Sembilan Sektor Ekonomi Utama 2009 2014

Kamis, 29/10/2009 21:15 WIB
National Summit Bahas Masalah Pada 9 Sektor Ekonomi
Ramdhania El Hida - detikFinance


Jakarta - Pertemuan National Summit yang diadakan pemerintah untuk melakukan dialog dan pembahasan dengan seluruh para pihak pemangku kepentingan (stakeholders ) di Indonesia menghasilkan permasalahan-permasalahan pada 9 sektor ekonomi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dengan masukan yang didapat ini pemerintah akan langsung merespon dengan cepat untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah tersebut.

"Dalam laporan kami besok sudah sangat rinci terkait dengan masukan-masukan yang akan direspon oleh pemerintah," ujar Hatta dalam jumpa pers di acara tersebut, Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Kamis (29/10/2009).

Sembilan sektor ekonomi yang dibahas dalam pertemuan hari pertama ini adalah pertama di bidang infrastruktur . Hatta mengatakan isu yang mengemuka di bidang infrastruktur ini adalah pengadaan tanah.

"Rekomendasi yang disampaikan adalah landasan hukum, peraturan yang lebih kuat dan merevisi beberapa peraturan dan perundangan yang ada. Lalu agar proses pengadaan tanah dipercepat saat ini diperlukan Perppu. Kemudian permasalahan pengelolaan dana BLU (Badan Layanan Umum), tanah, dan land caping sebaiknya ada di satu tangan," tutur Hatta.

Permasalahan di bidang infrastruktur ini memang cukup banyak, selain pengadaan tanah masalah kerjasama pendanaan pemerintah dan swasta lewat Public Private Partnership (PPP) juga dibahas.

Kedua di bidang revitalisasi industri dan jasa , dimana isu yang mengemuka adalah soal energi. "Perbaikan kinerja PLN agar potensi pemadaman black out diminimalisir hingga nol persen. Kemudian perbaikan kinerja PGN agar suplai ke industri stabil," ujar Hatta.

Lalu yang ketiga bidang ketenagakerjaan dimana masalah infrastruktur transportasi di beberapa pelabuhan besar masih menjadi keluhan pengusaha. "Usulannya modernisasi Tanjung Priok, Tanjung Mas, Cirebon, Tanjung Perak menjadi pelabuhan internsional, menambah kemampuan bongkar muat dari 20 kontainer per jam menjadi 50 kontainer per jam," kata Hatta.

Keempat bidang pariwisata , yang menjadi keluhan adalah pengurusan visa di bandara. Kelima di bidang energi , para pengusaha dan investor meminta pemerintah untuk memberikan jaminan pasokan energi.

"Usul konkrit penerbitan PP, Permen ESDM tentang pasokan batubara dalam negeri (DMO/Domestic Market Obligation ), merevisi Perpres No.71 tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu, menerbitkan Perpres tentang proyek percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap II," kata Hatta.

Lalu keenam adalah bidang energi terbarukan , menurut Hatta khusus hal ini pemerintah dan pengusaha harus berkomitmen untuk mengakselerasi komitmen menggunakan campuran fosil dan bioenergi agar komitmen untuk mengurangi emisi karbon betul-betul dapat tercapai.

"Khusus untuk renewable energy , menerbitkan peraturan menkeu tentang pemberian insentif untuk pemanfaatan renewable energy berupa keringanan pajak, melimpahkan perijinan kepada Pemda, menerbitkan Perpres untuk penurunan pajak 5% dalam jangka waktu 15 tahun untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi," tuturnya.

Ketujuh adalah bidang pemberdayaan UMKM , dimana rekomendasi yang diminta kepada pemerintah adalah pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM) dengan merancang UU LKM ini. "Kemudian ada masukan agar prosedur KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan LKM harus segera diselesaikan karena melalui perbankan dan merekomendasikan penurunan tingkat bunga KUR, pencapaian target penyaluran KUR, dan merelaksasi persyaratan KUR," papar Hatta.

Lalu kedelapan di bidang transportasi , pemerintah dikatakan Hatta diminta menyusun cetak biru transportasi multimoda, menyelesaikan kerangka regulasi logistik di antaranya menyusun jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di kota-kota besar," katanya.

Kemudian terakhir adalah di bidang pangan dimana diusulkan penelaahan kembali peraturan terkait tata ruang dan ketersediaan lahan termasuk hutan.

"Lalu pembentukan lembaga pembiayaan yang didedikasikan untuk melayani pangan dan pertanian, harmonisasi PPN (Pajak Pertambahan Nilai), kebijakan promosi pemanfaatan teknologi, rekayasa genetika, pembentukan sea and coast guard di Indonesia, dan peraturan untuk mempromosikan investasi peran swasta di bidang pangan," tutup Hatta.

National Summit ini diadakan mulai hari ini 29 Oktober 2009 hingga 31 Oktober 2009.

(dnl/dnl)