Selasa, 23/02/2010 10:47 WIB
Obama Datang, RI-AS akan Sepakati Kerjasama di 6 Sektor
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Dalam kunjungan delegasi Presiden AS Barack Obama pada akhir Maret 2010 nanti akan disepakati setidaknya 6 bidang kerjasama antara Indonesia dan AS.
Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (23/2/2010).
"Akan ada 6 agreement (perjanjian)," kata Hatta.
Keenam sektor dalam kerjasama tersebut antara lain bidang investasi, pendidikan, kehutanan, pertanian, migas, dan lainnya. Sayangnya Hatta tidak merinci kesepakatan apa saja dari keenam sektor tersebut.
"Mereka menyediakan investasi yang cukup besar," katanya.
Ia mengungkapkan di bidang investasi tren minat investasi di Indonesia pasca krisis terus menunjukan tren yang meningkat dari banyak negara termasuk dari AS. Menurutnya yang paling penting saat ini Indonesia harus mengambil peluang tersebut.
"Investasi memang bukan hanya minatnya saja, tapi realisasi bisa didorong," katanya.
(hen/dnl)
Senin, 22 Februari 2010
Walau defisit Meningkat Pemerintah tidak Nambah Hutang
Defisit APBN-P Naik Jadi 2,2 Persen
Senin, 22 Februari 2010 | 13:01 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang-bincang dengan Kepala Badan Analisa Fiskal (BAF) Departemen Keuangan RI Anggito Abimanyu.
JAKARTA, KOMPAS.com - Defisit anggaran dipastikan bakal membengkak menjadi 2,2 persen dalam APBN-P 2010 yang akan diajukan oleh pemerintah kepada Dewan sebelum memasuki masa reses.
Defisit tersebut lebih besar dibanding yang terdapat dalam APBN 2010 yaitu 1,6 persen atau setara dengan Rp 98 triliun.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Anggito Abimanyu, naiknya defisit tersebut sehubungan dengan perkembangan ekonomi terkini. Salah satu faktor yang mendorong naiknya defisit anggaran ini dipicu oleh kenaikan belanja subsidi energi (BBM dan listrik) menyusul kenaikan asumsi harga minyak.
"Pertama karena ada revisi pendapatan, kedua untuk kebutuhan stabilitas harga dan ketiga untuk belanja program prioritas," ujar Anggito, di sela-sela talk show Membedah APBN 2010, di Gedung Kementrian Keuangan, Senin ( 22/2/2010 )
Anggito melanjutkan, kendati defisit dinaikkan bukan berarti asumsi pertumbuhan ekonomi akan serta-merta dinaikkan. Sejauh ini, pemerintah masih akan mematok asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen dalam APBN-P 2010 nanti. "Memang potensi pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,5 persen ada, tetapi sampai sekarang kami belum memiliki data," tuturnya.
Meski defisit naik, namun menurut Anggito, pemerintah belum berencana untuk menambah utang guna membiayai defisit ini.
Sabtu, 20 Februari 2010
Penggunaan Produk Lokal oleh Pemerintah
Selasa, 09/02/2010 14:45 WIB
4 Kementerian Dapat 'Rapor Merah' Soal Produk Lokal
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Empat kementerian mendapatkan nilai paling rendah soal penggunaan produk dalam negeri sejak Presiden SBY mengeluarkan Inpres No 2 tahun 2009 soal penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Empat kementerian itu lebih mengutamakan produk-produk impor untuk kebutuhan belanjanya.
Demikian hasil kajian kelompok kerja (pokja) Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, seperti disampaikan Ketuanya, Natsir Mansyur di kantor kementerian perindustrian, Jakarta, Senin (9/2/2010).
Keempat kementerian tersebut adalah kementerian pendidikan nasional, kementerian kesehatan, kementerian pekerjaan umum dan kementerian perhubungan. Tingkat serapan anggaran belanja masing-masing kementerian-kementerian tersebut untuk produk-produk dalam negeri tidak sampai 15%.
"Yang rapor merah itu depkes, diknas, PU, perhubungan. Itu mafia-mafia semua disitu," tegas Natsir.
Natsir mengatakan para kementerian tersebut lebih mengutamakan produk-produk impor dalam pemenuhan kebutuhan belanja misalnya alat-alat kesehatan di kementerian kesehatan, mesin-mesin perkakas (kebutuhan praktik) oleh kementerian pendidikan nasional dan lain-lain.
"Yang rapornya merah ini diragukan nasionalismenya," katanya.
Ia menambahkan, ada beberapa kementerian dan lembaga yang perlu mendapat apresiasi dalam hal penggunaan produk lokal yaitu BP Migas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kementerian pertahanan, kementerian BUMN, kementerian pemudah dan olah raga dan lain-lain.
"Kementerian yang tadi itu cukup konsisten, kementerian lain harus menirunya. Kalau yang lain begitu-begitu saja," katanya.
Dikatakannya pihak Pokja juga akan mengundang KPK, BPK, BIN dalam rangka pengamanan pasar domestik, untuk mensosialisasikan program peningkatan penggunaan produk lokal.
"Soal P3DN ini perlu sosialisasi, tidak bisa satu hari, butuh lama, perlu sosialisasi dan sedikit ada upaya politik," tegasnya.
Seperti diketahui selama ini kontribusi konsumsi belanja pemerintah terhadap PDB terus meningkat, pada tahun 2008 mencapai 8,4%, kemudian naik pada 2009 mencapai 9,5%. Sedangkan dari sisi pertumbuhan konsumsi mengalami kenaikan 12,9% dari 2008 ke 2009, pada tahun ini perkirakan hanya mencapai 9,3%.
Sementara itu kontribusi belanja barang dan modal pemerintah terhadap pemerintah pusat naik dari 18,6% pada 2008 menjadi 23% pada 2009.
Total belanja barang dan belanja modal pemerintah pada APBN 2009 naik 23,4% dari Rp 128,7 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 158,8 triliun pada 2009. Pada APBN 2010 diproyeksikan pertumbuhan belanja barang dan modal naik 19,2% menjadi Rp 189,2 triliun.
(hen/qom)
4 Kementerian Dapat 'Rapor Merah' Soal Produk Lokal
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Empat kementerian mendapatkan nilai paling rendah soal penggunaan produk dalam negeri sejak Presiden SBY mengeluarkan Inpres No 2 tahun 2009 soal penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Empat kementerian itu lebih mengutamakan produk-produk impor untuk kebutuhan belanjanya.
Demikian hasil kajian kelompok kerja (pokja) Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, seperti disampaikan Ketuanya, Natsir Mansyur di kantor kementerian perindustrian, Jakarta, Senin (9/2/2010).
Keempat kementerian tersebut adalah kementerian pendidikan nasional, kementerian kesehatan, kementerian pekerjaan umum dan kementerian perhubungan. Tingkat serapan anggaran belanja masing-masing kementerian-kementerian tersebut untuk produk-produk dalam negeri tidak sampai 15%.
"Yang rapor merah itu depkes, diknas, PU, perhubungan. Itu mafia-mafia semua disitu," tegas Natsir.
Natsir mengatakan para kementerian tersebut lebih mengutamakan produk-produk impor dalam pemenuhan kebutuhan belanja misalnya alat-alat kesehatan di kementerian kesehatan, mesin-mesin perkakas (kebutuhan praktik) oleh kementerian pendidikan nasional dan lain-lain.
"Yang rapornya merah ini diragukan nasionalismenya," katanya.
Ia menambahkan, ada beberapa kementerian dan lembaga yang perlu mendapat apresiasi dalam hal penggunaan produk lokal yaitu BP Migas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kementerian pertahanan, kementerian BUMN, kementerian pemudah dan olah raga dan lain-lain.
"Kementerian yang tadi itu cukup konsisten, kementerian lain harus menirunya. Kalau yang lain begitu-begitu saja," katanya.
Dikatakannya pihak Pokja juga akan mengundang KPK, BPK, BIN dalam rangka pengamanan pasar domestik, untuk mensosialisasikan program peningkatan penggunaan produk lokal.
"Soal P3DN ini perlu sosialisasi, tidak bisa satu hari, butuh lama, perlu sosialisasi dan sedikit ada upaya politik," tegasnya.
Seperti diketahui selama ini kontribusi konsumsi belanja pemerintah terhadap PDB terus meningkat, pada tahun 2008 mencapai 8,4%, kemudian naik pada 2009 mencapai 9,5%. Sedangkan dari sisi pertumbuhan konsumsi mengalami kenaikan 12,9% dari 2008 ke 2009, pada tahun ini perkirakan hanya mencapai 9,3%.
Sementara itu kontribusi belanja barang dan modal pemerintah terhadap pemerintah pusat naik dari 18,6% pada 2008 menjadi 23% pada 2009.
Total belanja barang dan belanja modal pemerintah pada APBN 2009 naik 23,4% dari Rp 128,7 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 158,8 triliun pada 2009. Pada APBN 2010 diproyeksikan pertumbuhan belanja barang dan modal naik 19,2% menjadi Rp 189,2 triliun.
(hen/qom)
Rabu, 03 Februari 2010
Pemerintah Susun Insentif Sektor Industri
Kamis, 04/02/2010 09:34 WIB
Hasil Rapat Cipanas
Pemerintah Susun Insentif Sektor Industri
Suhendra - detikFinance
(foto: dok detikFinance)
Jakarta - Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun mengungkapkan hasil rapat Cipanas telah memutuskan untuk menyusun insentif-insentif yang akan diberikan kepada sektor industri pengolahan di dalam negeri. Hal ini dalam rangka mendorong pertumbuhan industri pengolahan.
"Untuk meningkatkan industri pengolahan maka perindustrian diperintahkan untuk mengidentifikasi insentif-insentif apa saja untuk menumbuhkan," ucap Alex saat ditemui disela-sela acara raker Kementerian Perindustrian, Rabu malam (3/2/2010).
Alex menjelaskan salah satu sektor industri pengolahan yang akan menjadi fokus pemerintah adalah pengembangan industri pengolahan rumput laut. Sektor ini dianggap sangat potensial karena Indonesia menjadi salah satu pengekspor rumput laut terbesar di dunia namun masih didominasi dalam bentuk barang mentah.
"Untuk industri rumput laut masalahnya adalah pajak. Kenapa Indonesia lebih suka jadi pedagang?, karena masalah pajak. Makanya banyak yang kirim langsung (ekspor mentah). Ini harus di benahi misalnya pajak harus diturunkan (PPN)," ucapnya.
Ia mengakui masalah perpajakan menjadi momok bagi industri pengolahan rumput laut, banyak pelaku usaha yang beranggapan sudah mendapatkan nilai lebih hanya dengan mengekspor langsung. Sedangkan jika diolah didalam negeri meski memiliki nilai tambah justru terganjal pajak (PPN) yang memberatkan.
"Kita juga akan mengidentifkasi industri pengolahan apa saja. Dengan insentif ini akan memicu pertumbuhan industri pengolahan," katanya.
Rabu, 13 Januari 2010
Pertumbuhan Ekonomi 2010 Tak Terkoreksi AC-FTA
Selasa, 12/01/2010 19:07 WIB
Pertumbuhan Ekonomi 2010 Tak Terkoreksi AC-FTA
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) memastikan pengaruh perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) terhadap pertumbuhan ekonomi tak akan berpengaruh signifikan.
"Kita optimis, secara keseluruhan relatif tidak akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi (2010)," kata Ketua LP3E Faisal Basri dalam acara konferensi pers di kantor Kadin, Jakarta, Selasa (12/1/2010).
Menurutnya perdagangan bebas AC-FTA tahun 2010 hanyalah penurunan tarif bea masuk dari 5% ke 0% dalam jadwal Normal Track 1 (NT 1). Faisal menambahkan di luar itu, Indonesia semenjak tahun 1998 lalu secara sukarela sudah menurunkan bea masuk secara bertahap dan hanya melindungi secara khusus untuk produk-produk sensitif seperti gula dan beras.
Sementara itu anggota LP3E Pande Raja Silalahi menambahkan seharusnya kalangan dunia usaha di Tanah Air tidak perlu khawatir dengan adanya AC-FTA. Ia mengharapkan dunia usaha dan masyarakat jangan terbelunggu dengan pemikiran barang China akan deras setelah adanya AC-FTA.
"Pengaruhnya tidak terlau berpengaruh, yang jadi persoalan adalah barang yang masuk secara ilegal," katanya.
Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi 2010
Sebagai bentuk optimisme dunia usaha dalam negeri pada tahun ini, Kadin telah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun 2010 ke arah yang lebih optimis dari proyeksi roadmap kadin sebelumnya yaitu dari 5,4%-5,9% menjadi 5,4%-6,5%.
"Target pemerintah 4,5% menjadi 5,5% itu alamiah karena alamiahnya seperti itu, tapi harus lebih tinggi pertumbuhan ekonomi (6,5%)," kata Faisal.
Faisal menjelaskan optimisme ini didasarkan dari optimisme pertumbuhan proyeksi investasi sebesar 8,6% dari roadmap Kadin yang hanya 7,5%.
Hal ini ditopang oleh adanya proyeksi pertumbuhan kredit perbankan hingga 20% dari pelaku perbankan, peningkatan arus penanaman modal asing langsung, perbaikan kualitas belanja modal pemerintah dan percepatan proyek-proyek infrastruktur.
Perubahan asumsi pertumbunan ekonomi 2010 versi Kadin ini juga mempengaruhi proyeksi pertumbuhan sektor lainnya seperti manufaktur dari 3,9% menjadi 5%, sektor konstruksi dari 6,9% menjadi 7,5%, hotel dan restoran dari 5,7% menjadi 6,5%, namun yang turun hanya sektor finansial yang diturunkan dari 7,4% menjadi 6,9%.
"Ini sebenarnya kita mau menunjukan kepada pemerintah kalau dunia usaha optimis," kata Faisal.
(hen/dnl)
Pertumbuhan Ekonomi 2010 Tak Terkoreksi AC-FTA
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) memastikan pengaruh perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) terhadap pertumbuhan ekonomi tak akan berpengaruh signifikan.
"Kita optimis, secara keseluruhan relatif tidak akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi (2010)," kata Ketua LP3E Faisal Basri dalam acara konferensi pers di kantor Kadin, Jakarta, Selasa (12/1/2010).
Menurutnya perdagangan bebas AC-FTA tahun 2010 hanyalah penurunan tarif bea masuk dari 5% ke 0% dalam jadwal Normal Track 1 (NT 1). Faisal menambahkan di luar itu, Indonesia semenjak tahun 1998 lalu secara sukarela sudah menurunkan bea masuk secara bertahap dan hanya melindungi secara khusus untuk produk-produk sensitif seperti gula dan beras.
Sementara itu anggota LP3E Pande Raja Silalahi menambahkan seharusnya kalangan dunia usaha di Tanah Air tidak perlu khawatir dengan adanya AC-FTA. Ia mengharapkan dunia usaha dan masyarakat jangan terbelunggu dengan pemikiran barang China akan deras setelah adanya AC-FTA.
"Pengaruhnya tidak terlau berpengaruh, yang jadi persoalan adalah barang yang masuk secara ilegal," katanya.
Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi 2010
Sebagai bentuk optimisme dunia usaha dalam negeri pada tahun ini, Kadin telah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun 2010 ke arah yang lebih optimis dari proyeksi roadmap kadin sebelumnya yaitu dari 5,4%-5,9% menjadi 5,4%-6,5%.
"Target pemerintah 4,5% menjadi 5,5% itu alamiah karena alamiahnya seperti itu, tapi harus lebih tinggi pertumbuhan ekonomi (6,5%)," kata Faisal.
Faisal menjelaskan optimisme ini didasarkan dari optimisme pertumbuhan proyeksi investasi sebesar 8,6% dari roadmap Kadin yang hanya 7,5%.
Hal ini ditopang oleh adanya proyeksi pertumbuhan kredit perbankan hingga 20% dari pelaku perbankan, peningkatan arus penanaman modal asing langsung, perbaikan kualitas belanja modal pemerintah dan percepatan proyek-proyek infrastruktur.
Perubahan asumsi pertumbunan ekonomi 2010 versi Kadin ini juga mempengaruhi proyeksi pertumbuhan sektor lainnya seperti manufaktur dari 3,9% menjadi 5%, sektor konstruksi dari 6,9% menjadi 7,5%, hotel dan restoran dari 5,7% menjadi 6,5%, namun yang turun hanya sektor finansial yang diturunkan dari 7,4% menjadi 6,9%.
"Ini sebenarnya kita mau menunjukan kepada pemerintah kalau dunia usaha optimis," kata Faisal.
(hen/dnl)
Para Menteri 'Main Ping Pong' Hadapi Renegosiasi AC-FTA
Selasa, 12/01/2010 14:45 WIB
Para Menteri 'Main Ping Pong' Hadapi Renegosiasi AC-FTA
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Sebanyak 228 pos tarif sektor-sektor industri tengah disiapkan untuk direnegosiasi ulang dalam kerangka modifikasi tarif perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA). Hal ini sesuai dengan usulan kementerian perindustrian dan dunia usaha.
Hingga saat ini perkembangan terhadap langkah renegosiasi tersebut belum ada tanda-tanda yang menggembirakan. Para menteri yang terkait renegosiasi terkesan saling lempar.
"Tanya sama dia (Menko Perekonomian Hatta Rajasa), karena dia ketua timnya (Tim Penanggulangan Masalah Industri dan Persaingan atau Persaingan Global)," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/1/2010).
Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa di tempat yang sama saat dimintai keterangan yang sama, justru melempar masalah tersebut kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.
"Tanya Bu mendag yah," kata Hatta singkat.
Sedangkan Mendag Mari Elka Pangestu terkesan selalu mengelak saat dimintai keterangan mengenai hal tersebut. Saat detikFinance mencoba menanyakan melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak mendapat respons.
Dalam kerangka renegosiasi itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjadi ketua tim penanggulangan masalah industri dan persaingan atau persaingan global yang membawahi kalangan dunia usaha yang bertugas menindak lanjuti usulan renegosiasi 228 pos tarif untuk dimodifkasi atau ditunda.
Sementara itu anggota tim, dari perwakilan Apindo dan Kadin Franky Sibarani mengatakan saat ini langkah renegosiasi masih dalam pembahasan tim, namun ia tidak dapat memastikan kapan proses renegosiasi bisa berlangsung ke tingkat ASEAN termasuk China.
"Tim ini bertugas menyelesaikan pos tarif yang diusulkan dimodifikasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam negeri. Dua hal itu yang menjadi konsen dalam tim ini," jelas Franky.
Namun ia menegaskan langkah proses negosiasi akan terus diupayakan oleh tim, mengingat pembahasan di kantor menko perekonomian terhadap 228 pos tarif sudah dilakukan setidaknya dua kali.
(hen/qom)
Para Menteri 'Main Ping Pong' Hadapi Renegosiasi AC-FTA
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Sebanyak 228 pos tarif sektor-sektor industri tengah disiapkan untuk direnegosiasi ulang dalam kerangka modifikasi tarif perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA). Hal ini sesuai dengan usulan kementerian perindustrian dan dunia usaha.
Hingga saat ini perkembangan terhadap langkah renegosiasi tersebut belum ada tanda-tanda yang menggembirakan. Para menteri yang terkait renegosiasi terkesan saling lempar.
"Tanya sama dia (Menko Perekonomian Hatta Rajasa), karena dia ketua timnya (Tim Penanggulangan Masalah Industri dan Persaingan atau Persaingan Global)," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/1/2010).
Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa di tempat yang sama saat dimintai keterangan yang sama, justru melempar masalah tersebut kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.
"Tanya Bu mendag yah," kata Hatta singkat.
Sedangkan Mendag Mari Elka Pangestu terkesan selalu mengelak saat dimintai keterangan mengenai hal tersebut. Saat detikFinance mencoba menanyakan melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak mendapat respons.
Dalam kerangka renegosiasi itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjadi ketua tim penanggulangan masalah industri dan persaingan atau persaingan global yang membawahi kalangan dunia usaha yang bertugas menindak lanjuti usulan renegosiasi 228 pos tarif untuk dimodifkasi atau ditunda.
Sementara itu anggota tim, dari perwakilan Apindo dan Kadin Franky Sibarani mengatakan saat ini langkah renegosiasi masih dalam pembahasan tim, namun ia tidak dapat memastikan kapan proses renegosiasi bisa berlangsung ke tingkat ASEAN termasuk China.
"Tim ini bertugas menyelesaikan pos tarif yang diusulkan dimodifikasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam negeri. Dua hal itu yang menjadi konsen dalam tim ini," jelas Franky.
Namun ia menegaskan langkah proses negosiasi akan terus diupayakan oleh tim, mengingat pembahasan di kantor menko perekonomian terhadap 228 pos tarif sudah dilakukan setidaknya dua kali.
(hen/qom)
Investasi Jepang Tak Terpengaruh AC-FTA
Selasa, 12/01/2010 13:33 WIB
Investasi Jepang Tak Terpengaruh AC-FTA
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan para investor Jepang tidak terpengaruh dengan adanya implementasi perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) ASEAN-China yang mulai bergulir sejak 1 Januari 2010 (bidang manufaktur).
Dalam pertemuan pemerintah Indonesia dengan delegasi Menteri Keuangan Jepang tak disebut-sebut kekhawatiran Jepang terhadap FTA. "Mereka tidak comment soal itu (FTA China)," kata Hidayat saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (12/1/2010).
Terlepas dari masalah tersebut, menurutnya hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Jepang relatif sudah kuat karena sudah ditopang oleh perdagangan bebas secara bilateral kedua negara melalui Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).
"Kan ada perjanjian bilateral IJ-EPA," katanya.
Seperti diketahui dalam pertemuan delegasi Jepang dengan Menteri Perindustian kemarin, beberapa permintaan masing-masing negara terungkap khususnya dalam kerjasama ekonomi dan investasi. Di antaranya Indonesia meminta bantuan pengembangan investasi industri perkapalan, baja, dan otomotif (mobil murah).
Sementara pihak Jepang dengan tegas meminta kepada Indonesia untuk memperpanjang kerjasama proyek Asahan dalam pengolahan aluminium, yang akan berakhir pada tahun 2013.
(hen/dnl)
Investasi Jepang Tak Terpengaruh AC-FTA
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan para investor Jepang tidak terpengaruh dengan adanya implementasi perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) ASEAN-China yang mulai bergulir sejak 1 Januari 2010 (bidang manufaktur).
Dalam pertemuan pemerintah Indonesia dengan delegasi Menteri Keuangan Jepang tak disebut-sebut kekhawatiran Jepang terhadap FTA. "Mereka tidak comment soal itu (FTA China)," kata Hidayat saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (12/1/2010).
Terlepas dari masalah tersebut, menurutnya hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Jepang relatif sudah kuat karena sudah ditopang oleh perdagangan bebas secara bilateral kedua negara melalui Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).
"Kan ada perjanjian bilateral IJ-EPA," katanya.
Seperti diketahui dalam pertemuan delegasi Jepang dengan Menteri Perindustian kemarin, beberapa permintaan masing-masing negara terungkap khususnya dalam kerjasama ekonomi dan investasi. Di antaranya Indonesia meminta bantuan pengembangan investasi industri perkapalan, baja, dan otomotif (mobil murah).
Sementara pihak Jepang dengan tegas meminta kepada Indonesia untuk memperpanjang kerjasama proyek Asahan dalam pengolahan aluminium, yang akan berakhir pada tahun 2013.
(hen/dnl)
Langganan:
Postingan (Atom)