancam industri di dalam negeri adalah perjanjian FTA ASEAN dengan China yang mulai berlaku pada tahun 2010 nanti, khususnya untuk sektor manufaktur seperti tekstil dan garmen, karena China sangat unggul di sektor tersebut.

"Ditunda, bisa saja. Ini kan negeri kita, kenapa harus takut," tegas Fahmi.

Ia menjelaskan FTA dengan China menjadi ancaman karena produk kedua negara relatif sama. Fahmi mencontohkan dalam kasus perdagangan bebas dengan Jepang melalui Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) relatif lebih aman karena bentuk kerjasama saling menutupi kebutuhan dua negara misalnya sektor otomotif.

"Beda dengan Jepang, yang kebetulan kita belum bisa membuatnya. Kalau diserbu dengan produk otomotif kita tidak terlalu terpengaruh," katanya.

Fahmi menjelaskan produk China yang menjadi ancaman dalam FTA antara lain produk tekstil dan permesinan, China sangat unggul dalam dua sektor tersebut. Maklum, pada dua sektor tersebut China menguasai industri dari hulu ke hilir, sedangkan Indonesia belum terintegrasi karena untuk kapasnya saja Indonesia harus impor.

"Kalau China sama dengan produk kita, matilah kita, perlu kajian mendalam misalnya tekstil," jelasnya.

Untuk itu ia mengharapkan perlu ada perundingan dengan negara-negara yang sudah ada kesepakatan untuk FTA termasuk dengan China untuk melakukan penundaan.

"Mau pilih FTA atau membunuh industri kita," tegasnya.

(hen/dnl)

3 Sektor Manufaktur Terancam FTA ASEAN-China

Selasa, 18/08/2009 12:20 WIB
3 Sektor Manufaktur Terancam FTA ASEAN-China
Suhendra - detikFinance


(foto: dok detikFinance)

Jakarta - Departemen Perindustrian mencatat, setidaknya ada tiga sektor yang perlu mendapat perlindungan khusus dari imbas perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) ASEAN dengan China di 2010 nanti. Tiga sektor itu antara lain tekstil-garmen, permesinan dan baja.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan daya saing industri ketiga sektor tersebut dengan China sangat tertinggal. Mengingat pihak China sangat kompetitif dengan kemampuan memiliki penguasaan industri hulu-hilir di tiga sektor tersebut.

"Pertama sektor tekstil, kedua adalah permesinan, kalau sektor baja tidak terlalu lah, so so lah," kata Fahmi saat ditemui di sela-sela acara Jacraft, di kantor Depperin, Selasa (18/8/2009).

Meskipun ia mengakui persaingan dengan produk-produk China disektor mana pun sangat berat, karena selama ini negeri tirai bambu itu sangat maju diberbagai bidang industri.

Ia mencontohkan produk China yang sangat mengancam dalam perdagangan bebas nanti di 2010 adalah tekstil dan produk tekstil (TPT). China selama ini sangat menguasai sektor hulu-hilir di TPT karena memiliki industri terintegrasi dari bahan baku sampai produk jadi.

"Kalau China dari hulu dan hilir punya. Tingkat persaingan sangat tergantung dari rangkaian hulu dan hilirnya. Kita kapasnya saja masih impor," jelasnya.

Untuk kesekian kalinya, Fahmi mengharapkan semua proses kesepakatan perdagangan bebas dengan China sebaiknya ditunda. Sehingga perlu perundingan kembali dengan China, karena ia menilai itu sah-sah saja tidak akan terkena penalti atau kompensasi lainnya.

"Kalau dengan China kita inferior, terutama untuk tekstil," imbuhnya.

(hen/dro)

Produk Furnitur RI Terancam FTA dengan China

Selasa, 18/08/2009 17:29 WIB
Produk Furnitur RI Terancam FTA dengan China
Suhendra - detikFinance


Produk Mebel RI (dok detikFinance)

Jakarta - Penerapan Free Trade Agreement (FTA) dengan China untuk produk mebel pada 2010 diperkirakan akan memangkas komposisi pasar permebelan lokal di pasar dalam negeri dari 80% menjadi 55%.

Produk mebel Indonesia berbasis panel akan sulit bersaing dengan produk mebel panel asal China yang terkenal murah.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Sae Tanangga Karim saat ditemui di kantor Departemen Perdagangan, Selasa (18/8/2009).

Ia mengatakan dampak perdagangan bebas dengan China dari sisi ekspor tidak akan berpengaruh besar bagi produk permebelan Indonesia, namun yang dikhawatirkan adalah dampak impornya akan sangat terasa jika FTA dengan China di lakukan pada 2010.

"Akan ada kenaikan impor, pengusaha dalam negeri yang berorientasi lokal akan kena dampaknya karena didominasi asing karena barangnya murah. Sekarang penguasaan produk kita di didalam negeri masih 80 % kalau FTA masuk maka bisa 55-60% saja," terangnya.

Karim memperkirakan konsumsi mebel di dalam negeri per tahunnya rata-rata mencapai US$ 1,5 miliar. Dari nilai sebesar itu produk-produk mebel berbasis kayu ukiran klasik seperti Jepara akan bisa bertahan, namun untuk jenis mebel seperti panel akan sangat tergerus oleh produk China.

"Sekarang ini harga produk mebel China lebih murah 20%, kalau ada FTA maka bea masuknya 0%, jadi bisa lebih murah lagi. Itu yang mengerikan," tandasnya.

Harga yang lebih murah hingga 20% bagi produk China tersebut padahal sudah dikenakan bea masuk sebesar 15%. Sedangkan jika FTA berlaku maka produk tersebut dikenakan 0%, maka sudah dapat dipastikan berapa besar penurunan harganya.

"Kalau tahun 2010 pajaknya 0%, sedangkan sekarang 15% saja sudah murah, kalau 0% bisa mati semua. Mungkin 2012 itu, atau 2-3 kedepan baru bisa dilaksanakan," ucapnya.

Ia mengharapkan agar pemerintah mempertimbangkan penundaan selama 3 tahun bagi produk mebel dalam perdagangan bebas China atau mulai berlaku pada 2012 dari jadwal yang ditetapkan 2010. Hal ini penting untuk persiapan bagi industri dalam negeri untuk memperluas pangsa pasarnya.

"Kalau tahun 2010 industri kita belum siap," jelas Karim.



(hen/qom)

Menperin Melunak Soal FTA China

Senin, 24/08/2009 12:48 WIB
Menperin Melunak Soal FTA China
Suhendra - detikFinance


Foto: dok Depperin

Jakarta - Menperin Fahmi Idris selama ini selalu menyatakan penolakannya atas Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara ASEAN-China karena dinilai akan merugikan industri Indonesia. Namun sikap Fahmi kini tak lagi segalak dulu.

"FTA pada dasarnya untuk mendukung sektor industri dan perdagangan antara Indonesia dan China," jelas Fahmi saat menyambut kunjungan delegasi provinsi Henan, di kantor Depperin, Jakarta, Senin (24/8/2009).

Ia juga menjelaskan, industri China saat ini sudah sangat siap menghadapi perdagangan bebas FTA ASEAN-China. Sementara Indonesia sendiri belum siap menghadapinya.

"Memang pihak RRT sangat siap sekali, dibeberapa sektor dibandingkan China, jauh sekali bedanya. Komoditi tekstil saat ini RRT produsen tekstil bukan hanya terbesar dan efisien tapi kompetitif harganya. Hulu hilir di RRT sangat lengkap sekali," katanya.

Dikatakan Fahmi, China memiliki bahan baku untuk industri tekstil yaitu kapas dan permesinan tekstil sehingga kemampuan memproduksi tekstil China sangat tinggi sekali. Sedangkan Indonesia saat ini hanya baru melakukan langkah-langkah peremajaan mesin tekstil.

"Memang siapa pun untuk komoditas bidang tekstil dengan RRT sulit sekali (bersaing) termasuk Indonesia," katanya.

Namun kata dia dengan adanya forum kerjasama kedua belah pihak, diharapkan bisa mengetahui kelemahan dan kemajuan masing-masing pihak, sehingga FTA tidak mengurangi potensi masing negara dalam perdagangan.

Padahal sebelumnya Fahmi meminta agar FTA ASEAN-China ditunda demi melindungi industri dalam negeri. Menurutnya, FTA dengan China menjadi ancaman karena produk kedua negara relatif sama. Fahmi mencontohkan dalam kasus perdagangan bebas dengan Jepang melalui Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) relatif lebih aman karena bentuk kerjasama saling menutupi kebutuhan dua negara misalnya sektor otomotif.
(hen/qom)

FTA ASEAN-China Bisa Ditunda

Senin, 24/08/2009 13:30 WIB
FTA ASEAN-China Bisa Ditunda
Suhendra - detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta - Pihak pemerintah China memberi sinyal terhadap kemungkinan penundaan pelaksanaan penundaan perdagangan bebas (Free Tree Agreement ) antara ASEAN dengan China. Hal ini mematahkan dugaan sebelumnya kalau pihak China sangat bersikukuh untuk tetap melaksanakan perdagangan bebas 1 Januari 2010.

Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Indonesia Untuk China Sudrajat saat ditemui di sela-sela acara kunjungan delegasi Provinsi Henan di Departemen Perindustrian, Senin (24/8/2009).

"Bagi China terserah negara ASEAN, kalau di-reschedule nggak ada masalah, mereka fleksibel saja," kata Sudrajat.

Meskipun Sudrajat mengakui sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah China, itu hanya sinyal yang ia tangkap sebagai pihak kedutaan di China. Sudrajat mengatakan pihak China berpegang pada prinsip bahwa kesepakatan itu harus berdasarkan dari dua belah pihak.

"Dari pemerintah (China) belum menyatakan itu tapi mereka sangat fleksibel," terangnya.

Meskipun ia mengatakan FTA ASEAN-China mulai efektif pada Januari 2010 nanti, pihak China telah menyambut dan sangat siap melaksanakan perdagangan bebas.

Mengenai wacana penundaan, menurutnya hal itu perlu dibicarakan kembali antara 10 negara ASEAN dan China sendiri, mengingat dari anggota-anggota ASEAN memiliki masalah dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda.

"Harus melihat FTA dengan China ASEAN ini harus dibicarakan 11 negara, apakah ada kecenderungan tetap 2010, ataukah ada konsilidasi, untuk reschedule ini yang belum tuntas," katanya.

Namun kembali lagi ia menegaskan, secara total dari kesiapan China sudah sangat siap sekali menghadapi perdagangan tersebut.

Ia mengutarakan jika memang ada keinginan dari 10 negara ASEAN atau dari salah satu dari anggota ASEAN untuk meminta reschedule maka perlu dibicarakan bersama-sama.

"Sampai sekarang ini belum ada pikiran-pikiran untuk menunda atau pun tetap," ujarnya.

(hen/dnl)