Selasa, 12/01/2010 19:07 WIB
Pertumbuhan Ekonomi 2010 Tak Terkoreksi AC-FTA
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) memastikan pengaruh perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) terhadap pertumbuhan ekonomi tak akan berpengaruh signifikan.
"Kita optimis, secara keseluruhan relatif tidak akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi (2010)," kata Ketua LP3E Faisal Basri dalam acara konferensi pers di kantor Kadin, Jakarta, Selasa (12/1/2010).
Menurutnya perdagangan bebas AC-FTA tahun 2010 hanyalah penurunan tarif bea masuk dari 5% ke 0% dalam jadwal Normal Track 1 (NT 1). Faisal menambahkan di luar itu, Indonesia semenjak tahun 1998 lalu secara sukarela sudah menurunkan bea masuk secara bertahap dan hanya melindungi secara khusus untuk produk-produk sensitif seperti gula dan beras.
Sementara itu anggota LP3E Pande Raja Silalahi menambahkan seharusnya kalangan dunia usaha di Tanah Air tidak perlu khawatir dengan adanya AC-FTA. Ia mengharapkan dunia usaha dan masyarakat jangan terbelunggu dengan pemikiran barang China akan deras setelah adanya AC-FTA.
"Pengaruhnya tidak terlau berpengaruh, yang jadi persoalan adalah barang yang masuk secara ilegal," katanya.
Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi 2010
Sebagai bentuk optimisme dunia usaha dalam negeri pada tahun ini, Kadin telah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun 2010 ke arah yang lebih optimis dari proyeksi roadmap kadin sebelumnya yaitu dari 5,4%-5,9% menjadi 5,4%-6,5%.
"Target pemerintah 4,5% menjadi 5,5% itu alamiah karena alamiahnya seperti itu, tapi harus lebih tinggi pertumbuhan ekonomi (6,5%)," kata Faisal.
Faisal menjelaskan optimisme ini didasarkan dari optimisme pertumbuhan proyeksi investasi sebesar 8,6% dari roadmap Kadin yang hanya 7,5%.
Hal ini ditopang oleh adanya proyeksi pertumbuhan kredit perbankan hingga 20% dari pelaku perbankan, peningkatan arus penanaman modal asing langsung, perbaikan kualitas belanja modal pemerintah dan percepatan proyek-proyek infrastruktur.
Perubahan asumsi pertumbunan ekonomi 2010 versi Kadin ini juga mempengaruhi proyeksi pertumbuhan sektor lainnya seperti manufaktur dari 3,9% menjadi 5%, sektor konstruksi dari 6,9% menjadi 7,5%, hotel dan restoran dari 5,7% menjadi 6,5%, namun yang turun hanya sektor finansial yang diturunkan dari 7,4% menjadi 6,9%.
"Ini sebenarnya kita mau menunjukan kepada pemerintah kalau dunia usaha optimis," kata Faisal.
(hen/dnl)
Rabu, 13 Januari 2010
Para Menteri 'Main Ping Pong' Hadapi Renegosiasi AC-FTA
Selasa, 12/01/2010 14:45 WIB
Para Menteri 'Main Ping Pong' Hadapi Renegosiasi AC-FTA
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Sebanyak 228 pos tarif sektor-sektor industri tengah disiapkan untuk direnegosiasi ulang dalam kerangka modifikasi tarif perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA). Hal ini sesuai dengan usulan kementerian perindustrian dan dunia usaha.
Hingga saat ini perkembangan terhadap langkah renegosiasi tersebut belum ada tanda-tanda yang menggembirakan. Para menteri yang terkait renegosiasi terkesan saling lempar.
"Tanya sama dia (Menko Perekonomian Hatta Rajasa), karena dia ketua timnya (Tim Penanggulangan Masalah Industri dan Persaingan atau Persaingan Global)," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/1/2010).
Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa di tempat yang sama saat dimintai keterangan yang sama, justru melempar masalah tersebut kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.
"Tanya Bu mendag yah," kata Hatta singkat.
Sedangkan Mendag Mari Elka Pangestu terkesan selalu mengelak saat dimintai keterangan mengenai hal tersebut. Saat detikFinance mencoba menanyakan melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak mendapat respons.
Dalam kerangka renegosiasi itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjadi ketua tim penanggulangan masalah industri dan persaingan atau persaingan global yang membawahi kalangan dunia usaha yang bertugas menindak lanjuti usulan renegosiasi 228 pos tarif untuk dimodifkasi atau ditunda.
Sementara itu anggota tim, dari perwakilan Apindo dan Kadin Franky Sibarani mengatakan saat ini langkah renegosiasi masih dalam pembahasan tim, namun ia tidak dapat memastikan kapan proses renegosiasi bisa berlangsung ke tingkat ASEAN termasuk China.
"Tim ini bertugas menyelesaikan pos tarif yang diusulkan dimodifikasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam negeri. Dua hal itu yang menjadi konsen dalam tim ini," jelas Franky.
Namun ia menegaskan langkah proses negosiasi akan terus diupayakan oleh tim, mengingat pembahasan di kantor menko perekonomian terhadap 228 pos tarif sudah dilakukan setidaknya dua kali.
(hen/qom)
Para Menteri 'Main Ping Pong' Hadapi Renegosiasi AC-FTA
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Sebanyak 228 pos tarif sektor-sektor industri tengah disiapkan untuk direnegosiasi ulang dalam kerangka modifikasi tarif perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA). Hal ini sesuai dengan usulan kementerian perindustrian dan dunia usaha.
Hingga saat ini perkembangan terhadap langkah renegosiasi tersebut belum ada tanda-tanda yang menggembirakan. Para menteri yang terkait renegosiasi terkesan saling lempar.
"Tanya sama dia (Menko Perekonomian Hatta Rajasa), karena dia ketua timnya (Tim Penanggulangan Masalah Industri dan Persaingan atau Persaingan Global)," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/1/2010).
Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa di tempat yang sama saat dimintai keterangan yang sama, justru melempar masalah tersebut kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.
"Tanya Bu mendag yah," kata Hatta singkat.
Sedangkan Mendag Mari Elka Pangestu terkesan selalu mengelak saat dimintai keterangan mengenai hal tersebut. Saat detikFinance mencoba menanyakan melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak mendapat respons.
Dalam kerangka renegosiasi itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjadi ketua tim penanggulangan masalah industri dan persaingan atau persaingan global yang membawahi kalangan dunia usaha yang bertugas menindak lanjuti usulan renegosiasi 228 pos tarif untuk dimodifkasi atau ditunda.
Sementara itu anggota tim, dari perwakilan Apindo dan Kadin Franky Sibarani mengatakan saat ini langkah renegosiasi masih dalam pembahasan tim, namun ia tidak dapat memastikan kapan proses renegosiasi bisa berlangsung ke tingkat ASEAN termasuk China.
"Tim ini bertugas menyelesaikan pos tarif yang diusulkan dimodifikasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam negeri. Dua hal itu yang menjadi konsen dalam tim ini," jelas Franky.
Namun ia menegaskan langkah proses negosiasi akan terus diupayakan oleh tim, mengingat pembahasan di kantor menko perekonomian terhadap 228 pos tarif sudah dilakukan setidaknya dua kali.
(hen/qom)
Investasi Jepang Tak Terpengaruh AC-FTA
Selasa, 12/01/2010 13:33 WIB
Investasi Jepang Tak Terpengaruh AC-FTA
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan para investor Jepang tidak terpengaruh dengan adanya implementasi perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) ASEAN-China yang mulai bergulir sejak 1 Januari 2010 (bidang manufaktur).
Dalam pertemuan pemerintah Indonesia dengan delegasi Menteri Keuangan Jepang tak disebut-sebut kekhawatiran Jepang terhadap FTA. "Mereka tidak comment soal itu (FTA China)," kata Hidayat saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (12/1/2010).
Terlepas dari masalah tersebut, menurutnya hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Jepang relatif sudah kuat karena sudah ditopang oleh perdagangan bebas secara bilateral kedua negara melalui Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).
"Kan ada perjanjian bilateral IJ-EPA," katanya.
Seperti diketahui dalam pertemuan delegasi Jepang dengan Menteri Perindustian kemarin, beberapa permintaan masing-masing negara terungkap khususnya dalam kerjasama ekonomi dan investasi. Di antaranya Indonesia meminta bantuan pengembangan investasi industri perkapalan, baja, dan otomotif (mobil murah).
Sementara pihak Jepang dengan tegas meminta kepada Indonesia untuk memperpanjang kerjasama proyek Asahan dalam pengolahan aluminium, yang akan berakhir pada tahun 2013.
(hen/dnl)
Investasi Jepang Tak Terpengaruh AC-FTA
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan para investor Jepang tidak terpengaruh dengan adanya implementasi perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) ASEAN-China yang mulai bergulir sejak 1 Januari 2010 (bidang manufaktur).
Dalam pertemuan pemerintah Indonesia dengan delegasi Menteri Keuangan Jepang tak disebut-sebut kekhawatiran Jepang terhadap FTA. "Mereka tidak comment soal itu (FTA China)," kata Hidayat saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (12/1/2010).
Terlepas dari masalah tersebut, menurutnya hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Jepang relatif sudah kuat karena sudah ditopang oleh perdagangan bebas secara bilateral kedua negara melalui Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).
"Kan ada perjanjian bilateral IJ-EPA," katanya.
Seperti diketahui dalam pertemuan delegasi Jepang dengan Menteri Perindustian kemarin, beberapa permintaan masing-masing negara terungkap khususnya dalam kerjasama ekonomi dan investasi. Di antaranya Indonesia meminta bantuan pengembangan investasi industri perkapalan, baja, dan otomotif (mobil murah).
Sementara pihak Jepang dengan tegas meminta kepada Indonesia untuk memperpanjang kerjasama proyek Asahan dalam pengolahan aluminium, yang akan berakhir pada tahun 2013.
(hen/dnl)
Kamis, 10 Desember 2009
DPR Desak SBY Negosiasi Ulang FTA China
Kamis, 10/12/2009 20:02 WIB
DPR Desak SBY Negosiasi Ulang FTA China
Wahyu Daniel - detikFinance
Foto: dok.detikFinance
Jakarta - Komisi VI DPR meminta Presiden SBY melakukan renegosiasi ulang perjanjian kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area ) dan menunda pemberlakuan ratifikasi perjanjian tersebut.
Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima detikFinance , Kamis (10/12/2009).
"Kami meminta Presiden menunda pemberlakuan ratifikasi perjanjian itu, terutama bagi sektor-sektor yang terkait perdagangan bebas FTA ASEAN-China," tuturnya.
Permintaan ini sudah disampaikan kepada Presiden melalui surat bernomor TU.001/0021?DPR-RI/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009.
"Surat sudah kami sampaikan. Kalau tidak, industri dalam negeri akan hancur," tandas Airlangga.
Menurutnya, masalah FTA ini adalah masalah serius, karena jika tidak memperhatikan daya saing industri dalam negeri, maka industri akan makin terpuruk.
Kemudian, Komisi VI telah mengkaji dan menemukan kemungkinan akan hancurnya industri dalam negeri bila FTA ini diberlakukan.
"Ini bukan soal siap atau tidak siap menjalankan FTA, namun pemerintah harus melihat lebih detil tentang daya saing, kapasitas, keseimbangan hulu dan hilir, serta kebijakan makro industri lainnya yang belum siap," jelasnya.
Adapun 11 sektor industri yang belum siap dalam penerapan FTA ASEAN-China ini adalah:
1. Tekstil dan produk tekstil
2. Makanan dan minuman
3. Petrokimia
4. Alat-alat dan Hasil Pertanian
5. Alas kaki
6. Sintetik Fibre
7. Elektronik (Kabel, peralatan listrik)
8. Industri Permesinan
9. Jasa Enginering dan sektor-sektor lain yang terkena dampak
10. Besi dan baja
11. Industri komponen manufaktur otomotif
(dnl/dnl)
DPR Desak SBY Negosiasi Ulang FTA China
Wahyu Daniel - detikFinance
Foto: dok.detikFinance
Jakarta - Komisi VI DPR meminta Presiden SBY melakukan renegosiasi ulang perjanjian kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area ) dan menunda pemberlakuan ratifikasi perjanjian tersebut.
Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima detikFinance , Kamis (10/12/2009).
"Kami meminta Presiden menunda pemberlakuan ratifikasi perjanjian itu, terutama bagi sektor-sektor yang terkait perdagangan bebas FTA ASEAN-China," tuturnya.
Permintaan ini sudah disampaikan kepada Presiden melalui surat bernomor TU.001/0021?DPR-RI/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009.
"Surat sudah kami sampaikan. Kalau tidak, industri dalam negeri akan hancur," tandas Airlangga.
Menurutnya, masalah FTA ini adalah masalah serius, karena jika tidak memperhatikan daya saing industri dalam negeri, maka industri akan makin terpuruk.
Kemudian, Komisi VI telah mengkaji dan menemukan kemungkinan akan hancurnya industri dalam negeri bila FTA ini diberlakukan.
"Ini bukan soal siap atau tidak siap menjalankan FTA, namun pemerintah harus melihat lebih detil tentang daya saing, kapasitas, keseimbangan hulu dan hilir, serta kebijakan makro industri lainnya yang belum siap," jelasnya.
Adapun 11 sektor industri yang belum siap dalam penerapan FTA ASEAN-China ini adalah:
1. Tekstil dan produk tekstil
2. Makanan dan minuman
3. Petrokimia
4. Alat-alat dan Hasil Pertanian
5. Alas kaki
6. Sintetik Fibre
7. Elektronik (Kabel, peralatan listrik)
8. Industri Permesinan
9. Jasa Enginering dan sektor-sektor lain yang terkena dampak
10. Besi dan baja
11. Industri komponen manufaktur otomotif
(dnl/dnl)
FTA ASEAN-China 3 Pekan Lagi, RI Masih Ribut Tidak Siap
Senin, 07/12/2009 19:30 WIB
FTA ASEAN-China 3 Pekan Lagi, RI Masih Ribut Tidak Siap
Suhendra - detikFinance
Foto: dok.detikFinance
Jakarta - Sekitar kurang lebih 3 pekan lagi pelaksanaan perdagangan bebas atau ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) maupun AFTA (ASEAN) pada 1 Januari 2010, namun Indonesia masih sibuk dengan ketidaksiapan.
Bahkan dalam acara rapat dengar pendapat antara dunia usaha dengan Menteri Perindustrian bersama Departemen Perdagangan hari ini di kantor Departemen
Perindustrian, jumlah sektor industri yang menyatakan meminta penundaan perdagangan bebas semakin bertambah.
Setidaknya ada 14 sektor yaitu tekstil, baja, ban, mebel, pengolahan kakao, industri alat kesehatan, kosmetik, aluminium, elektronika, petrokimia hulu, kaca lembaran, sepatu, mesin perkakas, dan kendaraan bermotor.
Padahal sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan ada kurang lebih 10 sektor industri yang menyatakan untuk dilakukan penundaan FTA ASEAN China.
"Saya tadinya cuma mengundang 20 orang, yang hadir 100 orang, ini artinya persoalannya serius, kira-kira dari 10 asosiasi, sebagian besar meminta penundaan dengan reasonnya masing-masing," kata MS Hidayat di kantornya, Jakarta, Senin (7/12/2009).
Sedangkan untuk perdagangan bebas AFTA setidaknya dari 928 pos tarif yang sebelumnya disepakati untuk dihapuskan tarif bea masuknya pada 1 Januari 2010, ada 784 pos tarif CEPT yang diminta untuk ditunda oleh beberapa sektor seperti kimia hulu dan hilir, logam, makanan minuman, mesin, tekstil. Elekttonika, dan lain-lain.
"Nanti akan direspon, mereka saya minta bikin reason -nya, dan mereka sudah mengemukakan, ada yang reasonable , plastik hilir mereka minta kalau di hulunya dilindungi, di hilirnya juga dilindungi, sebab mereka juga yang dirugikan, karena itu yang diperlukan harmonisasi kebijakan," kata Hidayat.
Namun hingga acara selesai pemecahan masalah terhadap usulan-usulan tersebut masih sebatas ditampung belum ada keputusan yang signifikan. Departemen
Perindustrian pun belum secara rinci dan resmi menyatakan sektor apa saja yang akan diajukan penundaannya. Sementara pihak Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan yang diwakili Badan kebijakan Fiskal (BKF) yang turut hadir belum berani memutuskan langkah-langkah nyata terhadap usulan-usulan tersebut.
"Besok saya melapor ke rapat menko perekonomian, kemudian berkonsultasi dengan presiden, setelah diputuskan, negosiator kita bicara dengan ASEAN," kata Hidayat.
Seperti diketahui dalam Common Effective Preferential Tariff (CEPT) AFTA diatur mengenai jadwal penurunan tarif secara bertahap yaitu:
1. Inclusion list (IL) yang terdiri dari 8626 pos tarif
ASEAN 6 yaitu pada tahun 2003 60% pos tarif bea masuknya 0%, tahun 2007 80% pos tarfi bea masuknya 0% dan mulai tahun 2010 sebanyak 100% pos tarif tingkat bea masuknya 0%
ASEAN plus (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) Untuk Kamboja yaitu pada tahun 2010 60% total pos tarif bea masuk 0%, tahun 2015 100% pos tarif tingkat bea masuknya 0%.
Untuk Loas dan Myanmar tahun 2008 60% pos tarif bea masuknya 0%, tahun 2012 80% pos tarif bea masuknya 0% dan tahun 2015 100% pos tarif bea masuk 0%.
Untuk Vietnam tahun 2006 60% pos tarif bea masuknya 0%, tahun 2010 80% pos tarif bea masuk 0% dan tahun 2015 100% pos tarfi bea masuknya 0%.
2. Non Inclusion list
Mencakup Temporary Exception list /TEL sebanyak 16 pos tarif, sensitive list yang mencakup sensitive list yaitu seperti beras, highly sensitive list yaitu seperti gula dan general exception list sebanyak 96 pos tarif.
Sedangkan dalam konteks ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) telah ditandatangani pada November 2002, disepakati mengenai penurunan atau penghapusan tarif bea masuk terbagi dalam tiga tahap yaitu:
Tahap pertama yaitu early harvest programme (EHP) yaitu penurunan atau penghapusan bea masuk seperti produk pertanian, kelautan perikanan, makanan minuman dan lain-lain, yang dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 2004 hingga 0% pada 1 Januari 2006.
Tahap Kedua, yaitu Normal Track 1 (NT 1) dan NT 2. Khusus untuk NT 1 yaitu penurunan bea masuk sejak 20 Juli 2005 hingga menjadi 0% pada 2010. Sedangkan untuk NT 2 diterapkan hingga 0% pada tahun 2012.
Tahap ketiga adalah sensitive track (ST) dan Highly Sensitive Track (HST), yaitu untuk produk kategori ST penurunan hingga 0%-20% dilakukan mulai 2012 sampai dengan 2017 dan selanjutnya menjadi 0%-5% pada tahun 2018. Untuk kategori HST sampai dengan 0%-50% mulai dilakukan pada tahun 2015.
(hen/dnl)
FTA ASEAN-China Dorong Industri Beralih Jadi Pedagang
Kamis, 10/12/2009 18:30 WIB
FTA ASEAN-China Dorong Industri Beralih Jadi Pedagang
Suhendra - detikFinance
Foto: dok.detikFinance
Jakarta - Pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) diperkirakan justru akan menguntungkan para industriawan lokal yang pragmatis alias mudah beralih jadi pedagang daripada jadi industriawan.
Beberapa sektor industri yang berpeluang terjadinya pergeseran antara lain seperti sektor paku, elektronik makanan dan minuman dan lain-lain.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Tetap Bidang Distribusi dan Keagenan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Natsir Mansyur dalam acara rapat dengar pendapat dunia usaha soal FTA di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (10/12/2009).
"Dengan adanya FTA orang yang biasa berdagang akan menjadi lebih happy . FTA ini membahayakan sekali ini pemerintah harus tahu ini," kata Natsir.
Dikatakannya selama 5 tahun terakhir masyarakat Indonesia sudah dimanjakan dengan produk China yang terkenal murah meriah. Dengan adanya FTA dimana bea masuk dikenakan 0% barang-barang China akan lebih murah.
"Di sektor paku sudah terjadi, sektor elektronik paling gampang, mamin pun begitu," katanya.
Ia mengatakan ditengah krisis saat ini memungkinkan dunia usaha industri yang pragmatis lebih memilih menutup pabriknya dan beralih jadi pengusaha pedagang karena produk-produk impor lebih murah. Sedangkan keuntungan sudah diperoleh tanpa harus bersusah payah mengelola industri.
"Kalau ini terus terjadi akan semakin minus neraca perdagangan kita," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Distribusi Kadin Benny Soetrisno mengakui adanya kemungkinan hal itu dimana pelaku usaha bermacam-macam dari banyak sektor.
"Semua sektor ada saja, kalau pedagang itu jika untung dia dagang kalau nggak untung dia tidur. Kalau industri ada atau tidak ada yang beli tetap produksi," katanya.
(hen/dnl)
FTA ASEAN-China Dorong Industri Beralih Jadi Pedagang
Suhendra - detikFinance
Foto: dok.detikFinance
Jakarta - Pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) diperkirakan justru akan menguntungkan para industriawan lokal yang pragmatis alias mudah beralih jadi pedagang daripada jadi industriawan.
Beberapa sektor industri yang berpeluang terjadinya pergeseran antara lain seperti sektor paku, elektronik makanan dan minuman dan lain-lain.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Tetap Bidang Distribusi dan Keagenan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Natsir Mansyur dalam acara rapat dengar pendapat dunia usaha soal FTA di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (10/12/2009).
"Dengan adanya FTA orang yang biasa berdagang akan menjadi lebih happy . FTA ini membahayakan sekali ini pemerintah harus tahu ini," kata Natsir.
Dikatakannya selama 5 tahun terakhir masyarakat Indonesia sudah dimanjakan dengan produk China yang terkenal murah meriah. Dengan adanya FTA dimana bea masuk dikenakan 0% barang-barang China akan lebih murah.
"Di sektor paku sudah terjadi, sektor elektronik paling gampang, mamin pun begitu," katanya.
Ia mengatakan ditengah krisis saat ini memungkinkan dunia usaha industri yang pragmatis lebih memilih menutup pabriknya dan beralih jadi pengusaha pedagang karena produk-produk impor lebih murah. Sedangkan keuntungan sudah diperoleh tanpa harus bersusah payah mengelola industri.
"Kalau ini terus terjadi akan semakin minus neraca perdagangan kita," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Distribusi Kadin Benny Soetrisno mengakui adanya kemungkinan hal itu dimana pelaku usaha bermacam-macam dari banyak sektor.
"Semua sektor ada saja, kalau pedagang itu jika untung dia dagang kalau nggak untung dia tidur. Kalau industri ada atau tidak ada yang beli tetap produksi," katanya.
(hen/dnl)
ASEAN-India Teken FTA
Kamis, 13/08/2009 18:40 WIB
ASEAN-India Teken FTA
Nurul Qomariyah - detikFinance
Foto: Reuters
Bangkok - ASEAN dan India akhirnya menandatangani kesepakatan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA), setelah 6 tahun melakukan negosiasi. FTA India-ASEAN ini diharapkan menaikkan nilai perdagangan antara kedua kawasan menjadi US$ 60 miliar pada 2016.
Namun kesepakatan ini tidak termasuk FTA untuk software dan teknologi informasi. Perjanjian ini akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2010.
Seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/8/2009), FTA ini akan mengeliminasi tarif untuk produk-produk termasuk elektronik, kimia, tekstil dan permesinan yang mencakup lebih dari 80% dari total perdagangan barang-barang antara dua kawasan.
Tarif untuk produk-produk yang masuk dalam FTA ini akan dikurangi menjadi nol persen antara 2013 hingga 2016. Tarif untuk produk-produk yang sensitif akan dikurangi menjadi 5% pada 2016, sementara tarif untuk 489 produk-produk yang sangat sensitif akan dipertahankan.
"FTA ASEAN-India akan menjadi mekanisme yang penting untuk negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat dan mengembangkan perdagangan dan investasi dengan India. Kesepakatan ini datang pada saat yang tepat di saat krisis ekonomi global saat ini,' ujar Menteri Perdagangan Thailand Porntiva Nakasai dalam pernyataannya.
Total perdagangan antara ASEAN dan India pada tahun lalu mencapai US$ 47 miliar, dan diharapkan bisa meningkat menjadi US$ 60 miliar dengan adanya FTA.
ASEAN beranggotakan Brunai Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. (qom/dnl)
ASEAN-India Teken FTA
Nurul Qomariyah - detikFinance
Foto: Reuters
Bangkok - ASEAN dan India akhirnya menandatangani kesepakatan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA), setelah 6 tahun melakukan negosiasi. FTA India-ASEAN ini diharapkan menaikkan nilai perdagangan antara kedua kawasan menjadi US$ 60 miliar pada 2016.
Namun kesepakatan ini tidak termasuk FTA untuk software dan teknologi informasi. Perjanjian ini akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2010.
Seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/8/2009), FTA ini akan mengeliminasi tarif untuk produk-produk termasuk elektronik, kimia, tekstil dan permesinan yang mencakup lebih dari 80% dari total perdagangan barang-barang antara dua kawasan.
Tarif untuk produk-produk yang masuk dalam FTA ini akan dikurangi menjadi nol persen antara 2013 hingga 2016. Tarif untuk produk-produk yang sensitif akan dikurangi menjadi 5% pada 2016, sementara tarif untuk 489 produk-produk yang sangat sensitif akan dipertahankan.
"FTA ASEAN-India akan menjadi mekanisme yang penting untuk negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat dan mengembangkan perdagangan dan investasi dengan India. Kesepakatan ini datang pada saat yang tepat di saat krisis ekonomi global saat ini,' ujar Menteri Perdagangan Thailand Porntiva Nakasai dalam pernyataannya.
Total perdagangan antara ASEAN dan India pada tahun lalu mencapai US$ 47 miliar, dan diharapkan bisa meningkat menjadi US$ 60 miliar dengan adanya FTA.
ASEAN beranggotakan Brunai Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. (qom/dnl)
Langganan:
Postingan (Atom)