Minggu, 11/07/2010 16:47 WIB
Kenaikan TDL Akan Ditebus Dengan Kenaikan UMP di 2011
Suhendra - detikFinance

(ilustrasi foto: dok detikFinance)

Jakarta - Sejumlah kenaikan tarif yang terjadi di tahun 2010, seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang dibebankan ke masyarakat dinilai harus mampu dikompensasikan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2011. Meski perhitungan kenaikan UMP akan sangat tergantung dengan akumulasi inflasi dan kemampuan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi.

Anggota Dewan Pengupahan Nasional Mustofa mengatakan dengan adanya tren beberapa kenaikan tarif yang terjadi di 2010 ini maka dipastikan akan terjadi gejolak inflasi yang akan menentukan perubahan UMP tahun 2011 dari tahun ini. Dewan pengupahan setiap provinsi juga setiap bulannya melakukan survey terhadap 46 katagori Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Kalau dilihat deflasi dan inflasi harus ada perbedaan dengan UMP tahun 2010," kata Mustofa saat dihubungi detikFinance, Minggu (11/7/2010).

Ia menjelaskan selama ini UMP ditetapkan oleh masing-masing gubernur berdasarkan pertimbangan rekomendasi dewan pengupahan di masing-masing daerah. UMP akan sangat ditentukan oleh hasil KHL, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Dengan adanya kenaikan-kenaikan tarif secara khusus tidak dihitung, tapi akan langsung tercermin pada hasil akhirnya, yaitu dari 46 komponen kebutuhan hidup layak," katanya.

Tahun 2010 ini pemerintah menargetkan angka inflasi di titik 5,3%, namun dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dan beberapa kenaikan tarif diperkirakan target inflasi akan semakin membengkak, yang akan turut menentukan kenaikan UMP.

Sementara itu dari sisi pelaku usaha, hal ini akan menjadi bencana besar karena kenaikan TDL belum tentu akan memberikan ruang gerak bagi pengusaha untuk menaikan harganya karena harus mempertimbangkan persaingan. Sementara sudah pasti biaya produksi akan membengkak yang harus ditanggung pengusaha.

Bahkan pelaku usaha mengharapkan soal UMP tahun 2011 harus benar-benar mengedepankan kepentingan pengusaha agar tetap usahanya bisa terus berjalan. Kenaikan UMP yang benar-benar bulat disesuaikan dengan perubahan inflasi karena dampak TDL belum tentu bisa disanggupi oleh pengusaha.

"Pasti akan diperhitungkan itu, semuanya menderita, baik pengusaha maupun karyawan. Mesti harus dihitung bersama, kelangsungan perusahaan harus didahulukan. Itu pun kalau kuat," kata Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto saat dihubungi terpisah.

Daftar perubahan UMP Indonesia di 2010 Indonesia dibandingkan dengan tahun 2009:

• Aceh Rp 1,3 juta naik dari Rp 1,2 juta
• Sumut Rp 965.000 naik dari Rp 905.000
• Sumbar Rp 950.000 naik dari Rp 880.000
• Riau Rp 1,016 juta naik dari Rp 901.600.
• Kepulauan Riau Rp 925.000 naik dari Rp 892.000
• Jambi Rp 900.000 naik dari Rp 800.000
• Sumsel Rp 927.000 naik dari Rp 824.730
• Bangka Belitung Rp 910.000 naik dari Rp 850.000
• Bengkulu Rp 780.000 naik dari Rp 735.000
• Lampung Rp 767.500 naik dari Rp 691.000
• Jawa Barat Rp 671.500 naik dari Rp 628.191,15
• Jakarta Rp 1.118.009 naik dari Rp 1.069.865
• Banten Rp 955.300 naik dari Rp 917.500
• Jawa Tengah Rp 660.000 naik dari Rp 575.000
• Yogyakarta Rp 745.695 naik dari Rp 700.000
• Jawa Timur Rp 630.000 naik dari Rp 570.000
• Bali Rp 829.316 naik dari Rp 760.000
• NTB Rp 915.750 naik dari Rp 832.500
• NTT Rp 800.000 naik dari Rp 725.000
• Kalbar Rp 741.000 naik dari Rp 705.000
• Kalsel Rp 1.024.500 naik dari Rp 930.000
• Kalteng Rp 873.089 naik dari Rp 986.500
• Kaltim Rp 1.002.000 naik dari Rp 955.000
• Maluku Rp 840.000 naik dari Rp 775.000
• Gorontalo Rp 710.000 naik dari Rp 675.000
• Sulut Rp 990.000 naik dari Rp 925.500
• Sultra Rp 860.000 naik dari Rp 770.000
• Sulteng Rp 777.500 naik dari Rp 720.000
• Sulsel Rp 1 juta naik dari Rp 905.000
• Sulbar Rp 944.200 naik dari Rp 909.400
• Papua Rp 1.316.500 naik dari Rp 1.216.100
• Papua Barat Rp 1.210.000 naik dari Rp 1.180.000

(hen/dro)
http://www.detikfinance.com/read/2010/07/11/164726/1396942/4/kenaikan-tdl-akan-ditebus-dengan-kenaikan-ump-di-2011?f9911033

Kronologi Sengketa Saham TPI

Jumat, 02/07/2010 13:17 WIB
Kronologi Sengketa Saham TPI
Indro Bagus - detikFinance

Jakarta - Kisruh sengketa saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) kembali mencuat setelah sempat terbenam beberapa waktu. Secara dadakan, tiba-tiba kubu Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut kembali melontarkan serangannya terhadap bos Media Nusantara Citra (MNC) Hary Tanoesoedibjo.

Saling klaim antara dua kubu itupun semakin sengit dengan berbagai rumor bertebaran. Sulit membedakan mana yang rumor, mana yang fakta lantaran adanya para pemain isu yang diduga dengan sengaja berupaya membiaskan kenyataan yang ada.

Bagaimana sebenarnya kisruh ini bermula?

TPI pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991 selama 2 jam dari pukul 19.00-21.00 WIB. TPI diresmikan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1991 di Studio 12 TVRI Senayan, Jakarta. Secara bertahap, TPI mulai memanjangkan durasi
tayangnya. Pada akhir 1991, TPI sudah mengudara selama 8 jam sehari.

TPI didirikan oleh putri sulung Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Cipta Lamtoro Gung Persada.

Stasiun televisi yang akrab dengan masyarakat segmen menengah bawah ini harus diakui tidak memiliki kinerja keuangan yang baik, terutama ketika TPI kemudian memutuskan keluar dari naungan TVRI dan beralih menjadi stasiun musik dangdut pada pertengahan 1990-an.

Secara berangsur-angsur kinerja keuangan memburuk, utang-utang pun kian menumpuk. Pada tahun 2002, posisi utang TPI sudah mencapai Rp 1,634 triliun, jumlah yang sangat besar untuk periode tahun itu.

Mbak Tutut pun yang saat itu juga terbelit utang maha besar kelimpungan. Di satu sisi dirinya menghadapi ancaman pailit, di sisi lain utang TPI juga terancam tak terbayar.

"Di tengah kondisi tersebut, Mbak Tutut meminta bantuan kepada saya untuk membayar sebagian utang-utang pribadinya," ungkap Hary Tanoe, Kamis (2/7/2010).

Sebagai catatan, Hary Tanoe saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Bimantara Citra Tbk (BMTR) yang sekarang berubah nama menjadi PT Global Mediacom Tbk (BMTR). Bimantara Citra merupakan perusahaan kongsi antara Bambang
Trihatmojo, adik Mbak Tutut dengan Hary Tanoe dan kawan-kawan.

"Akhirnya kami sepakat untuk membayar sebagian utang mbak Tutut sebesar US$ 55 juta dengan kompensasi kami akan mendapat 75% saham TPI," jelas Hary.

Oleh sebab itu, kedua belah pihak yakni pihak Mbak Tutut dengan pihak Hary Tanoe melalui PT Berkah Karya Bersama (BKB) menandatangani investment agreement pada 23 Agustus 2002 dan ditandatanganinya adendum surat kuasa pengalihan 75% saham TPI kepada BKB pada Februari 2003.

"Investment agreement dan adendum surat kuasa pengalihan 75% saham TPI ini ditandatangani Mbak Tutut dan saya," ujarnya.

Hary menjelaskan, dana sebesar US$ 55 juta itu digunakan untuk penyertaan modal sebesar US$ 25 juta serta refinancing utang Mbak Tutut sebesar US$ 30 juta.

"Meskipun perjanjiannya US$ 55 juta, realisasi dana yang kita keluarkan mendekati US$ 60 juta. Tapi tidak apa-apa, namanya juga membantu," ujarnya.

Hary menegaskan, dengan perjanjian itu maka kepemilikan TPI sebesar 75% boleh dibilang sudah berada di bawah kepemilikan Bimantara Citra. Namun selanjutnya, Mbak Tutut melayangkan surat kepada BKB pada 20 Desember 2004. Isinya meminta kembali 75% saham TPI yang sudah dipindahtangankan kepada BKB dan Mbak Tutut menjanjikan akan melakukan due diligence (uji tuntas) untuk membayar kompensasi gantinya.

"Tapi dalam surat itu, Mbak Tutut tidak menjelaskan detil mekanisme pembayarannya dan sebagainya. Jadi kami memutuskan membahas dulu permintaan tersebut di internal kami," jelasnya.

Pada 7 Maret 2005, para petinggi Bimantara Citra, induk BKB, menggelar rapat internal. Rapat ini menghasilkan 3 opsi yang akan ditawarkan kepada Mbak Tutut.

Opsi pertama, BKB menjual 75% saham TPI yang dimilikinya kepada Mbak Tutut seharga Rp 630 miliar. Opsi kedua, BKB membeli 25% saham TPI yang dimiliki Mbak Tutut senilai Rp 210 miliar. Opsi ketiga, jika Mbak Tutut tidak mengambil sikap maka kepemilikan saham di TPI tetap BKB sebesar 75% dan Mbak Tutut 25%.

"Pada 8 Maret 2005, kami menyampaikan 3 opsi tersebut kepada Mbak Tutut. Dan pada 10 Maret 2005, kami melayangkan surat pemanggilan RUPS kepada seluruh pemegang saham TPI untuk membahas opsi-opsi tersebut dalam rapat yang
dijadwalkan pada 18 Maret 2005," jelas Hary.

Mbak Tutut pun didaulat harus menyampaikan opsi yang dipilihnya paling lambat pada 17 Maret 2005, agar RUPS dapat membahas mengenai opsi yang dipilih Mbak Tutut.

"Tapi sampai 17 Maret, Mbak Tutut tidak memberikan opsi yang diambil olehnya. Oleh sebab itu, RUPS 18 Maret 2005 memutuskan opsi ke 3, yakni kepemilikan tetap BKB 75% dan Mbak Tutut 25%," ujarnya.

Namun menurut Hary, Mbak Tutut kemudian mengklaim telah menggelar RUPS sendiri pada 17 Maret 2005 yang menghasilkan keputusan bahwa 75% saham TPI kembali ke tangan Mbak Tutut.

"RUPS ini sebenarnya cacat hukum. Pertama, RUPS 17 Maret tidak diketahui oleh jajaran direksi dan komisaris TPI lainnya, kecuali 1 orang saja yang menandatangani RUPS. Direktur ini adalah orang yang ditempatkan Mbak Tutut di
jajaran direksi. Kedua, RUPS 17 Maret dilakukan tanpa melalui proses pemanggilan pemegang saham," papar Hary.

"Ketiga, RUPS digelar dengan alasan Mbak Tutut telah membatalkan secara sepihak adendum surat kuasa pengambilalihan 75% saham TPI ke BKB yang telah ditandatangani pada Februari 2003. Padahal, surat kuasa yang dimaksud ditandatangani oleh dua pihak, sehingga tidak dapat dibatalkan sepihak oleh Mbak Tutut," imbuh Hary.

Selain itu, Mbak Tutut juga menuding Hary Tanoe dengan saudaranya Hartono Tanoe yang menjadi Komisaris di PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) sengaja membuat hasil RUPS 17 Maret 2005 tidak dapat dimasukkan ke dalam Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum), seperti yang dikuak oleh Yohanes Waworuntu.

Namun menurut Hary, alasan ini terlalu dibuat-buat. Hary menegaskan, pertama, baik Bimantara Citra, PT Bhakti Investama Tbk (BHIT) maupun PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) tidak memiliki saham di SRD.

"Kedua, kalau kita bisa memblokir Sisminbakum, negara ini sudah kita kuasai. Mana bisa kita melakukan itu? Saya kira alasan ini terlalu dibuat-buat yang tujuannya satu, merebut kembali TPI dengan cara-cara yang tidak baik," ujarnya.

Tak berhenti sampai disitu, mendadak pada 23 Juni 2010, Mbak Tutut kembali menggelar RUPS yang kemudian menunjuk Ketua Umum Partai Patriot Pancasila Japto Soerjosoemarno sebagai Direktur Utama TPI bersama 3 orang jajaran direksi lainnya.

Landasan Mbak Tutut mengadakan RUPS tersebut adalah dikeluarkannya surat Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM, Rieke Amavita bertanggal 8 Juni 2010 yang menyebutkan bahwa Menteri Hukum telah membatalkan surat-surat pengesahan anggaran dasar TPI.

Kubu Mbak Tutut mengklaim, keberadaan surat tersebut dengan sendirinya membatalkan susunan direksi dan komisaris TPI yang sekarang menjabat. Sementara kubu Hary Tanoe mempertanyakan status surat yang dikeluarkan oleh Rieke
tersebut. Menurut Hary, surat tersebut secara hukum tidak dapat membatalkan keputusan RUPS 18 Maret 2005.

Kendati demikian, kubu Mbak Tutut terus melakukan berbagai upaya merebut TPI. Bahkan pada 26 Juni 2005, Japto bersama orang-orangnya mendatangi kantor TPI guna mengklaim dan menduduki kantor tersebut. Kubu Hary Tanoe pun melaporkan upaya pendudukan tersebut ke pihak kepolisian.

Kini, keduanya masih terus bersengketa. Di satu sisi kubu Mbak Tutut terus bergerilya menggoyang status kepemilikan TPI. Di sisi lain, kubu Hary Tanoe terus mengupayakan jalur hukum untuk tetap mempertahankan TPI.

Bagaimana kelanjutannya?
(dro/qom)

Kisruh TPI

Senin, 28/06/2010 00:38 WIB
Mbak Tutut Klaim Kuasai Kembali TPI
Ari Saputra - detikNews

Jakarta - Siti Hardiyati Rukmana atau biasa dipanggil Mbak Tutut mengklaim telah kembali menguasai kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

Klaim Tutut ini berdasarkan SK pencabutan bernomor AHU.2.AH.03.04-114A yang mencabut SK Menkum HAM pada 2005 yang menyatakan TPI dimiliki perusahaan di bawah naungan Hartono Tanoesoedibjo, PT Berkah Karya Bersama.

"Surat tanggal 8 Juni 2010, Menkum HAM mencabut akta kepemilikan PT BKB. Tanggal 23 Juni, Mbak Tutut mengadakan RUPS dan menetapkan direksi baru," kata kuasa hukum Mbak Tutut, Denny Kailimang kepada wartawan di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (26/6/2010).

Hasil RUPS tersebut menempatkan Japto Soerjosoemarno sebagai Direktur Utama. Sabtu malam (25/6/2010), direksi yang berjumlah 7 orang mendatangi kantor TPI di Menara MNC untuk memberitahu status kepemilikan terbaru. Menurut Denny, mereka dihadang oleh sejumlah orang. Namun, Denny membantah mengirim ratusan orang.

"Itu yang ingin kita luruskan. Jangan diplintir sana-sini. Kita hanya bertujuh mendatangi untuk memberitahu ada keputusan baru dari Menkum HAM," imbuh Japto pada kesempatan serupa.

Silang sengketa TPI bermula 5 tahun lalu. Saat itu, Tutut hendak mendaftarkan direksi baru hasil RUPS ke Depkum HAM lewat sistem online Sisminbakum tetapi dijegal. Alhasil, Tutut kehilangan TPI dan mulai gerilya lewat jalur mediasi atau pengadilan selama 5 tahun.

"Ya mungkin ada sebab. Kita tertolong di sini (penetapan tersangka korupsi Sisminbakum Yusril Ihza dan Hartono Tanoe adik dari Hary Tanoesoedibjo-red)," pungkas Deny yang bersyukur kemenangannya ini ditengarai berawal dari penetapan Yusril dan Hartono menjadi tersangka Sisminbakum.

(Ari/fay)

Sengketa TPI

Rabu, 30/06/2010 10:11 WIB
Sengketa TPI
Hary Tanoe Dampingi Direktur TPI Laporkan Direktur Kemenkum HAM
E Mei Amelia R - detikNews

Jakarta - Direktur Utama Media Nusantara Citra MNC Hary Tanoesoedibjo mendampingi Direktur TPI Ruby Panjaitan menyambangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan Pelaksana Harian Direktur Perdana Kementerian Hukum dan HAM, Rieke Amavita, terkait pemalsuan dokumen sengketa TPI.

"Saya mendampingi Direktur TPI selaku Direktur MNC. Saya prihatin," kata Hary di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (30/6/2010).

Kuasa hukum Ruby, Hotman Paris Hutapea, mengatakan Rieke diduga melakukan pelanggaran pasal 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen dalam akta otentik dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Menurut dia, Rieke diduga telah membuat surat seolah-olah menteri hukum dan HAM membatalkan surat-surat pengesahan anggaran dasar Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Tetapi, ternyata Menkum HAM belum pernah mengeluarkan surat pembatalan.

"Kami menduga surat yang dikeluarkan palsu. Kita harapkan Ibu Rieke Amavita mudah-mudahan cepat menjadi tersangka. Karena, benar-benar tidak ada pembatalan berita negara dan keputusan menteri hanya dengan surat yang dialamatkan ke pengacara," papar Hotman.

(aan/ndr)

Kisruh TPI

Kamis, 01/07/2010 17:25 WIB
Kisruh TPI
Mbak Tutut 'Menjual' TPI ke MNC Group untuk Tutupi Utang
Ari Saputra - detikNews

Jakarta - Kisruh perebutan saham Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) berawal dari utang Siti Hardiyati Rukmana atau Mbak Tutut yang menumpuk awal tahun 2000. Untuk melunasi utangnya itu, Mbak Tutut 'menjual' TPI ke PT Berkah yang masih di bawah bendera MNC Group pada tahun 2005.

Atas jasa MNC Group, Mbak Tutut sempat mengucapkan terimakasih karena MNC Group menyelamatkan biduk usahanya.

"Pihak Hary Tanoesoedibjo menyambut baik pengakuan Tutut yang mengatakan bahwa memang benar bahwa dia membuat surat ucapan terima kasih karena PT Berkah telah membayar utang-utangnya," kata kuasa hukum TPI Andi Simangunsong saat dihubungi wartawan, Kamis (1/6/2010).

Pada saat itu, lanjut Simangunsong, Mbak Tutut mempunyai hutang akibat penutupan Bank Yama - bank yang dibidani Tutut. Selain itu, putri sulung keluarga Cendana tersebut mempunyai tunggakan pajak TPI ke pemerintah, berutang ke Indosat, ke BPPN dan kepada para penyedia acara TPI atau alat. Nilainya, kata Andi sekitar Rp 630 miliar yang telah dilunasi oleh PT Berkah.

"Sebagai imbalan atas pembayaran utang-utang tersebut, Mbak Tutut memberikan kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali kepada PT Berkah untuk memiliki 75 % saham di TPI yang pelaksanaannya sepenuhnya diberikan kepada PT Berkah," imbuh Simangunsong.

Alhasil, PT Berkah dianggap memiliki hak penuh atas TPI. Menurut Simangunsong, Mbak Tutut tidak berhak membatalkan surat penyerahan TPI ke PT Berkah.

"Seperti analogi membeli tanah. Ketika sudah melakukan pembayaran, penjual tanah tidak dapat membatalkan surat kuasa yang sudah diberikan kepada pembeli tanah. Pembeli tanah tidak perlu meminta izin lagi untuk melakukan balik nama," tegas pria berkacamata minus ini.

Belakangan, kisruh TPI makin mengemuka setelah Mbak Tutut mengklaim memiliki kembali TPI dari MNC Group. Seiring dengan itu, sengketa TPI bersinggungan dengan skandal korupsi Sisminbakum. Sebab, lewat Sisminbakum inilah upaya saling jegal TPI berjalan.

(Ari/anw)

2 Faktor Penyebab Derasnya Arus Modal ke Indonesia

Jumat, 25/06/2010 14:22 WIB
2 Faktor Penyebab Derasnya Arus Modal ke Indonesia
Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan arus modal asing akan terus deras masuk sampai akhir tahun 2010. Setidaknya ada 2 alasan mengapa aliran modal akan tetap masuk ke Indonesia.

"Sepanjang tahun ini kalau tidak ada sentimen negatif, kecuali di Eropa terjadi seperti kemarin lagi. Maka arahnya arus modal akan masuk terus masuk," ujar Pjs Gubernur BI, Darmin Nasution di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jumat (25/06/2010).

Darmin menjelaskan, salah satu faktor derasnya aliran modal ke Indonesia karena pertumbuhan ekonomi lebih bagus di negara-negara emerging market daripada negara maju.

"Disana (negara maju), pertumbuhan ekonomi di Eropa hanya 1 %, Amerika hanya 3 %. Namun di Asia 6% sampai 8%, ada juga yang 10%. Itu saja sudah membuat modal tertarik masuk," katanya.

Faktor yang kedua, lanjut Darmin yakni tingkat suku bunga. Saat ini, menurut Darmin, negara-negara Eropa masih menahan tingkat bunganya di kisaran 1%.

"Sementara India diatas 5%, Indonesia 6,5%. Ya datang dia (arus modal)," tuturnya.

Menurut Darmin, dua alasan itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat arus modal untuk terus masuk ke Indonesia. Kecuali ada kasus spesifik seperti yang terjadi di Eropa beberapa waktu lalu.

"Lihat saja kalau ada sentimen negatif pasti lari lagi, karena asing memang mau menyelamatkan modal," jelas Darmin.

(dru/qom)

Kamis, 27 Mei 2010 pukul 08:35:00

Seimbangkan Fiskal-Moneter

Fundamental ekonomi masih kuat.

JAKARTA — Kesimbangan kebijakan fiskal dan moneter dibutuhkan dalam mengantisipasi kemungkinan dampak krisis keuangan di Yunani terhadap perekonomian Indonesia. Secara global, aliran krisis akan mempengaruhi tiga hal yakni perdagangan, makro ekonomi, dan pasar uang.

“Keseimbangan fiskal dan moneter menjadi kunci utama mengatasi dampak negatif krisis Yunani,” kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah, di sela seminar "Map ping Anatomi BUMN Menuju World Class Company", Rabu (26/5).

Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, meyakinkan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat terkait krisis di Eropa. Cadangan devisa, kata dia, sebagai salah satu indikator, terus bertambah, mencapai 80 miliar dolar AS.

Pada sisi lain, Abubakar menegaskan kondisi pasar modal juga tetap stabil, meski sempat mengalami penurunan. ''Perdagangan kita dengan Eropa, dan khususnya dengan Yunani, sangat kecil. Jadi, tidak terlalu berdampak.''

Lebih jauh, Firmanzah, krisis di Yunani tidak secara langsung berpe ngaruh terhadap perekonomian Indonesia, karena neraca perdagangan kedua negara tidak terlalu besar dan investasi Yunani di Indo nesia juga relatif kecil. Namun, bila krisis Yunani berpengaruh besar terhadap pasar di Eropa, maka kemungkinan efeknya akan sampai di pasar dalam negeri. “Pasar Eropa menjadi salah satu pasar ekspor barang-barang Indonesia. Ini yang perlu diantisipasi karena akan menurunkan porsi ekspor,” katanya. Ia menjelaskan, jika pasar Eropa terpuruk akan berpengaruh terhadap perusahaan beorientasi ekspor.

Secara global, papar Firmanzah, aliran krisis akan mempengaruhi tiga hal yakni perdagangan, mak ro ekonomi, dan pasar uang. Nilai ekspor Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) memang relatif kecil atau mencapai 11 persen. Hal ini berbeda dengan Singapura yang mencapai 30-35 persen PDB.

Dari sisi makro ekonomi, krisis keuangan regional akan membuat likuiditas perekonomian suatu negara kering, karena investasi dari luar negeri merosot. Demi kian halnya, di pasar uang akan terjadi gejolak nilai tukar, sekaligus jatuhnya harga saham.

"Jika harga saham merosot di pasar regional, sangat rentan mengimbas pada pasar saham dalam negeri. Sentimen pasar anjlok karena investor keluar," kata Firmanzah.

Firmanzah menegaskan, perlu koordinasi yang tegas antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam membuat kesetaraan antara fiskal dan moneter. “Perlu kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang mengacu pada kondisi pasar, yang disesuaikan dengan target-target ekonomi pemerintah,” katanya.

Kebijakan fiskal dan moneter yang longgar akan mengakibatkan inflasi tinggi. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu ketat mengakibatkan sektor riil tidak bisa berjalan.

BI bertugas menjaga likuiditas terkait dengan suku bunga kredit untuk dapat menggerakkan sektor riil. "BI juga selalu siap melakukan intervensi pasar uang untuk menjaga nilai tukar agar stabil pada kisaran tertentu," tegasnya.

Rupiah
Nilai rupiah dilaporkan sempat menurun. Deputi Gu benur Bank Indonesia (BI), Budi Mulia, mengatakan pelemahan rupiah da lam sebulan terakhir merupakan dinamika temporer dipicu situasi ekonomi global terkait krisis Yunani. Namun, menurut dia, fundamental ekonomi Asia jauh lebih bagus dari pada Eropa yang kini bergejolak.

Ini fenomena global, dipicu krisis utang Yunani dan perkembangan terakhir dipicu permasalahan bank di Spanyol, kata Budi, Rabu.

Karena itu, ujar dia, pelemahan rupiah yang terus terjadi harus dilihat bukan sebagai masalah domestik. Budi menegaskan, krisis Eropa berdampak keseluruh dunia, karena kecemasan para pemilik dana.

Pelemahan rupiah harus bisa dibedakan antara tempo rer karena sentimen tertentu seperti sepanjang bulan ini atau karena ada masa lah fundamental. Dibanding Eropa, katanya, Asia Profil pengelolaan fiskalnya jauh lebih baik.

Mata uang euro terjun bebas ke titik terendah selama delapan setengah tahun terha dap yen dan titik terendah hampir empat tahun melawan dolar AS, Selasa. Merosotnya nilai euro ini diduga sebagai dampak Pemerintah Spanyol yang mengambil alih sebuah bank kecil. palupi annisa/cepi setiadi/teguh firmansyah/c03, ed: yeyen rostiyani

(-)

Konflik Kepentingan Pejabat Pengusaha

Sri Mulyani Beberkan Konflik Kepentingan Pejabat Pengusaha

Rabu, 19 Mei 2010 | 09:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Di hadapan para tokoh nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani tadi malam bicara blak-blakan seputar konstelasi politik di balik alasan pengunduran dirinya. Ia pun membeberkan adanya pejabat tinggi negara yang terlibat konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya menguntungkan mereka atau kerabatnya.

“Banyak yang menyesalkan saya mundur sebagai kekalahan,” kata Sri. “Tapi, di forum ini, saya ingin menegaskan bahwa saya menang, karena tidak berhasil didikte oleh siapa pun yang tidak menginginkan saya di sini.” Penegasan itu disampaikan oleh Sri dalam kuliah umum bertajuk “Kebijakan Publik dan Etika Publik”, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) di Jakarta tadi malam.

Puluhan tokoh nasional hadir di sana, antara lain Rahman Tolleng, Wimar Witoelar, Yenny Wahid, Erry Riyana Hardjapamekas, Marsillam Simanjuntak, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohamad, Teten Masduki, dan penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyetujui pengunduran diri Sri, yang akan menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia per 1 Juni mendatang dan berkantor di Washington, DC, Amerika Serikat.

Soal pengunduran dirinya, Sri mengakui keputusan itu dibuat tak lepas dari kondisi politik di dalam negeri. “Ini sebuah kalkulasi politik bahwa sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi dikehendaki dalam sistem politik di mana perkawinan keputusan itu begitu sangat nyata,” ujarnya.

“Orang bilang itu kartel, saya menyebutnya kawin saja.” Pernyataan Sri itu seolah menjawab lontaran yang disampaikan oleh Rocky Gerung dari P2D dalam sambutannya saat membuka acara. Menurut dosen filsafat Universitas Indonesia itu, politik Indonesia kini tidak lagi diwarnai politik akal sehat, melainkan politik kartel.

Yang dimaksudkannya tak lain adalah Presiden Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang kini bersepakat membentuk Sekretariat Gabungan Partai Koalisi.
Dalam sistem politik seperti ini, menurut Sri, tidak lagi ada etika berpolitik.

“Orang seperti saya tidak mungkin bisa lagi eksis. Saya memang bukan politikus dan bukan dari partai politik, tapi tidak berarti saya tak mengerti politik.” Itu sebabnya, ia pun merasa telah diperlakukan tidak adil dalam kasus penyelamatan Bank Century yang dipersoalkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. “Apakah proses politik yang ditunggangi oleh suatu kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi, bahkan divonis terhadap dirinya tanpa melalui pengadilan?” ucapnya. “Sedemikian pandainya proses politik itu sehingga dibebankan pada satu orang,” ujarnya lagi.

Hal lain yang juga disentil oleh Sri adalah soal saratnya konflik kepentingan sejumlah “pejabat pengusaha” dalam proses pengambilan keputusan di kabinet. Ia mengaku, sepanjang kariernya sebagai menteri selama lima tahun, ada sejumlah kasus yang dengan jelas menggambarkan perilaku itu.

Menurut Sri, meski para pejabat itu mengaku kepada publik telah meninggalkan segala urusan soal usahanya, keluarganya masih terlibat dalam usaha. Ada kebijakan, kata Sri, yang dibuat, dan dari keputusan itu ternyata yang mendapat keuntungan adalah salah satu perusahaan milik si “Pejabat Pengusaha”.

“Bagaimana mungkin rapat untuk kebijakan publik dilakukan dengan orang yang akan menikmati kebijakan itu?” kata Sri. “Selalu dibilang, yang penting pemerintahan efektif. Ternyata yang impor perusahaan keluarga dia.”

● METTA DHARMASAPUTRA | RIEKA RAHADIAN

FREN Konversi Utang ke Saham

Selasa, 20/04/2010 09:06 WIB
BEI Evaluasi Aksi FREN Konversi Utang ke Saham
Whery Enggo Prayogi - detikFinance

(foto: dok FREN)

Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) masih melakukan evaluasi terhadap aksi korporasi yang dilakukan PT Mobile-8 Tbk (FREN) dalam rangka menerbitkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebesar 4.147.836.803 lembar, sebagai pengganti utang kepada 9 kreditur sebanyak Rp 209.060.974.564.

Demikian disampaikan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Eddy Sugito dalam perbincangannya dengan detikFinance di Jakarta, Senin (19/4/2010) malam.

"Kita masih lakukan evaluasi. Memang ini bagian dari mereka dalam langkah-langkah restrukturisasi," ujar Eddy.

Bursa bersama Bapepam-LK akan melakukan koordinasi serta komunikasi untuk melakukan penilaian atas aksi perusahaan jasa telekomunikasi ini. Seperti diketahui, FREN mencatat kinerja yang buruk selama tahun 2009.

Sampai akhir Desember lalu, perseroan tercatat mengalami rugi bersih sebesar Rp 724,398 miliar, dengan rugi usaha sebanyak Rp 676,50 miliar. Triwulan I-2010 pun FREN masih mencatat rugi bersih Rp 197,73 miliar dengan rugi usaha Rp 210,72 miliar.

Sebagai langkah restrukturisasi, perseroan berencana melakukan konversi saham atas beban hutang FREN kepada 9 kreditur. Sebanyak 4.147.836.803 lembar saham baru akan dikeluarkan melalui mekanisme non-HMETD.

Total saham baru yang akan diterbitkan, diambil dari saham seri B dengan pelaksanaan harga konversi tersebut sebesar RP 50,40 per lembar saham, dengan nilai nominal Rp 50 per saham.

"Kita akan lihat, sepanjang ada opportunity itu ada. Belum ada rencana pemanggilan juga," jelasnya.

Untuk meminta persetujuan dari pemegang saham, perseroan akan menggelar RUPSLB yang rencananya diselenggarakan pada 29 April 2010.

Jumlah utang kepada sembilan kreditur ini, tidak secara utuh akan dikonversi menjadi saham oleh perseroan. Tercatat perseroan masih memiliki utang kepada mereka sebanyak Rp 58,71 miliar. Pihak manajeman FREN pun meminta kepada seluruh pemegang saham (lama) untuk mendukung aksi korporasi ini. Pasalnya, langkah ini bertujuan agar dapat meningkatkan kinerja perseoan.

"Kami sudah mencapai kesepakatan dengan sembilan kreditur, untuk melakukan pembayaran utang yang dikonversi menjadi saham. Sisa utang yang tidak dikonversi menjadi saham, akan dibayar secara bertahap di 2010 atau 2011 ini. Penyelesaian utang perseroan melalui konversi utang menjadi saham perseroan merupakan hasil maksimal yang diperoleh perseroan dari negosiasi dengan para kreditur ini," ucap Sekretaris Perusahaan FREN Chris Taufik beberapa waktu lalu.





(wep/dro)

Alasan Chairul Tanjung Beli Carrefour

Jumat, 16/04/2010 18:14 WIB
Alasan Chairul Tanjung Beli Carrefour
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Chairul Tanjung melalui Para Group resmi menjadi juragan baru PT Carrefour Indonesia. Mengapa Chairul Tanjung akhirnya masuk ke bisnis ritel, setelah selama ini sudah memiliki gurita bisnis televisi, bank hingga waralaba?

Pengusaha yang baru saja masuk dalam daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes itu mengaku masuk ke bisnis ritel dengan mengakuisisi Carrefour bukan karena ingin mencari uang dari bisnis tersebut. Chairul Tanjung mengaku alasannya membeli Carrefour adalah masalah idealisme.

"Kalau saya dibilang mencari uang dari ritel itu salah, ritel itu kecil marginnya," kata Chairul Tanjung dalam acara konferensi pers di Gedung Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (16/4/2010).

Ia memiliki idealisme bahwa perusahaan lokal pun bisa menjadi perusahaan yang bisa bersinergi dengan perusahaan-perusahaan multi nasional seperti Carrefour. Selain itu sektor ritel pun menjadi sektor yang penting karena menyangkut 9 kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang baik maka bisa menjadi pengontrol inflasi.

"Perusahaan nasional Indonesia bisa berdiri sendiri, dan jadi tuan rumah dinegeri sendiri," katanya.

Selain itu kata dia, sektor ritel yang dimasuki oleh Para Group akan membuka peluang kesempatan memberikan pembinaan bagi pelaku petani, peternak, nelayan dan lain-lain dalam menggerakan ekonomi usaha kecil dan menengah.

Mengenai proses pembelian Carrefour ia mengatakan prosesnya hanya berlangsung tiga bulan mulai dari pembahasan awal sampai terjadi kesepakatan. Ia mengaku MoU pembelian saham Carrefour sudah diteken pada tanggal 12 Maret 2010 di Perancis. Pihak yang pertama kali menawarkan adalah pihak Carrefour.

"Mereka (Carrefour) yang datang ke kita," ungkap Chairul.

Seperti diketahui, Chairul Tanjung melalui kelompok usahanya, Para Group mengakuisisi 40% saham PT Carrefour Indonesia senilai lebih dari Rp 3 triliun. Akuisisi itu dilakukan Trans Corp melalui PT Trans Ritel, sebuah anak perusahaan Trans Corp dibawah Para Group.

Setelah akuisisi oleh Trans Corp ini, maka komposisi pemegang saham PT Carrefour Indonesia adalah Trans Ritel (40%), Carrefour SA 39%, Carrefour Netherland BV 9,5%, dan Onesia BV 11,5%.

Chairul yang kini menjadi komisaris utama Carrefour Indonesia itu juga berniat menyelesaikan masalah kasus monopoli yang diputuskan oleh KPPU beberapa waktu lalu. Chairul akan segera menemui KPPU yang kini sedang mengajukan kasasi ke MA setelah keputusannya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


(hen/qom)

Chairul Tanjung Beli 40% Saham Carrefour Lebih dari Rp 3 Triliun

Jumat, 16/04/2010 15:37 WIB
Chairul Tanjung Beli 40% Saham Carrefour Lebih dari Rp 3 Triliun
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Chairul Tanjung melalui kelompok usahanya, Trans Corp membeli 40% saham PT Carrefour Indonesia senilai US$ 300 juta atau lebih dari Rp 3 triliun. Salah satu orang terkaya di dunia itu membeli Carrefour dari dana pinjaman sejumlah sindikasi bank.

"Jumlah tepatnya untuk US$ di atas US$ 300 juta, untuk rupiah di atas Rp 3 triliun," jelas Chairul Tanjung soal nilai akuisisi Carrefour, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (16/4/2010).

Chairul menjelaskan, dana akuisisi tersebut berasal dari pinjaman konsorsium Credit Suisse, Citibank, JP Morgan, dan ING. Akuisisi itu dilakukan Trans Corp melalui PT Trans Ritel, sebuah anak perusahaan Trans Corp di bawah Para Group.

Setelah akuisisi oleh Trans Corp ini, maka komposisi pemegang saham PT Carrefour Indonesia adalah Trans Ritel (40%), Carrefour SA 39%, Carrefour Netherland BV 9,5%, dan Onesia BV 11,5%.

Chairul Tanjung sendiri kini bisnisnya sudah menggurita mulai dari bank, televisi dan hiburan, hingga waralaba. Majalah Forbes pada bulan lalu menempatkan Chairul Tanjung sebagai salah satu dari 1.000 orang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan sekitar US$ 1 miliar atau Rp 9 triliun. (qom/dnl)

Rhenald Kasali: Lokasi Menara Jakarta Kurang Menjual

Rabu, 24/03/2010 14:29 WIB
Rhenald Kasali: Lokasi Menara Jakarta Kurang Menjual
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Lokasi pendirian Menara Jakarta yang berlokasi di Kemayoran Jakarta Pusat dianggap kurang maksimal jika dilihat dari sudut pandang marketing. Banyaknya wilayah pendukung Kemayoran yang masih harus dibenahi terutama di bidang infrastruktur dan keruwetan lokasi disekitar Kemayoran menjadi kendala utama.

Pakar marketing Rhenald Kasali mengatakan, keberadaan pembangunan Menara Jakarta di Kemayoran tidak berorientasi pasar, namun masih berorientasi pada suplai mengenai ketersedian lahan yang masih kosong di Kemayoran.

Padahal kata dia, orientasi pada pasar sangat penting dalam mengembangkan pembangunan proyek besar seperti Menara Jakarta. Kemayoran saat ini hanya ditopang oleh keberadaan pusat hiburan Ancol dan kawasan Mangga Dua sebagai pusat belanja.

"Saya melihanya tidak lengkap, tidak utuh, sebagai tata ruang tidak maksimal," kata Rhenald saat dihubungi detikFinance, Rabu (24/3/2010).

Dikatakannya, secara nilai jual, wilayah-wilayah pendukung Kemayoran seperti kawasan Galur Senen, Gunung Sahari masuk dalam wilayah kumuh dengan tingkat keruwetan transportasi yang tinggi. Sehingga masih perlu waktu dan dana yang besar untuk mengembangkan wilayah-wilayah sekitar Kemayoran dalam rangka menopang keberadaan menara tersebut.

"Jadi masih melihatnya hanya supply side karena masih banyak tanah kosong di Kemayoran, bukan market side," katanya.

Sehingga, kata dia, untuk kepentingan wisata pun lokasi Kemayoran kurang mendukung sebagai pusat wisata. Bahkan, untuk kepentingan pusat menara telekomunikasi, lokasi Menara Jakarta tidak berada di pusat kota.

Menurutnya, lokasi yang cocok untuk Menara Jakarta antara lain di wilayah segi tiga mas Jakarta yaitu Sudirman dan Kuningan karena telah memiliki infrastruktur yang kuat dan berada di pusat Jakarta. Sementara itu wilayah Jakarta Selatan seperti lingkar luar Simatupang justru masih dianggap memiliki nilai jual karena memiliki banyak akses.

Rencana pembangunan Menara Jakarta kembali dibahas pada Januari 2010 lalu, dengan target pada tahun 2012 sudah bisa berdiri. Menara yang menelan dana minimal Rp 2,1 triliun ini akan berdiri hingga 588 meter yang dikomandani oleh konglemerat Prajogo Pangestu.

(hen/ang)

RI-Hong Kong Hindari Pajak Berganda

Selasa, 23/03/2010 18:35 WIB
RI-Hong Kong Hindari Pajak Berganda
Ramdhania El Hida - detikFinance


Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Hong Kong menandatangani persetujuan penghindaran pajak berganda. Dengan perjanjian ini, diharapkan adanya kepastian di bidang investasi oleh kedua belah pihak bisa dibina.

"Dengan cara meniadakan atau mengurangi hambatan yang terkait dengan perpajakan sehingga hal tersebut akan menggalakkan hubungan perekonomian antara kedua belah pihak," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya dalam acara penadatanganan tersebut di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (23/3/2010).

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Hong Kong Special Administrative Region (SAR) Republik Rakyat China John Tsang akan berisi rincian pertukaran informasi wajib pajak, termasuk informasi perbankan antara otoritas.

"P3B ini akan memperkuat integritas sistem perpajakan Indonesia dengan difasilitasinya pertukaran informasi Wajib Pajak," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, dengan perjanjian tersebut, kedua belah pihak akan terus melanjutkan upaya-upaya internasional untuk meningkatkan transparansi sistem keuangan dan mencegah penghindaran dan pengelakan pajak di luar negeri.

Direktur Peraturan Perpajakan I Syarifuddin Alsjah menyatakan salah satu isi dari perjanjian ini adalah pengurangan 15% Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengusaha asal Hongkong yang menanamkan investasinya di Indonesia.

"Tarif normal 25% untuk dividen jadi 10% untuk normal," jelasnya.

Sedangkan untuk investasi langsung dengan 25% kepemilikan saham, maka akan dikenakan PPh sebesar 5% dari dividen. Untuk pengusaha yang memiliki cabang di Indonesia maka dikenakan pajak 5%. Begitu pula dengan royalti yang didapat pengusaha Hong Kong tersebut di Indonesia akan dikenakan pajak sebesar 5%. Pajak atas bunga yang sebelumnya sebesar 20%, dengan perjanjian ini turun menjadi 10%.

"Kepentingan wajib pajak akan diatur dalam perjanjian ini," ujarnya.

Syarifuddin menyatakan pada tahun 2009, nilai perdagangan Indonesia dengan Hong Kong sebesar US$ 4,5 miliar dengan rata perumbuhan sebesar 9% per tahun sejak tahun 2005 sampai 2009.

Sedangkan, nilai perdagangan Indonesia yang melalui Hong Kong mencapai US$ 2,5 milliar. Dengan perjanjian tersebut, Syarifuddin mengharapkan bisa tumbuh hingga double digit hingga 5 tahun mendatang.

"Pasti ini akan mendorong investasi dan perdagangan. Saya harapkan kita bisa double digit dalam 5 tahun mendatang, bahkan lebih cepat," ujarnya.

Rencananya, penerapan dari peraturaan perpajakan tersebut akan berlaku paling cepat pada awal Januari tahun depan. Untuk kompensasi pengusaha Indonesia yang menanamkan investasinya di Hong Kong, terdapat kemungkinan perhitungan yang sama tetapi terdapat beberapa bagian yang berbeda dengan perhitungan di Indonesia.

(nia/dnl)

14 Sektor Industri Dapat Insentif Bea Masuk di 2010

Kamis, 11/03/2010 13:37 WIB
14 Sektor Industri Dapat Insentif Bea Masuk di 2010
Ramdhania El Hida - detikFinance


Jakarta - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,53 triliun untuk 14 jenis industri yang diusulkan untuk memperoleh fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) dalam APBN-P tahun 2010.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu menyebutkan, insentif tersebut diberikan kepada 5 kuasa pengguna anggaran (KPA). Sektor industri yang akan menikmati insentif tersebut antara lain (1) industri sorbitol, kemasan plastik dan karung plastik dengan pagu Rp 151,79 miliar, kemudian (2) industri pembuatan dan perbaikan kapal, komponen kendaraan bermotor, kabel serat optik, komponen elektronika, dan peralatan telekomunikasi dengan pagu Rp 769,26 miliar.

Sektor lainnya adalah (3) industri komponen PLTU, kawat ban (steel cord), ballpoint, alat besar, karpet berbahan baku plastik yang mendapatkan pagu sebesar Rp 281,89 miliar. Adapun untuk (4) industri perawatan pesawat terbang akan mendapatkan pagu sebesar Rp 312 miliar dan (5) industri kemasan infus mendapatkan pagu sebesar Rp 15,19 miliar.

"Pemberian fasilitas BM-DTP pada sektor tertentu ini bertujuan agar sektor-sektor tersebut bisa meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujarnya dalam MoU Pemberian insentif fiskal berupa bea masuk bagi industri sektor tertentu untuk Tahun Anggaran 2010 di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, siang ini (11/3/2010).

Pada kesempatan yang sama, hal senada juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, pemerintah memberikan insentif berupa BM-DTP untuk tahun 2010 ini dalam rangka mendorong sektor riil, dan membantu industri yang selama ini membutuhkan bahan baku impor. Dia menyebutkan, untuk bisa mendapatkan fasilitas
BM-DTP ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh perusahaan terkait.

Keempat kriteria tersebut pertama industri tersebut harus memenuhi penyediaan barang dan atau jasa untuk kepentingan umum dikonsumsi oleh masyarakat luas dan melindungi kepentingan konsumen. Kedua, suatu industri harus meningkatkan daya saing industri nasional. Ketiga, suatu industri merupakan penyerap tenaga kerja, dan yang keempat bisa meningkatkan pendapatan negara.

"Artinya jika industri tersebut berkembang bisa berkontribusi balik melalui peningkatan penerimaan pajak,”jelasnya.

Selain keempat kriteria tersebut, kata Sri Mulyani, ada juga persyaratan mengenai ketentuan spesifikasi barang dan bahan baku yang dimaksud belum diproduksi di dalam negeri.

"Atau jika sudah diproduksi tapi belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan atau juga sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum memenuhi kebutuhan industri,” ujarnya.

Kendati penyerapan insentif fiskal pada beberapa sektor industri tahun lalu tidak maksimal atau sekitar 20%. Sri Mulyani mengingatkan, dalam pemberian insentif kali ini, para penerima diharapkan bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal melalui penyerapan yang optimal.

Merujuk pada pemberian fasilitas BM-DTP dalam dua tahun terakhir, Sri Mulyani menilai pelaksanaannya tidak memuaskan karena realisasi penyerapan yang sangat minimal. Alasan tidak optimalnya penyerapan tersebut, lanjutnya, lantaran perangkat peraturan yang belum rampung seluruhnya. Selain itu juga ada sebagian sektor industri yang rencana bisnisnya berubah-ubah.

"Saat ini pemerintah sudah mempercepat semua regulasi yang menyangkut hal ini, maka tak ada alasan lagi untuk terlambatnya penyerapan,"ujarnya.

Jika masih juga tak terserap, sebagai punishment, pemerintah akan memotong anggaran insentif sebanyak anggaran yang tidak terserap. Selain itu, tahun depan sektor industri tersebut tak akan lagi mendapatkan insentif tersebut.

"Kalau tidak bisa diserap maka anggarannya akan dipotong sebanyak yang tidak bisa diserap itu. Tahun depan kalau hasilnya baik, sesuai kriteria, ya kita akan teruskan. Kalau tidak, ya sektor itu tahun depan tidak usah dikasih insentif lagi kan," tegas Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga mengkaji 4 jenis industri untuk memperoleh fasilitas BM-DTP. Keempat jenis industri tersebut adalah perfilman, perikanan, pertambangan, dan perhubungan.

"Ada 4 lagi yang dikaji. Perikanan, perfilman masih membutuhkan, pertambangan, perhubungan," ungkap Anggito.

Menurut Anggito, penambahan industri ini terkait adanya sisa pemberian insentif sebesar Rp 500 miliar. Dalam APBN-P terdapat pagu anggaran sebesar Rp 2 triliun. Sedangkan, yang sudah jelas alokasinya sebesar Rp 1,53 triliun untuk insentif BM-DTP 14 jenis industri.

Rencananya, evaluasi terhadap jenis industri yang akan menerima insentif BM-DTP bisa selesai pada akhir bulan depan.

"Itu nanti berdasarkan usulan. Berdasarkan masukan kita evaluasi kira-kira satu bulan lagi," tegas Anggito. (nia/dnl)

Menkominfo Bersikukuh Asing Tak Boleh Masuk Menara Telekomunikasi

Rabu, 17/03/2010 16:35 WIB
Menkominfo Bersikukuh Asing Tak Boleh Masuk Menara Telekomunikasi
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Berbeda dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring menegaskan sektor menara telekomunikasi harus tertutup untuk pelaku asing. Selama ini, belanja modal (capex) bidang komunikasi (ICT) sebanyak 92% sudah dikuasai oleh asing.

Hal ini disampaikan oleh Menkoinfo Tifatul Sembering di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (17/3/2010).

"Capex kita untuk sektor ICT Rp 300 triliun per tahun, 92% belanja kita ke luar negeri ke asing, peluang kita hanya 8% di menara. Apakah ini kita berikan juga," katanya.

Tifatul juga mengatakan jika dibuka untuk asing, justru para pemilik operator telekomunikasi ini lebih banyak melakukan divestasi menara-menara lama. Ia juga optimis pendanaan dalam negeri mampu mendorong pembangunan menara-menara baru di berbagai daerah.

"Sekarang ini jumlah menara 20.000, kita masih butuh 50.000 dalam waktu 5 tahun lagi," katanya.

Menurut Tifatul, sikap kementeriannya untuk bersikukuh tetap tidak membuka sektor menara telekomunikasi agar pelaku usaha domestik tetap diberikan kesempatan. Ia mengakui saat ini banyak usulan agar sektor ini dibuka hingga 51% untuk asing.

"Jadi soal DNI (Daftar Negatif Investasi) itu, ini belum final, masih diskusikan," katanya.

Sebelumnya Kepala BKPM Gita Wirjawan menegaskan, dibukanya sektor menara telekomunikasi untuk asing sangat penting dalam rangka menopang bertambahnya menara telekomunikasi di Tanah Air. Selama ini pelaku lokal masih belum maksimal menambah jumlah menara di berbagai daerah untuk menekan wilayah blank spot.

(hen/dnl)

Matahari Dilego Rp 7,164 Triliun

Bagi Dividen Rp 1 Triliun dan Lunasi Utang
Matahari Dilego Rp 7,164 Triliun

Sabtu, 6 Maret 2010 | 04:04 WIB

Jakarta, Kompas - Manajemen PT Matahari Putra Prima Tbk akan mengajukan pembagian dividen tunai pada tahun 2010 sebesar Rp 1 triliun. Matahari Putra Prima atau MPP juga akan melunasi sebagian besar utang bank dan obligasi yang nilai totalnya mencapai Rp 3,4 triliun.

Direktur Utama MPP Benjamin J Mailool pada paparan publik di Jakarta, Jumat (5/3), mengatakan, sumber dana untuk pembagian dividen dan pembayaran utang itu akan diperoleh dari hasil penjualan 90,76 persen saham PT Matahari Department Store Tbk, salah satu anak usaha terbesar MPP.

”Selain mengusulkan pembagian dividen Rp 1 triliun, kami akan membayar sebagian besar utang, baik kepada bank maupun obligasi yang kami terbitkan, sebesar Rp 3,4 triliun. Setelah itu, posisi utang kami akan mendekati nol,” kata Benjamin.

Dia menerangkan, posisi utang perseroan saat ini Rp 3,5 triliun. Terdiri atas obligasi senilai 200 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,8 triliun, obligasi rupiah senilai Rp 500 miliar, dan sisanya utang kepada bank.

Matahari akan dijual kepada Meadows Asia Capital (MAC) di harga Rp 2.705,33 per saham atau total Rp 7,164 triliun. Harga tersebut telah disepakati pada perjanjian awal jual-beli antara MPP dan MAC pada 23 Januari lalu. Namun, pengambilalihan Matahari oleh MAC itu masih akan menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MPP yang rencananya akan digelar Maret atau April 2010.

MPP akan mempertahankan kepemilikan tidak langsung di Matahari dengan memiliki sekitar 20 persen saham MAC. MAC sendiri adalah perusahaan yang dimiliki CVC Capital Partners, sebuah perusahaan private equity internasional dengan dana kelolaan 45 miliar dollar AS atau sekitar Rp 400 triliun.

Menurut Benjamin, penjualan Matahari memberikan keuntungan cukup strategis, baik bagi perseroan maupun pemegang saham. Keuntungan bagi perseroan adalah memperkuat kondisi keuangan MPP, yang ekses lanjutannya MPP dapat mempercepat rencana ekspansi usaha Hypermart. Sementara bagi pemegang saham, keuntungannya adalah meningkatkan nilai pemegang saham karena harga jual saham Matahari kepada MAC mencapai hampir dua kali lipat dibanding harga pasar saat ini.

Direktur Keuangan MPP Hendra Siddin mengatakan, jika penjualan Matahari disetujui oleh RUPS-LB, perseroan diperkirakan memperoleh laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 7,17 triliun. Naik tinggi dibanding laba tahun 2009 sekitar Rp 300 miliar. Jika transaksi tersebut batal, laba bersih perseroan tahun 2010 diperkirakan Rp 399 miliar.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan MPP Lina Latif menambahkan, jika transaksi penjualan Matahari selesai tahun 2010, tahun 2011 manajemen akan mengajukan kepada pemegang saham untuk membagikan dividen tahun 2010 sebesar Rp 1 triliun.

Dalam paparan publik, jajaran direksi MPP juga membantah dugaan rekayasa keuangan dalam transaksi penjualan Matahari. Terkait dengan penjualan Matahari, manajemen MPP menyatakan telah mengikuti semua peraturan yang disyaratkan oleh otoritas pasar modal Indonesia. (REI)

Standar Lingkungan oleh Unilever

Kamis, 25/02/2010 11:16 WIB
Setelah Kasus Sinar Mas, Unilever Blacklist CPO Duta Palma
Indro Bagus SU, Suhendra - detikFinance



Jakarta - Unilever pusat meminta pemasok-pemasok CPO tidak menjual produk CPO yang berasal dari grup Duta Palma. Perusahaan tersebut diduga telah merusak hutan hujan tropis untuk dijadikan lahan CPO.

"Setelah adanya laporan dari BBC, Unilever memberi ketentuan kepada trader-trader-nya agar tidak menjual CPO Duta Palma kepada Unilever," ujar Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Derom Bangun saat dihubungi detikFinance, Kamis (25/2/2010).

Unilever pusat merupakan salah satu pembeli CPO terbesar di dunia. CPO merupakan salah satu bahan baku produk-produk sabun, es, margarin yang diproduksi Unilever.

Menurut Derom, kebijakan Unilever melakukan blacklist atas CPO Duta Palma dilakukan setelah BBC melaporkan kalau grup Duta Palma telah membuka perkebunan CPO di atas hutan hujan.

Duta Palma merupakan salah satu perusahaan CPO anggota RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Di kawasan Riau, Duta Palma memiliki 8 lahan seluas 63.886 hektar yang dikelola oleh 7 perusahaannya, yaitu PT Eluan Mahkota, PT Johan Sentosa, PT Wana Jingga Timur, PT Cerenti Subur, PT Mekar Sari Alam Lestari, PT Aditya Palma Nusantara dan PT Duta Palma Nusantara.

Sebelumnya, Unilever pusat juga telah menangguhkan pembelian CPO dari grup Sinar Mas melalui PT Sinar Mas Agri Resources & Technology Tbk (SMAR).

"Unilever menangguhkan pembelian CPO dari Sinar Mas sampai kami mendapatkan bukti bahwa tuduhan tentang keterlibatan mereka dalam praktik produksi yang merusak lingkungan yang ditujukan kepada mereka adalah tidak benar," ujar Corporate Secretary PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Sancoyo Antarikso.

Mengenai blacklist Duta Palma, Sancoyo hanya mengatakan kalau Duta Palma bukan merupakan pemasok langsung CPO kepada Unilever. "Mengenai Duta Palma, dapat kami sampaikan bahwa mereka bukan direct supplier CPO dari Unilever," ujarnya.



(dro/qom)

Karyawan Kunci Memenangi Bisnis

Pendapatan Bisa Naik 4,5 Kali Lipat
Karyawan Kunci Memenangi Bisnis
Kamis, 25 Februari 2010 | 08:53 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Kualitas interaksi pemimpin bisnis dengan pekerja berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan dalam memenangi persaingan bisnis.

Namun, kecenderungan pemimpin perusahaan di Indonesia justru mengabaikan keunggulan lingkungan dan budaya kerja atau employer branding, yang merupakan pilar utama pertumbuhan bisnis.

Demikian hasil studi yang dilakukan Hay Group dan Indopacific Edelman yang diungkapkan di Jakarta, Rabu (24/2/2010).

Studi Edelman mengukur tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terkait posisi pegawai dalam perusahaan. Adapun Hay Group mengukur persepsi pegawai di Asia terhadap perusahaan. Kedua studi itu saling melengkapi.

Direktur Hay Group kawasan Asia Tenggara Stephen Choo mengungkapkan adanya kegalauan perusahaan nasional melihat lulusan terbaik perguruan tinggi masuk ke perusahaan multinasional. Ini terjadi bukan semata karena faktor keuangan, melainkan karena belum ada keunggulan dan budaya kerja perusahaan yang bisa memikat mereka.

Setidaknya ada empat faktor yang memengaruhi itu. Keempat faktor itu ialah budaya organisasi perusahaan yang belum mantap, reputasi perusahaan, kualitas atau interaksi komunikasi antara pemimpin perusahaan dan karyawan, serta kurangnya daya dukung perusahaan dalam pengembangan kinerja karyawan.

Karyawan lebih demokratis

Vice President IndoPacific Edelman, Bambang Chriswanto, menyatakan, realitas bisnis di Indonesia berubah pascareformasi. Karyawan lebih demokratis dan memiliki akses untuk menyampaikan informasi yang luas.

Pemimpin bisnis tidak bisa melakukan pola direktif dalam menjalankan usaha, tetapi harus lebih mendengarkan aspirasi karyawan.

Keunggulan lingkungan dan budaya kerja perusahaan merupakan dimensi lain dari citra produk. Ini bentuk pencitraan diri organisasi perusahaan oleh karyawan yang bisa berdampak buruk pada kinerja perusahaan bila tidak dikelola dengan baik.

Steve Bowen, Technical Advisor IndoPacific Edelman, mengatakan, kalau perusahaan mampu menerapkan kualitas interaksi, akan meningkatkan pendapatan perusahaan hingga 2,5 kali lipat.

Bila interaksi yang baik dipadu dengan pemberdayaan karyawan, akan meningkatkan pendapatan hingga 4,5 kali lipat.

Indikator buruknya employer branding antara lain bila pemimpin perusahaan tidak tahu apa alasan pegawainya datang ke kantor dan adanya kecurigaan terhadap perusahaan. (MAS)

Obama Datang, RI-AS akan Sepakati Kerjasama di 6 Sektor

Selasa, 23/02/2010 10:47 WIB
Obama Datang, RI-AS akan Sepakati Kerjasama di 6 Sektor
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Dalam kunjungan delegasi Presiden AS Barack Obama pada akhir Maret 2010 nanti akan disepakati setidaknya 6 bidang kerjasama antara Indonesia dan AS.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (23/2/2010).

"Akan ada 6 agreement (perjanjian)," kata Hatta.

Keenam sektor dalam kerjasama tersebut antara lain bidang investasi, pendidikan, kehutanan, pertanian, migas, dan lainnya. Sayangnya Hatta tidak merinci kesepakatan apa saja dari keenam sektor tersebut.

"Mereka menyediakan investasi yang cukup besar," katanya.

Ia mengungkapkan di bidang investasi tren minat investasi di Indonesia pasca krisis terus menunjukan tren yang meningkat dari banyak negara termasuk dari AS. Menurutnya yang paling penting saat ini Indonesia harus mengambil peluang tersebut.

"Investasi memang bukan hanya minatnya saja, tapi realisasi bisa didorong," katanya.

(hen/dnl)

Walau defisit Meningkat Pemerintah tidak Nambah Hutang

Defisit APBN-P Naik Jadi 2,2 Persen
Senin, 22 Februari 2010 | 13:01 WIB

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang-bincang dengan Kepala Badan Analisa Fiskal (BAF) Departemen Keuangan RI Anggito Abimanyu.


JAKARTA, KOMPAS.com - Defisit anggaran dipastikan bakal membengkak menjadi 2,2 persen dalam APBN-P 2010 yang akan diajukan oleh pemerintah kepada Dewan sebelum memasuki masa reses.

Defisit tersebut lebih besar dibanding yang terdapat dalam APBN 2010 yaitu 1,6 persen atau setara dengan Rp 98 triliun.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Anggito Abimanyu, naiknya defisit tersebut sehubungan dengan perkembangan ekonomi terkini. Salah satu faktor yang mendorong naiknya defisit anggaran ini dipicu oleh kenaikan belanja subsidi energi (BBM dan listrik) menyusul kenaikan asumsi harga minyak.

"Pertama karena ada revisi pendapatan, kedua untuk kebutuhan stabilitas harga dan ketiga untuk belanja program prioritas," ujar Anggito, di sela-sela talk show Membedah APBN 2010, di Gedung Kementrian Keuangan, Senin ( 22/2/2010 )

Anggito melanjutkan, kendati defisit dinaikkan bukan berarti asumsi pertumbuhan ekonomi akan serta-merta dinaikkan. Sejauh ini, pemerintah masih akan mematok asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen dalam APBN-P 2010 nanti. "Memang potensi pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,5 persen ada, tetapi sampai sekarang kami belum memiliki data," tuturnya.

Meski defisit naik, namun menurut Anggito, pemerintah belum berencana untuk menambah utang guna membiayai defisit ini.

Penggunaan Produk Lokal oleh Pemerintah

Selasa, 09/02/2010 14:45 WIB
4 Kementerian Dapat 'Rapor Merah' Soal Produk Lokal
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Empat kementerian mendapatkan nilai paling rendah soal penggunaan produk dalam negeri sejak Presiden SBY mengeluarkan Inpres No 2 tahun 2009 soal penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Empat kementerian itu lebih mengutamakan produk-produk impor untuk kebutuhan belanjanya.

Demikian hasil kajian kelompok kerja (pokja) Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, seperti disampaikan Ketuanya, Natsir Mansyur di kantor kementerian perindustrian, Jakarta, Senin (9/2/2010).

Keempat kementerian tersebut adalah kementerian pendidikan nasional, kementerian kesehatan, kementerian pekerjaan umum dan kementerian perhubungan. Tingkat serapan anggaran belanja masing-masing kementerian-kementerian tersebut untuk produk-produk dalam negeri tidak sampai 15%.

"Yang rapor merah itu depkes, diknas, PU, perhubungan. Itu mafia-mafia semua disitu," tegas Natsir.

Natsir mengatakan para kementerian tersebut lebih mengutamakan produk-produk impor dalam pemenuhan kebutuhan belanja misalnya alat-alat kesehatan di kementerian kesehatan, mesin-mesin perkakas (kebutuhan praktik) oleh kementerian pendidikan nasional dan lain-lain.

"Yang rapornya merah ini diragukan nasionalismenya," katanya.

Ia menambahkan, ada beberapa kementerian dan lembaga yang perlu mendapat apresiasi dalam hal penggunaan produk lokal yaitu BP Migas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kementerian pertahanan, kementerian BUMN, kementerian pemudah dan olah raga dan lain-lain.

"Kementerian yang tadi itu cukup konsisten, kementerian lain harus menirunya. Kalau yang lain begitu-begitu saja," katanya.

Dikatakannya pihak Pokja juga akan mengundang KPK, BPK, BIN dalam rangka pengamanan pasar domestik, untuk mensosialisasikan program peningkatan penggunaan produk lokal.

"Soal P3DN ini perlu sosialisasi, tidak bisa satu hari, butuh lama, perlu sosialisasi dan sedikit ada upaya politik," tegasnya.

Seperti diketahui selama ini kontribusi konsumsi belanja pemerintah terhadap PDB terus meningkat, pada tahun 2008 mencapai 8,4%, kemudian naik pada 2009 mencapai 9,5%. Sedangkan dari sisi pertumbuhan konsumsi mengalami kenaikan 12,9% dari 2008 ke 2009, pada tahun ini perkirakan hanya mencapai 9,3%.

Sementara itu kontribusi belanja barang dan modal pemerintah terhadap pemerintah pusat naik dari 18,6% pada 2008 menjadi 23% pada 2009.

Total belanja barang dan belanja modal pemerintah pada APBN 2009 naik 23,4% dari Rp 128,7 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 158,8 triliun pada 2009. Pada APBN 2010 diproyeksikan pertumbuhan belanja barang dan modal naik 19,2% menjadi Rp 189,2 triliun.

(hen/qom)

Pemerintah Susun Insentif Sektor Industri

Kamis, 04/02/2010 09:34 WIB
Hasil Rapat Cipanas
Pemerintah Susun Insentif Sektor Industri
Suhendra - detikFinance


(foto: dok detikFinance)

Jakarta - Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun mengungkapkan hasil rapat Cipanas telah memutuskan untuk menyusun insentif-insentif yang akan diberikan kepada sektor industri pengolahan di dalam negeri. Hal ini dalam rangka mendorong pertumbuhan industri pengolahan.

"Untuk meningkatkan industri pengolahan maka perindustrian diperintahkan untuk mengidentifikasi insentif-insentif apa saja untuk menumbuhkan," ucap Alex saat ditemui disela-sela acara raker Kementerian Perindustrian, Rabu malam (3/2/2010).

Alex menjelaskan salah satu sektor industri pengolahan yang akan menjadi fokus pemerintah adalah pengembangan industri pengolahan rumput laut. Sektor ini dianggap sangat potensial karena Indonesia menjadi salah satu pengekspor rumput laut terbesar di dunia namun masih didominasi dalam bentuk barang mentah.

"Untuk industri rumput laut masalahnya adalah pajak. Kenapa Indonesia lebih suka jadi pedagang?, karena masalah pajak. Makanya banyak yang kirim langsung (ekspor mentah). Ini harus di benahi misalnya pajak harus diturunkan (PPN)," ucapnya.

Ia mengakui masalah perpajakan menjadi momok bagi industri pengolahan rumput laut, banyak pelaku usaha yang beranggapan sudah mendapatkan nilai lebih hanya dengan mengekspor langsung. Sedangkan jika diolah didalam negeri meski memiliki nilai tambah justru terganjal pajak (PPN) yang memberatkan.

"Kita juga akan mengidentifkasi industri pengolahan apa saja. Dengan insentif ini akan memicu pertumbuhan industri pengolahan," katanya.

Pertumbuhan Ekonomi 2010 Tak Terkoreksi AC-FTA

Selasa, 12/01/2010 19:07 WIB
Pertumbuhan Ekonomi 2010 Tak Terkoreksi AC-FTA
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) memastikan pengaruh perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) terhadap pertumbuhan ekonomi tak akan berpengaruh signifikan.

"Kita optimis, secara keseluruhan relatif tidak akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi (2010)," kata Ketua LP3E Faisal Basri dalam acara konferensi pers di kantor Kadin, Jakarta, Selasa (12/1/2010).

Menurutnya perdagangan bebas AC-FTA tahun 2010 hanyalah penurunan tarif bea masuk dari 5% ke 0% dalam jadwal Normal Track 1 (NT 1). Faisal menambahkan di luar itu, Indonesia semenjak tahun 1998 lalu secara sukarela sudah menurunkan bea masuk secara bertahap dan hanya melindungi secara khusus untuk produk-produk sensitif seperti gula dan beras.

Sementara itu anggota LP3E Pande Raja Silalahi menambahkan seharusnya kalangan dunia usaha di Tanah Air tidak perlu khawatir dengan adanya AC-FTA. Ia mengharapkan dunia usaha dan masyarakat jangan terbelunggu dengan pemikiran barang China akan deras setelah adanya AC-FTA.

"Pengaruhnya tidak terlau berpengaruh, yang jadi persoalan adalah barang yang masuk secara ilegal," katanya.

Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi 2010

Sebagai bentuk optimisme dunia usaha dalam negeri pada tahun ini, Kadin telah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun 2010 ke arah yang lebih optimis dari proyeksi roadmap kadin sebelumnya yaitu dari 5,4%-5,9% menjadi 5,4%-6,5%.

"Target pemerintah 4,5% menjadi 5,5% itu alamiah karena alamiahnya seperti itu, tapi harus lebih tinggi pertumbuhan ekonomi (6,5%)," kata Faisal.

Faisal menjelaskan optimisme ini didasarkan dari optimisme pertumbuhan proyeksi investasi sebesar 8,6% dari roadmap Kadin yang hanya 7,5%.

Hal ini ditopang oleh adanya proyeksi pertumbuhan kredit perbankan hingga 20% dari pelaku perbankan, peningkatan arus penanaman modal asing langsung, perbaikan kualitas belanja modal pemerintah dan percepatan proyek-proyek infrastruktur.

Perubahan asumsi pertumbunan ekonomi 2010 versi Kadin ini juga mempengaruhi proyeksi pertumbuhan sektor lainnya seperti manufaktur dari 3,9% menjadi 5%, sektor konstruksi dari 6,9% menjadi 7,5%, hotel dan restoran dari 5,7% menjadi 6,5%, namun yang turun hanya sektor finansial yang diturunkan dari 7,4% menjadi 6,9%.

"Ini sebenarnya kita mau menunjukan kepada pemerintah kalau dunia usaha optimis," kata Faisal.

(hen/dnl)

Para Menteri 'Main Ping Pong' Hadapi Renegosiasi AC-FTA

Selasa, 12/01/2010 14:45 WIB
Para Menteri 'Main Ping Pong' Hadapi Renegosiasi AC-FTA
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Sebanyak 228 pos tarif sektor-sektor industri tengah disiapkan untuk direnegosiasi ulang dalam kerangka modifikasi tarif perdagangan bebas atau ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA). Hal ini sesuai dengan usulan kementerian perindustrian dan dunia usaha.

Hingga saat ini perkembangan terhadap langkah renegosiasi tersebut belum ada tanda-tanda yang menggembirakan. Para menteri yang terkait renegosiasi terkesan saling lempar.

"Tanya sama dia (Menko Perekonomian Hatta Rajasa), karena dia ketua timnya (Tim Penanggulangan Masalah Industri dan Persaingan atau Persaingan Global)," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/1/2010).

Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa di tempat yang sama saat dimintai keterangan yang sama, justru melempar masalah tersebut kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

"Tanya Bu mendag yah," kata Hatta singkat.

Sedangkan Mendag Mari Elka Pangestu terkesan selalu mengelak saat dimintai keterangan mengenai hal tersebut. Saat detikFinance mencoba menanyakan melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak mendapat respons.

Dalam kerangka renegosiasi itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjadi ketua tim penanggulangan masalah industri dan persaingan atau persaingan global yang membawahi kalangan dunia usaha yang bertugas menindak lanjuti usulan renegosiasi 228 pos tarif untuk dimodifkasi atau ditunda.

Sementara itu anggota tim, dari perwakilan Apindo dan Kadin Franky Sibarani mengatakan saat ini langkah renegosiasi masih dalam pembahasan tim, namun ia tidak dapat memastikan kapan proses renegosiasi bisa berlangsung ke tingkat ASEAN termasuk China.

"Tim ini bertugas menyelesaikan pos tarif yang diusulkan dimodifikasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam negeri. Dua hal itu yang menjadi konsen dalam tim ini," jelas Franky.

Namun ia menegaskan langkah proses negosiasi akan terus diupayakan oleh tim, mengingat pembahasan di kantor menko perekonomian terhadap 228 pos tarif sudah dilakukan setidaknya dua kali.

(hen/qom)

Investasi Jepang Tak Terpengaruh AC-FTA

Selasa, 12/01/2010 13:33 WIB
Investasi Jepang Tak Terpengaruh AC-FTA
Suhendra - detikFinance


Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan para investor Jepang tidak terpengaruh dengan adanya implementasi perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) ASEAN-China yang mulai bergulir sejak 1 Januari 2010 (bidang manufaktur).

Dalam pertemuan pemerintah Indonesia dengan delegasi Menteri Keuangan Jepang tak disebut-sebut kekhawatiran Jepang terhadap FTA. "Mereka tidak comment soal itu (FTA China)," kata Hidayat saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (12/1/2010).

Terlepas dari masalah tersebut, menurutnya hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Jepang relatif sudah kuat karena sudah ditopang oleh perdagangan bebas secara bilateral kedua negara melalui Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).

"Kan ada perjanjian bilateral IJ-EPA," katanya.

Seperti diketahui dalam pertemuan delegasi Jepang dengan Menteri Perindustian kemarin, beberapa permintaan masing-masing negara terungkap khususnya dalam kerjasama ekonomi dan investasi. Di antaranya Indonesia meminta bantuan pengembangan investasi industri perkapalan, baja, dan otomotif (mobil murah).

Sementara pihak Jepang dengan tegas meminta kepada Indonesia untuk memperpanjang kerjasama proyek Asahan dalam pengolahan aluminium, yang akan berakhir pada tahun 2013.

(hen/dnl)