Accor ambil alih Hotel Nikko Jakarta

Oleh Rochmad Fitriana

Kamis, 12 Januari 2012 | 12:35 WIB

• 

JAKARTA: Accor, operator hotel terbesar di Asia Pasifik akan mengambil alih pengelolaan operasional Hotel Nikko Jakarta, sekaligus akan re-branding hotel tersebut menjadi Hotel Pullman Jakarta Indonesia pada 19 Januari 2012.

Menurut Gerard Guillouet, Vice President Accor Malaysia-Indonesia-Singapore, inisiatif re-branding ini merupakan terobosan yang penting bagi Accor di Indonesia.

“Ini mencerminkan komitmen kami untuk mengembangkan brand upscale Accor di Indonesia dan untuk memperkokoh posisi Accor sebagai operator hotel internasional terkemuka yang mencakup seluruh segmen pasar di negara ini,” katanya, hari ini.

Hotel Nikko Jakarta akan menjadi Hotel Pullman kedua di Jakarta, menyusul Pullman Jakarta Central Park yang diluncurkan pada November 2011 dan Pullman Bali Legian Nirwana yang diresmikan pada Februari 2011.

Pullman Jakarta Indonesia akan memperkokoh posisi Accor sebagai operator hotel terbesar di Indonesia yang hingga kini mengoperasikan 45 hotel di seluruh Indonesia.

“Inisiatif ini juga mencerminkan prioritas Accor dalam mengembangkan brand Pullman yang telah berkembang hingga lebih dari 70 hotel di seluruh dunia hanya dalam periode tiga tahun,” ungkap Gerard.

Berkaitan dengan re-branding ini, Hotel Nikko Jakarta akan dijadwalkan untuk proses dekorasi ulang besar-besaran yang mencakup kamar-kamar hotel, lobi, restoran, serta penambahan ruangan meeting dan ballroom yang akan mampu mengakomodasi hingga 1.000 tamu untuk keperluan rapat, konvensi atau acara lainnya.

Saat ini, Accor, operator hotel internasional sekaligus pemimpin pasar di Eropa berada di 90 negara dengan 4.200 hotel dan lebih dari 500.000 kamar.

Portofolio hotel brand Accor yang beragam, seperti Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, Ibis, All Seasons atau Ibis Styles, Etap Hotel/Ibis Budget, Hotel F1 dan Motel 6, menyediakan penawaran yang beragam mulai dari yang berkelas hingga terjangkau.

Dengan 145.000 karyawan di seluruh dunia, Group Accor menghadirkan pengalaman dan keahlian hampir selama 45 tahun bagi para klien dan mitranya. (Bsi)

Pangeran Arab Jual Hotel Four Seasons Jakarta

Minggu, 15 Januari 2012 | 16:03 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses menyulap Hotel Regent Jakarta menjadi Four Seasons dan membuatnya menjadi hotel bergengsi yang ramai, kini Pangeran Al Waleed bin Talal menjual seluruh kepemilikannya itu. Saham Four Seasons Jakarta itu dia jual US$ 93 juta atau Rp 837 miliar.

"Penjualan ini adalah bagian dari rencana investasi Kingdom Hotel Investment," kata Al Waleed.

Al Waleed menguasai 82 persen saham Four Seasons Jakarta melalui perusahaannya, Kingdom Hotel Investment, yang juga merupakan anak perusahaan dari Kingdom Holding Company. Penjualan Four Seasons Jakarta ini, seperti dilansir Arabnews, berbarengan dengan penjualan sahamnya di Movenpick Dar es Salaam di Tanzania. Di hotel ini, Al Waleed memiliki saham hingga 96 persen.

Pangeran Arab yang juga dikenal karena menjadi pemegang saham utama Citicorp itu membeli Four Seasons Juli 2007. Hotel bintang lima yang terletak di Jalan HR Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta, ini, dulu bernama Regent.

Kala itu hotel ini citranya ambruk gara-gara banjir besar Jakarta merendam hotelnya. Turis-turis asing saat itu panik karena air masuk ke kawasan hotel. Al Waleed saat itu membeli dengan harga murah, US$ 48 juta atau Rp 432 miliar. Setelah empat tahun, kini dia menjualnya dengan keuntungan dua kali lipat.

CEO Kingdom Hotel Sarmad Zok sangat puas atas hasil penjualan hotel itu. "Kami akan terus meningkatkan nilai investasi pada 2012 ini," kata Sarmad.

Al Waleed punya banyak hotel di Indonesia. Yang berada di bawah payung Kingdom Holding antara lain Four Seasons Resort Bali di Sayan, Four Seasons Resort Bali di Jimbaran, Raffles Hotel Bali di Jimbaran, dan Raffles Jakarta yang kini sedang dalam tahap pembangunan.

King Holding juga memegang saham Four Seasons berpartner dengan Bill Gates. Rinciannya, 47,5 persen saham dimiliki King Holding, 47,5 persen saham dimiliki Bill Gates, dan 5 persen dimiliki Isadore Sharp.

BS

MARTIONO HADIANTO: Potret usaha tambang baru sebatas jualan konsesi 

Oleh Firman Hidranto

Rabu, 28 Desember 2011 | 09:45 WIB 

JAKARTA: Menjelang tutup tahun 2011, tercatat sedikitnya ada 8.000 izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan. Dari total izin sebanyak itu, 6.000 IUP berpotensi terjadi tumpang tindih satu sama lain.
Munculnya kondisi itu tidak terlepas dari kewenangan izin yang berada di daerah sesuai dengan amanat UU No. 4.2009 tentang Mineral dan Batu bara. Pemberian kewenangan itu juga sebagai wujud merespon semangat UU No. 34/2004 mengenai Otonomi Daerah.
Berkaitan dengan itu, Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Martiono Hadianto menyoroti potret industry pertambangan khususnya mineral di penghujung tahun dan kebijakan yang perlu diperbaiki ke depannya pada satu perbincangan di bilangan Mega Kuningan, akhir pekan lalu. Berikut petikannya;

Apa yang Anda amati mengenai industri pertambangan secara umum?

Saya sebagai pelaku industri pertambangan cukup surprised ketika mengetahui kini ada sedikitnya 8.000 IUP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pasca UU No. 4/2009. Padahal, dari 398 kabupaten di Indonesia, hanya sekitar 30 kabupaten yang memiliki potensi tambang. Artinya, setiap kabupaten yang memiliki potensi tambang itu ada sekitar 267 IUP.
Dari sisi jumlah, izin yang dikeluarkan bisa dikatakan luar biasa. Pada konteks ini ada beberapa pertanyaan yang muncul, apakah izin yang dikeluarkan itu sudah memenuhi persyaratan, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang bersangkutan atau tidak?, Pada tataran itu, kita bisa mengetahuinya dari perusahaan yang mengajukan izin itu masuk katagori perusahaan besar, menengah atau kecil?
Pertanyaan berikutnya, bagaimana mereka melakukan eksplorasi dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan UU seperti kewajiban reklamasi atau CSR (corporate social responsibility)? Saya tidak yakin perusahaan yang memiliki IUP saat ini memiliki kemampuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu. Saya yakin mereka memiliki motif ekonomi yang sesaat, ambil untung cepat, yakni jualan konsesi saja.

Artinya, menurut pandangan Anda, ada yang salah dalam UU Minerba itu?

Pada tataran regulasi, kewenangan izin yang diserahkan kepada pemda telah menyebabkan terjadinya obral pemberian izin. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 sangat jelas menjelaskan kekayaan itu dikuasai oleh Negara. Dengan pendekatan itu, potret industri pertambangan masih jauh dari harapan, yakni menciptakan pertumbuhan ekonomi. Implikasi lanjutan lainnya adalah kerusakan lingkungan semakin massif.
Pemerintah kini sedang melakukan verifikasi atau audit terhadap 6.000 IUP yang berpotensi tumpang tindih. Apakah ini akan menyelesaikan masalah?
Saya tidak yakin bisa dituntaskan segera. Investor memiliki izin legal sesuai dengan UU, yakni izin dari pemda. Memang persoalan tumpang tindih pada akhirnya berakhir ke pengadilan. Namun sampai berapa lama. Saya berpendapat perlu terobosan. Bentuk yang menarik bisa kita contoh dalam praktik usaha di sector perkebunan, berupa konsep inti-plasma. Ini bisa menyelesaikan persoalan izin di sector pertambangan.
Pada tataran regulasi, rezim perizinan harus dikembalikan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, ada alat control terhadap izin itu. Pemda bisa memberikan usulan bahkan menarik investor, namun izin itu tetap ada di pusat. Begitu juga dengan adanya kewenangan di daerah, saya meragukan kemampuan perangkat yang dimiliki satu pemda untuk memverifikasi kemampuan investor, pertama kemampuan SDM dalam konteks pertambangan, data soal kekayaan SDA, dan kemampuan analisa perusahaan. Itu semua tidak dimiliki oleh pemda. Akibatnya, mereka bisa didikte oleh investor. Ujungnya bisa kita lihat terjadinya obral konsesi.
Begitu juga pada UU Minerba, harus dipisahkan regulasi yang menyangkut usaha pertambangan batu bara dan mineral. Meskipun sama-sama usaha pertambangan, kedua tambang itu memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain.

Pemerintah juga kini sedang melakukan renegosiasi. Alasannya, kontrak pertambangan di masa lalu dinilai tidak adil dan menciderai asas keadilan bagi rakyat. Sampai sejauh ini, bagaimana perkembangannya dari renegosiasi tersebut?

Inti dari renegosiasi itu adalah bersifat sukarela. Namun, dalam beberapa kali perundingan dengan pemerintah, renegosiasi itu sudah mencapai beberapa kemajuan yang sangat berarti. Tentunya, renegosiasi kontrak itu jangan sampai menjadi disinsentif bagi iklim investasi di sektor tambang, yang kini saya nilai belum menarik. Bandingkan dengan China memberikan semua fasilitas karena tujuan akhir dari datangnya investor itu adalah tersedianya lapangan kerja. (faa)

http://www.bisnis.com/articles/martiono-hadianto-potret-usaha-tambang-baru-sebatas-jualan-konsesi 

Tegakkan Terus Etika Bisnis

Monday, December 19th, 2011
oleh : Harmanto Edi Djatmiko

Tak konsistennya penerapan Good Corporate Governance telah menyeret Amerika Serikat dan Eropa ke jurang krisis. Sialnya, semua negara harus menanggung dampaknya. Saatnya etika bisnis kian ditegakkan.

Tanpa motif mencari laba, jangankan tumbuh besar, sekadar bertahan pun sulit bagi suatu perusahaan. Bersumber dari laba, perusahaan bisa melakukan banyak hal penting: menggaji karyawan, membayar pajak, meningkatkan kualitas produk dan layanan, dan seterusnya. Dari laba pula, perusahaan berpeluang melakukan ekspansi usaha sehingga membuka kesempatan kerja lebih luas dan membayar pajak lebih besar ke kas negara. Perusahaan jelas beda dari yayasan atau bentuk-bentuk semacamnya yang sedari awal menyatakan diri organisasi nirlaba (nonprofit organization), walaupun dalam praktiknya sering dipakai sejumlah oknum untuk menimbun kekayaan pribadi. Perusahaan, sejak kelahirannya, menyatakan diri sebagai profit organization.

Kendati karena sifatnya itu perusahaan sering dijuluki budak ekonomi kemajuan suatu negara dan bangsa sangat ditentukan oleh kehebatan perusahaan kebanggaan mereka. Bahkan dewasa ini, untuk mengukur maju-tidaknya suatu negara, secara mudah bisa dilihat dari ada-tidaknya perusahaan mereka yang mampu bicara di kancah internasional. Tak usahlah menyebut korporasi sekelas Unilever (Belanda), Mercedes (Jerman) atau Citibank (AS). Di tingkat Asia Tenggara saja, Malaysia kini cukup disegani karena punya Petronas. Singapura punya Singapore Airlines. Thailand memiliki Charoen Pokphand. Filipina terkenal berkat San Miguel. Sayangnya, setidaknya sampai saat ini, rasanya belum ada perusahaan atau brand asal Indonesia yang bisa seterkenal itu di pergaulan bisnis global. Padahal, Indonesialah yang menggagas berdirinya ASEAN.

Walaupun awalnya sekadar mencari laba, dalam perjalanannya, banyak perusahaan raksasa terbukti berperan besar mendinamisasi kehidupan sosial masyarakat. Di Hiroshima, Jepang, misalnya, peran Mazda sangat sentral dalam pemulihan ekonomi dan pembangunan kota itu dari puing-puing kehancuran pascaserangan bom atom pada Perang Dunia II. Di Korea Selatan, selain Hyundai, Samsung dan raksasa sekelasnya yang sumbangannya sangat nyata bagi bangsa Korea, bangkitnya industri kreatif di negara itu juga telah menderaskan arus wisatawan asing untuk sekadar diarahke tempat syuting serial drama cinta Winter Sonata. 

Yang harus selalu dicermati, tentu saja, bagaimana atau dengan cara seperti apa suatu perusahaan beroperasi untuk meraih laba. Sebetulnya, belajar dari perusahaan yang mampu bertahan puluhan bahkan ratusan tahun, seperti tertuang dalam buku Good to Great karya Jim Collins, rumusnya simpel saja: selain sangat disiplin di aspek finansialnya, mereka selalu menjadi warga yang baik di masyarakat tempat mereka beroperasi. Dalam bahasa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), kehadiran suatu perusahaan mestinya mampu memberikan maslahat maksimal dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingannya (stakeholder). 

Sebaliknya, banyak perusahaan yang buruk penerapan GCG-nya terbukti berakhir dengan bencana. Krisis finansial yang belum lama ini memorakporandakan perekonomian AS juga bersumber dari perilaku perusahaan raksasanya (seperti kasus Enron) yang melanggar prinsip GCG. Begitu pula, bencana serupa yang kini melanda negara-negara Eropa. Para ahli dan praktisi bisnis pun sependapat, kini saatnya semua pemangku kepentingan di AS dan Eropa mawas diri, teristimewa perihal pengelolaan utang dan fiskal yang selama ini memang kurang hati-hati. Terkait krisis finansial kawasan Eropa saat ini, kondisi dan kinerja institusi keuangan di sana belakangan memang terus merosot kualitasnya yang berbuntut krisis kepercayaan dan diikuti krisis likuiditas yang parah.

Di tengah prahara finansial yang kini melanda Eropa, sungguh tepat waktunya SWA mengingatkan lagi pentingnya penerapan GCG secara konsisten. Tahun ini, untuk ke-9 kalinya SWA bekerja sama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, menggelar survei Corporate Governance Perception Index (CGPI). Tahun lalu (2010), ada 13 aspek yang diukur mencakup: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan (fairness), komitmen, kompetensi, misi, kepemimpinan, kolaborasi, moral etika, strategi, dan budaya. Tahun ini (2011), tetap 13 aspek, tetapi aspek budaya diganti aspek iklim etikal. Ini untuk menunjukkan kesungguhan dewan komisaris dan direksi dalam menciptakan suasana kondusif agar para anggota perusahaan bertindak jujur, menepati janji, serta menjunjung tinggi tata nilai dan norma yang selaras dengan prinsip GCG dalam upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.

Dari hasil survei tersebut, ditampilkan sejumlah perusahaan yang sejauh ini konsisten menerapkan prinsip GCG. Tujuannya agar semakin banyak perusahaan di negeri ini yang mengikuti jejak mereka. Toh, telah terbukti, sejumlah perusahaan yang rajin berpartisipasi dalam survei CGPI sejak awal hingga kini, mengelaborasi prinsip GCG menjadi budaya dalam perilaku sehari-hari perusahaan. Jadi, mereka tahu do dan don’t perusahaan sangat terpercaya,G. Suprayitno, Ketua Juri GCG 2011, menandaskan. Dia mengambil contoh PT Aneka Tambang yang telah melakukan revitalisasi budaya perusahaan. Juga, PT Adhi Karya yang tadinya hanya bergerak di bidang konstruksi, kini menjadi beyond construction disesuaikan dengan perkembangan bisnis terkini.

Kabar baik juga, partisipan survei GCG tahun ini meningkat, dari 28 peserta (2010) menjadi 34 peserta (2011). SWA sangat menghargai perusahaan yang berani berpartisipasi dalam survei GCG ini kendati mungkin mereka bukanlah perusahaan yang 澱ersih Justru di sinilah krusialnya peran para pemangku kepentingan untuk terus menyorot, mencermati sekaligus mengkritisi sepak terjang mereka. Begitu juga para investor, terlebih regulator. Hanya dengan cara itu, etika bisnis bisa ditegakkan dan berkelanjutan di negeri ini.

 http://swa.co.id/2011/12/tegakkan-terus-etika-bisnis/

Ekonomi Beralih ke China

10 Negara Bagian Kehilangan Pekerjaan Terparah (2)

Oleh: Th. Asteria

Ekonomi - Sabtu, 24 September 2011 | 17:00 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Murahnya biaya produksi di China, memicu peralihan ekonomi besar-besaran dari AS ke negara Tirai Bambu ini dalam satu dekade terakhir. Siapa sangka dampaknya ternyata sangat besar.

Economic Policy Institute (EPI) menunjukkan, AS dalam sepuluh tahun belakangan sudah kehilangan 2,8 juta pekerjaan. Hal ini karena defisit perdagangan yang terjadi, dimana impor AS dari China lebih besar ketimbang ekspor ke negara tersebut.

Bahkan 24/7 Wall St. menemukan 10 negara bagian di AS yang paling tertekan dengan masalah peralihan ekonomi AS ke China ini.

10. Georgia

Perubahan pekerjaan secara bersih turun 87.700, dimana pekerjaan hilang mencapai 101.200 dan pekerjaan yang diperoleh sebesar 13.500. Georgia secara historis dikenal dengan industri tekstil dan bertahan sebagai salah satu negara bagian penghasil kapas terbesar AS. Saat ini, Georgia kehilangan sejumlah besar pekerjaan, terutama industri komputer dan komponen elektronik, tekstil dan pakaian, serta furniture.

9. Massachusetts

Perubahan pekerjaan secar bersih turun 88.600, dimana pekerjaan hilang mencapai 99.300 dan pekerjaan yang diperoleh sebesar 10.700. Beberapa distrik di Massachusetts juga terimbas, dengan distrik Lowell, salah satu pusat tekstil pertama AS dan Lawrence, asal produsen tekstil dan elektronik. Demikian juga distrik yang mencakup Worcester, terkenal dengan kota tekstil, yang kini sudah meningkatkan industri teknologinya.

8. Ohio

Perubahan pekerjaan secara bersih turun 103.500, dengan pekerjaan hilang mencapai 124.100 dan pekerjaan yang diperoleh 20.600. Ohio merupakan salah satu negara bagian manufaktur terbesar di AS, sekaligus rumah bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Procter & Gamble dan AK Steel Corporation.

Namun, sektor manufaktur disni anjlok lebih cepat ketimbang secara nasional. Sektor otomotif telah mencatatkan pertumbuhan pengangguran tertinggi sejak 2007, walaupun perusahaan di sektor lain juga berkontribusi mengirim pekerjaan ke luar negeri.

7. Pennsylvania

Perubahan pekerjaan secara bersih turun 107.000, dengan pekerjaan yang hilang mencapai 127.200 dan pekerjaan yang diperoleh sebesar 20.200. Menurut National Association of Manufacturers , industri di Pennsylvania memproduksi 12,5% dari total negara bagian ini dan memperkerjakan 10% angkatan kerja.

Politisi telah blak-blakan bicara tentang dampak China terhadap perekonomian di Pennsylvania.

Senator Bob Casey baru-baru ini menyatakan bahwa praktek perdagangan China yang tidak sehat, membahayakan bisnis Pennsylvania dan mengurangi kemampuan untuk menciptakan pekerjaan.

6. North Carolina

Perubahan pekerjaan secara bersih turun 107.800, dengan pekerjaan yang hilang mencapai 122.400 dan pekerjaan yang diperoleh sebesar 14.600. North Carolina merupakan daerah bagi tiga distrik yang terpukul di AS. Tekstil dan furniture adalah dua industri yang anjlok karena peralihan pekerjaan ke China.

Anggota kongres North Carolina Kongres Howard Coble adalah pendukung RUU 639 terntang Currency Reform for Fair Trade Act, yang mencoba mengatasi masalah ini. "RUU ini setidaknya akan memaksa China untuk bersaing dengan produsen AS," Coble seperti dikutip dari Winston-Salem Journal .

5. Florida

Perubahan pekerjaan secara berih turun 114.400, dengan pekerjaan yang hilang mencapai 134.500 dan pekerjaan yang didapat sebanyak 20.100. Florida biasanya tidak dipertimbangkan sebagai negara bagian manufaktur besar, meskipun unggul di beberapa daerah, seperti manufaktur perangkat medis . Namun, sejak 2001-2010, Florida telah kehilangan pekerjaan hampir 115.000.

Gubernur Rick Scott adalah pendukung hubungan bisnis dengan China, tetapi para politisi lokal lainnya tidak setuju. Pada 2007, Walikota John Mazziotti dari Palm Bay mengusulkan larangan barang yang dibuat di China, menyatakan bahwa kota itu kehilangan pekerjaan karena mereka.

4. Illinois

Perubahan pekerjaan secara bersih tercatat turun118.200, dengan pekerjaan yang hilang sebesar 139.400 dan pekerjaan yang didapat mencapai 21.200. Illinois adalah kekuatan manufaktur tradisional yang telah kehilangan sejumlah besar pekerjaan.

Robert Scott, direktur manufaktur dan penelitian kebijakan perdagangan untuk EPI mengatakan, di Illinois, ada sejumlah besar perusahaan yang terlibat industri produksi suku cadang mobil dan produk pembuat logam. Industri ini sangat terluka pertumbuhan impor dari China. Apalagi China banyak mengekspor elektronik dan baja khusus, industri yang pernah menjadi sektor utama di Illinois.

3. New York

Perubahan pekerjaan secara bersih turun 161.400, dengan pekerjaan hilang mencapai 183.300 dan pekerjaan yang diperoleh 21.900. "New York telah kehilangan 140 ribu pekerjaan manufaktur, terutama dengan upah menengah beberapa tahun terakhir, akibat praktek tenaga kerja yang tidak adil di China," kata James Parrott, wakil direktur dan kepala ekonom di Fiscal Policy Institute di New York.

Sementara Senator New York Chuck Schumer telah berupaya mendorong China untuk lebih menghargai mata uangnya.

2. Texas

Perubahan pekerjaan secara bersih tercatat melemah 232.900, dimana pekerjaan hilang mencapai 269.300 dan yang diperoleh 36.400. Texas sangat tertekan defisit perdagangan dengan China, terutama karena keunggulan industri komputer dan komponen elektronik di negara bagian tersebut. Empat distrik di negara bagian ini mengalami kerugian terbesar atas beralihnya pekerjaan ke China.

Banyak perusahaan China memiliki hubungan dekat dengan Texas. Misalkan dua perusahaan, Huawei dan ZTE , yang telah menyiapkan kantor pusar AS di negara bagian tersebut. Perusahaan minyak CNOOC juga telah membeli jumlah yang sangat besar hak mineral di negara bagian tersebut dalam rangka mengekstrak minyak serpih.

1. California

Perubahan pekerjaan secara bersih anjlok 454.700, dimana pekerjaan hilang mencapai 519.000 dan pekerjaan yang diperoleh 64.300. California telah kehilangan hampir setengah juta pekerjaan, terutama di sektor komputer dan industri komponen elektronik. Selain itu, delapan dari 20 distrik yang paling terpukul ada di sini.

Gubernur Jerry Brown telah mengusulkan cara-cara mendapatkan kembali pekerjaan dari China di luar sektor komputer, salah satunya teknologi hijau. Dalam perebutan kursi gubernur, Brown mengatakan ia akan menciptakan ribuan pekerjaan energi bersih, menggantikan keunggulan China dengan ekonomi teknologi hijau." [ast/habis]

Mereka Pergi ke China

Bagian Ekonomi yang Hilang Dari AS (1)

Oleh: Th. Asteria

Ekonomi - Sabtu, 24 September 2011 | 09:05 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Pekerjaan, unit pekerja, politisi dan ekonom di AS beberapa tahun ini menghilang. Mereka semua beralih ke China. Apa penyebabnya?

Alasannya ternyata sederhana, yakni disparitas biaya yang jauh lebih rendah. Bayangkan saja, ketika pekerja di sektor manufaktur AS dibayar US$50 per jam, termasuk tunjangan dan gaji, para pekerja di pabrik China hanya membutuhkan beberapa ratus dolar lebih per bulannya, untuk melakukan hal yang sama.

Tak heran bila perusahaan-perusahaan AS memindahkan operasinya ke China dan perusahaan taraf global menyukai barang buatan China yang lebih murah.

Menurut Economic Policy Institute (EPI), AS dalam satu dekade terakhir bahkan sudah kehilangan 2,8 juta pekerjaan.

Lebih dari sepuluh tahun silam, impor AS dari China telah tumbuh lebih banyak dari yang bisa diekspor. Hal ini menyebabkan kehilangan pekerjaan yang sangat besar. “Antara 2001 dan 2010, defisit perdagangan dengan China mengurangi 2,8 juta pekerjaan,”ungkap EPI dalam laporan yang dirilis bulan ini.

Adapun sebanyak 1,9 juta pekerjaan, atau hampir 70%-nya bergerak di sektor manufaktur. Kerugian terbesar terjadi di industri komponen komputer dan elektronik. Serta beberapa barang jadi dari sektor pakaian, kendaraan bermotor dan unitnya.

China mampu memiliki keunggulan biaya produksi, dengan memindahkan jutaan pekerja dari daerah pedesaan ke kota-kota dengan fasilitas yang baru dibangun. Bahkan perusahaan-perusahaan Amerika seperti Walmart tidak mampu membeli barang-barang yang dibuat di AS, ketika China membuat barang-barang jauh lebih efisien dan tentu saja, jauh lebih murah.

Tenaga kerja murah mungkin menjadi alasan utama keuntungan manufaktur China, tetapi adanya manipulasi mata uang berarti lain. Sementara biaya tenaga kerja mempengaruhi ekspor China, manipulasi mata uang yang terjadi mendistorsi impor. Meskipun China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada 2001.

Di sisi lain, pembuat kebijakan Amerika telah lama memperkirakan, dengan naiknya kelas menengah China, penjualan perusahaan-perusahaan AS untuk konsumen baru ini juga akan tumbuh. Tapi hal itu ternyata tidak berjalan sesuai ekspektasi.

Akibat manipulasi mata uang China dan praktek-praktek distorsi perdagangan lainnya, termasuk kelanjutan subsidi, hambatan legal dan ilegal untuk impor, dumping serta penindasan upah dan hak-hak pekerja, aliran ekspor AS ke China tidak terjadi "Ditambah keuntungan biaya tenaga kerja, manipulasi mata uang ini telah menghancurkan banyak perusahaan AS.”

Penelitian EPI tidak membuat perkiraan yang tepat dari berapa banyak pekerjaan Amerika yang mungkin hilang, karena keuntungan biaya manufaktur Cina dan kebijakan perdagangan yang dipertanyakan.

Dan kerugian itu, tentu saja, tidak tiba-tiba berakhir pada 2010, tapi terus berlangsung. Bahkan, hampir setengah juta pekerjaan hilang atau salah tempat pada 2008-2010.

Masalah pengangguran di AS begitu parah, sehingga setiap erosi tambahan pada kesempatan kerja dari faktor eksternal, akan membuat pemulihan ekonomi AS lebih sulit. [mdr/bersambung]

Rupiah terseret ke level terlemah dua pekan

Rabu, 07 September 2011 | 10:47  oleh Dupla Kartini, Bloomberg

JAKARTA. Rupiah terseret ke level terlemahnya dalam dua pekan terakhir. Otot rupiah melemah setelah asing mengurangi kepemilikannya di pasar saham Indonesia. Aksi tersebut dipicu kekhawatiran melambatnya pemulihan global yang bisa menyebabkan lemahnya permintaan ekspor.

Hingga pukul 10.23 WIB, pasangan (pair) rupiah dan dollar AS (USD/IDR) bergerak ke level 8.572, dari penutupan kemarin di posisi 8.558. Bahkan, di awal perdagangan sempat menyentuh 8.578. Ini merupakan level terlemah rupiah sejak 26 Agustus.
Kemarin, Presiden Bank Dunia Robert Zoellick mengungkapkan risiko ekonomi global meningkat. Menurutnya, prospek kawasan Euro akan tergantung pada ketepatan pemimpin Eropa dalam mengambil keputusan. Sentimen ini memicu investor menghindari aset berisiko, seperti saham. Data pasar saham menunjukkan, investor asing menjual saham senilai US$ 40 juta, lebih besar dibanding jumlah yang mereka beli pada pekan ini.

Pada bulan ini pun, mata uang Garuda sudah melemah 0,4%. Rupiah tertekan seiring prediksi ekonom yang menyebutkan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga tetap di 6,7% pada pertemuan besok.

Kepala riset valas Malayan Banking Bhd. Saktiandi Supaat menyebut, risk aversion (keengganan mengambil risiko) berperan besar menghambat investor dalam mengambil posisi di pasar mata uang. "Investor berhati-hati sebelum keputusan kebijakan Bank Indonesia," ujarnya, di Jakarta, hari ini.

Sumber : http://investasi.kontan.co.id/v2/read/1315367256/76798/Rupiah-terseret-ke-level-terlemah-dua-pekan